UU KPK Direvisi, Koruptor Merajalela? Ini Faktanya!

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
UU KPK Direvisi, Koruptor Merajalela? Ini Faktanya!

ginanisa7

22-09-2019 11:54

UU KPK Direvisi, Koruptor Merajalela? Ini Faktanya!

Belum selesai mengenai polemik pindahnya ibu kota, masyarakat Indonesia kembali dibuat panas tentang berita yang menuai banyak kontroversi berbagai pihak. Pasalnya pemberitaan ini dinilai melemahkan lembaga antikorupsi. Memangnya masalah apalagi?
Yaps betul, apalagi kalau bukan revisi UU KPK.

Sumber
DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati tujuh poin revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi UU KPK tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019 untuk disahkan menjadi undang-undang. Poin-poin penting di antaranya mengenai:

1. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
2. Pembentukan Dewan Pengawas KPK.
3. Pelaksanaan fungsi penyadapan.
4. Mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.
5. Koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
6. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan.
7. Sistem kepegawaian KPK.

Dari ketujuh poin tersebut, poin nomor dualah yang menuai banyak penolakan. Poin tersebut terkait pembentukan dewan pengawas. Dari poin itu, khalayak ramai beropini bahwasanya dewas dapat mengambil alih kewenangan pimpinan KPK. Hal itu otomatis secara tidak langsung dapat melemahkan KPK.

Spoiler for :

Dari poin-poin hasil revisi UU KPK, dapat disimpulkan bahwa kekuatan KPK akan melemah karena:

1. Kewenangan pimpinan KPK dibatasi

Dalam Pasal 21 ayat (4) dan (6) UU KPK yang lama, pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi yang berwenang menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, dan penangkapan.

Namun dalam UU baru kewenangan pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus. Di UU yang baru, hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh dewan pengawas.

2. Kewenangan menggeledah, menyita, dan menyadap dipangkas

Merujuk Pasal 47 UU KPK yang baru, kewenangan menggeledah dan menyita harus melalui izin dewan pengawas. Pasal 12B mengatur penyadapan juga harus melalui izin tertulis dewan pengawas. Jangka waktu penyadapan dibatasi hanya selama 1x6 bulan dan dapat diperpanjang 1x6 bulan.

3. Kewenangan merekrut penyelidik independen dihilangkan

Pasal 43 UU KPK baru mengatur bahwa penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK.
Namun Pasal 43A menyebutkan penyelidik tersebut harus lulus pendidikan di tingkat penyelidikan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pembinaan terhadap penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah naungan kepolisian.

4. Pegawai KPK tunduk pada UU ASN

Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian KPK harus aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai akan mengganggu independensi pegawai KPK.

Quote:

"Ini mendegradasi KPK dari lembaga independen menjadi lembaga di bawah pemerintah, sebagai pegawai negeri atau ASN yang berada di bawah garis komando subordinasi,"

kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar.

5. Peran dewan pengawas terlalu dominan

Keberadaan dewan pengawas dinilai akan mendominasi dan mengganggu independensi KPK. Wewenang dewan pengawas juga bukan cuma mengawasi dan mengevaluasi, tetapi masuk dalam keseharian teknis penanganan perkara. Peran dewan pengawas ini tertuang dalam Pasal 37B.

Quote:

"Dewan pengawas ini pemborosan, tak efektif, dan bisa menjadi alat intervensi,"

kata Abdul Fickar Hadjar.

6. Kewenangan menerbitkan SP3

UU KPK yang baru mengatur kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila penyidikan dan penuntutan suatu perkara tak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Aturan ini ada di Pasal 40 UU KPK hasil revisi.

7. Perkara korupsi yang sedang ditangani bisa tiba-tiba berhenti

UU KPK ini langsung berlaku setelah diundangkan. Akibatnya, penanganan perkara yang saat ini tengah berlangsung di komisi antikorupsi bisa tiba-tiba berhenti dengan berlakunya UU ini. Padahal, saat ini KPK masih menangani sejumlah kasus korupsi seperti e-KTP, Bank Century, BLBI, Pelindo II, dan sebagainya.
Referensi

Cepatnya pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK ini dinilai karena KPK ditakuti para politisi. Ya, karena DPR contohnya, merupakan sarang korupsi. Korupsi itu hal yang sensitif karena berkaitan langsung dengan uang rakyat. Koruptor akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan materialnya.

Adanya revisi UU KPK ini membuat KPK menjadi lembaga yang tidak independen lagi. Wajar ketika kita curiga, karena revisi ini terbilang sembunyi-sembunyi, dan tidak memberikan kesempatan untuk rakyat menyampaikan aspirasinya.

Beralih ke hasil kerja KPK yang sudah berhasil menangani 1.064 kasus korupsi sejak lembaga antirasuah ini didirikan. KPK mengimbangi tugasnya antara pencegahan dan penindakan. Bahkan dari pencegahan, KPK berhasil menyelamatkan ratusan triliun uang negara dari tangan-tangan pejabat nakal.

Sumber
Korupsi, revisi, petisi menjadi hal yang saling berkaitan saat ini. Akankah kita membiarkan KPK menjadi lemah seperti yang koruptor inginkan? Tentunya tidak, jangan biarkan KPK terberai! Jangan biarkan koruptor merajalela!

Diubah oleh ginanisa7 22-09-2019 12:05