Jumat 23 Agustus 2019, 07:36 WIB

PKS DKI Tak Setuju Ibu Kota Pindah: Ekonomi Indonesia Sedang Terpuruk

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews


Foto: Kementerian PUPR

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah tidak setuju bila nantinya ibu kota dipindah ke Kalimantan Timur. Nasrullah menyebut ekonomi Indonesia saat ini masih terpuruk dan membebani anggaran negara.

"Kondisi ekonomi Indonesia lagi terpuruk, beban berat kalau pindah," kata Nasrullah melalui pesan singkat, Kamis (22/8/2019).

Nasrullah menuturkan jika nantinya biaya dibebankan ke hutang juga akan terlalu membebani negara. Menurutnya, hutang Indonesia saat ini sudah terlalu besar.

"Hutang Indonesia sudah terlalu besar, jangan bebankan dari hutang," ucapnya.

Dia juga khawatir keterlibatan swasta dalam pemindahan ibu kota. Nasrullah tidak ingin nantinya ada balas budi kepada swasta yang menimbulkan intervensi.

"Kalau itu di biayai oleh swasta, nanti malah tidak bagus. Membuat negeri itu diatur atau intervensi oleh investor," jelasnya.

Nasrullah menilai jika terkait alasan luas lahan, dia menilai Jakarta masih bisa diperluas hingga wilayah penyangga lainnya. "Lahan Jakarta bisa ditambah dengan pengalihan wilayah kota Bekasi, Depok dan Tangerang," tuturnya.

Sebelumnya, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa diprediksi Bambang bisa mencapai Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar. Bambang juga menjelaskan ada skenario kota lebih kecil sebagai alternatif, nilai investasinya pun lebih rendah sebesar Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar.

"Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar, skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Pembiayaan tersebut direncanakan akan dibagi empat sumber, Bambang menyebutkan mulai dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), proyek BUMN, hingga proyek swasta murni.

(fdu/fdu)

Sumber