Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

sukhoivsf22Avatar border
TS
sukhoivsf22
Pengangguran di Papua Menumpuk, Lenis Kogoya Sebut Tidak Adanya Perusahaan yang Masuk
Rabu, 4 September 2019 10:33


Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Staf Khusus Presiden untuk Papua sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kagoya.
TRIBUNPALU.COM - Ketua Adat Papua, Lenis Kogoya angkat biacara terkait banyaknya pengangguran di Papua.
Lenis menyebutkan saat ini ada 8.300 orang menanggur karena di PHK dari Freeport, dan ditambah dengan lulusan sarjana-sarjana di Papua yang juga masih menganggur.
Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pembicara di acara Indonesia Lawyers Club dengan tema 'Papua: Mencari Jalan Terbaik' edisi Selasa (3/9/2019).
"Di freeport ada 8.300 orang yang di PHK sampai hari ini menumpuk di Papua, sarjana-sarjana dia pulang tapi juga banyak jadi pengangguran daripada pekerja," ungkapnya.
Menurutnya hal ini disebabkan karena tidak adanya perusahaan-perusahaan yang masuk ke tanah Papua kecuali Freeport.

"Di Papua itu tidak ada perusahaan yang masuk, kecuali Freeport dan bintuni, mungkin perusahaan-perusahana lain.
Lenis mengimbau agar pemerintah segera membuka aset pembangunan perusahaan-perusahaan di Papua.
Lantaran hal ini dirasa dapat mengatasi banyaknya pengangguran di Papua
"Kalau kita buka aset pembangunan di Papua, perusahaan-perusahaan masuk, anak-anak yang sesuai jurusan bisa kita masukkan di situ.
Namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah menumpuknya jumlah pengangguran di Papua.
"Tapi ini tidak ada, karena kita di Papua hanya menunggu."
"Saya bilang di Papua seperti ini, Papua ini memang tambangnya bagus, nikel banyak sumber daya alam, kalau kita tidak buka aset ini maka pengangguran menumpuk," sambungnya.
Bahkan Lenis mengungkapkan sulitnya mencari surat izin untuk mendirikan perusahaan di Papua.
Meskipun itu untuk orang asli Papua.
"Untuk itu kedepan kalau bisa di Papua dibuka, baru saja saya mau buka pabrik gula di Papua tapi ada aja alasannya, apalagi pemerintah di Papua mau kasih surat izin kepada orang Papua saja setengah matinya luar biasa, saya nggak tahu itu kenapa," tuturnya.
Menurut Lenis jalan terbaik untuk Papua saat ini adalah memperbaiki rakyat Papua terlebih dahulu.
"Kita harus perbaiki orang Papua dulu maksud saya, kita punya orang sendiri kayak dipersulit, apalagi mau dikasih pekerjaan," ujarnya.

Komentar Lenis Kogoya Terkait Langkah Pemerintah dalam Tangani Isu Rasisme di Papua

