Untuk UU tentang lembaga antirasuah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya dalam hitungan hari sudah menerbitkan Surat Presiden (Surpres), dan mengirim daftar inventaris masalah (DIM) ke DPR. Bahkan keseluruhan prosesnya cuma 12 hari sudah disetujui paripurna menjadi UU.

Baca Juga:
Sudah Lulus PPPK, Honorer K2 Tetap Berharap Revisi UU ASN Dituntaskan
Dorong Revisi UU ASN Dikebut, Honorer K2 Optimistis Diangkat jadi PNS
Revisi UU ASN Sulit Diharapkan, Saatnya Honorer K2 Fokus Perjuangkan Keppres


Sedangkan RUU ASN yang telah bertahun-tahun mengantre di program legislasi nasional (prolegnas), hingga kini tidak kunjung dibahas pemerintah dengan DPR.

Lalu apa yang membuat RUU ASN tak kunjung rampung?
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron enggan mengomentari lebih jauh tentang lamanya proses revisi UU ASN yang berlangsung di Baleg. Sebab, untuk membicarakan perubahan tersebut tentu harus bersama-sama dengan pemerintah.

Herman hanya memastikan bahwa revisi UU ASN akan terus berproses.
"Ya itu berproses terus untuk revisi UU ASN, kami di komisi dua berkomitmen untuk mengawal prosesnya agar bisa menaungi dan membuat jembatan bagi para honorer K2," katanya dikonfirmasi JPNN, Rabu (18/9).

Namun demikian, dia tidak bisa memastikan apakah proses itu berlangsung cepat atau lambat. Apalagi pembahasannya baru akan dilanjutkan pada periode DPR 2019-2024 mendatang. Sebab, revisi UU ASN itu akan di-carry over kepada anggota dewan yang baru nanti.