Sebagai orang awam, saya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat para wakil rakyat yang berkuasa saat ini. Viralnya ketua BEM UI yang mengatakan DPR adalah Dewan Penghianat Rakyat, membuat saya kagum, karena dia begitu berani mengaspirasikan suaranya.


Salah satu tugas DPR yaitu menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).


Sesuatu hal yang membuat saya gagal paham kepada anggota DPR yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya, malah merevisi UU KPK, padahal RUU KPK ini tidak masuk dalam prolegnas, dikutip CNN Indonesia,(link)sesuai hasil pembahasan panitia kerja pada 2018, ada 55 rancangan UU yang masuk prolegnas prioritas 2019, UU KPK tak termasuk di dalamnya.



Ss YouTube CNN Indonesia



Mengutip program Mata Najwa di atas, Ketua Badan legislasi, Supratman mengatakan, "revisi UU KPK tidak masuk Prolegnas 2019, tetapi pasal 23 UU 12/2011,' kata Supratman, UU boleh dibahas meskipun tidak masuk prolegnas, yakni bila ada kegentingan dan urgensi."


Najwa bertanya,"Urgensinya apa?"


Ketika Supratman berkelit, Donal Fariz menyambar. "KPK ini membahayakan bagi politisi!" Spontan penonton bersorak dan memberikan tepuk tangannya.


Memang, saya sebagai orang awam, memandang anggota DPR periode 2014-2019 terkesan hanya ingin memberikan legacykepada masyarakat, berupa revisi undang-undang KPK yang baru disahkan menjadi UU pada tanggal 17 September 2019.


RUU KPK inilah yang telah menjadikan polemik ditengah masyarakat, bahwa pasal-pasalnya telah memanjakan para koruptor, membuat publik marah dan tercetusnya demo mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, dan kemarin, Kamis, 25 September 2019, adik-adik kita yang berseragam abu-abu juga ikut turun ke jalan.



Kejadian demo yang sedang berlangsung, mengingatkan saya pada tahun 1998, demo mahasiswa yang bisa menguasai gedung DPR/MPR, membuahkan hasil yang menyenangkan, yaitu berakhirnya masa orde baru.


Aspirasi mahasiswa kali ini berkaitan dengan beberapa RUU yang belum disahkan dan sudah disahkan agar dibatalkan.





Aksi demo yang berakhir ricuh dan telah memakan banyak korban, apakah membuat hati pemimpin kita luluh untuk membuat Perppu?


Berita terakhir yang saya tahu, dari media elektronik mau pun saluran tv swasta, bahwa Bapak Presiden Jokowi menolak mengeluarkan Perppu.