Ketua Adat Papua, Lenis Kogoya memberikan komentarnya terkait langkah yang diambil Pemerintah dalam menangani isu rasisme yang menimpa rakyat Papua.
Lenis Kogoya menuturkan bahwa dalam menangani Papua tidak hanya dibutuhkan sikap bahasa dan pendidikan tinggi.
Namun semua harus dimulai dari hati, menurutnya setiap permasalahan dapat diatasi apabila ada pendekatan lewat hati.
Hal ini diungkapkan Lenis Kogoya dalam acara Mata Najwa edisi Rabu (21/8/2019) dengan tema 'Nyala Papua'.
"Ada hal yang saya pelajari setelah saya berjalan bersama dan mendampingu Pak Presiden, ada hal lain yang harus diperhatikan dalam menangani Papua, bukan sikap bahasa, pendidikan tinggi tapi harus mulai dari hati," ujar Lenis.
"Kalau bangun Papua itu harus dengan hati, kalau sudah dari hati pasti segala sesuatunya beres," sambungnya.
Lantas Lenis memberikan contoh beberapa masalah yang dialami rakyat Papua. yang dapat diselesikan dengan adanya pendekatan hati.
"Saya mau kasih tahu beberapa contoh, kalau kita menanggapi kalimat kakak gubernur, Papua belum dimanusiakan di Indonesia," ujar Lenis.
"Jadi kalau betul-betul orang Papua ini sudah dimanusiakan di Indonesia ada hal yang perlu dilakukan," sambungnya.
"Salah satunya masalah Freeport, haknya masyarakat itu dikasih berapa persen? Terus orang asli Papua sekarang kerja secara PHW, terus ada CPNS di Papua numpuk sampai 12 ribu orang," tutur Lenis.
Terkait hal itu, Lenis menuntut adanya suatu keputusan yang dapat melonggarkan rakyat Papua.
"Buatlah suatu keputusan, kasih kepada kelonggaran rakyat Papua," ungkap Lenis.

Lenis Kogoya Sebut Dua Hal yang Dapat Dilakukan untuk Menjaga Situasi Kondusif Papua

Ketua Adat Papua, Lenis Kogoya buka suara terkait keadaan di Papua yang sudah mulai kondusif pasca terjadinya kerusuhan di sejumlah tempat.
Menurutnya ada dua hal yang dapat dilakukan untuk menjaga situasi kondusif di Papua.
Dua hal tersebut dibagi menjadi dua jangka waktu yaitu jangka pendek dan jangka panjang.
Hal ini diucapkan Lenis Kogoya saat menjadi narasumber di acara Primetime News, Metrotv.
"Kita akan bikin jangka panjang dan jangka pendek," ujar Lenis Kogoya.
Langkah jangka pendek yang harus dilakukan adalah adanya pernyataan damai dari seluruh warga Papua.
"Jangka pendek itu setiap orang Papua dimana pun berada, baik pemerintah maupun tokoh agama harus menyatakan damai dulu."
"Mari kita bersatu untuk bicarakan kedamaian dulu, hati ke hati, jangan bicara masalah mulut, media, telpon, harus datang bagaimana untuk kedamaian ini," ujarnya.
Lenis mengatakan bahwa perdamaian bisa diciptakan asal semua bisa jadi satu.
Gubernurlah yang memiliki fasilitas untuk mengumpulkan seluruh elemen pemerintah Papua.
Hal ini dimaksudkan untuk membicarakan kedamaian di Papua.
"Tidak ada perdamaian kalau tidak jadi satu," ujarnya.
"Perpanjangan tangan darii pemerintah pusat ini adanya di Gubernur, jadi Gubernur harus memfasilitasi bupati, TNI, Polri duduk sama-sama, baru katakan damai," sambung Lenis.
Namun hingga saat ini, Lenis berpendapat hal itu belum dilakukan oleh pemerintah Papua.
Lenis mengatakan dirinya justru mendapat serangan saat menyampaikan perdamaian di media.
"Saya sebelum kejadian, saya melulu bicara di media, malah saya diserang terus, padahal saya minta perdamaian."
"Saya bilang perdamaian, dikeroyok saya di media,apakah saya tidak boleh itu?" ungkap Lenis.
Sedangkan langkah jangka panjang untuk menjaga situasi kondusif adalah dengan menyerahkan semua masalah ke hukum.
"Jangka panjang, pak presiden kan punya keinginan untuk berkomunikasi langsung baik itu dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat kan sudah ada jadwal, jangan berantem dulu, jangan hancurin dulu fasilitas umum."
"Kita negara hukum, kita punya intelejen, siapa aktor yang di belakang silahkan diungkapkan," ujar Lenis.

Penulis: Lita Andari Susanti
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
https://palu.tribunnews.com/2019/09/...aan-yang-masuk
muhamad.hanif.2
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
1
1.8K
44
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan