Panglima TNI Ajukan Penangguhan Eks Danjen Kopassus Soenarko

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengajukan penangguhan penahanan terhadap mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, tersangka kepemilikan senjata api.

"Saya tadi baru saja telepon ke Denpom TNI Mayor Jenderal Dedi untuk koordinasi dengan Kababinkum TNI untuk sampaikan ke penyidik Pak Soenarko supaya penangguhan penahanan," kata Hadi saat menghadiri acara pertemuan dengan ulama di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dikutip Antara pada Kamis (20/6).

Dia berharap pengajuan itu bisa segera direalisasikan sehingga penangguhan bagi Soenarko bisa secepatnya dilakukan.

"Mudah-mudahan segera dilaksanakan," kata mantan KSAU itu.

Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei dan ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan. Dia diamankan dalam pengungkapan kasus penyelundupan senjata api ilegal dari Aceh.

Selain itu Soenarko juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan makar. Dia dilaporkan oleh seorang pengacara bernama Humisar Sahala, Senin (20/5).

Hadi sebelumnya menerangkan, purnawirawan telah memiliki wadahnya sendiri dalam menjalani hukuman. Dia menegaskan TNI tidak terlibat dalam proses hukum Soenarko, mengingat statusnya saat ini adalah sipil, bukan lagi TNI aktif.

"Untuk urusan proses hukumnya, Tentara Nasional Indonesia tidak terlibat karena (purnawirawan) sudah masuk ranahnya sipil," ujar Hadi dalam rilis Pusat Penerangan TNI yang diterima CNNIndonesia.com pada Kamis (13/6).

Hadi menambahkan, selama ini TNI selalu menjaga komunikasi dengan para purnawirawan agar turut serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Kami selalu membina komunikasi dengan para purnawirawan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan," kata Hadi.

Terkait soliditas TNI-Polri, Hadi kembali menegaskan bahwa kekompakan kedua institusi sudah terbina dengan baik, mulai dari pucuk pimpinan hingga prajurit yang bertugas di lapangan, seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).
sumber

============

Atur saja Jenderal.
Apa yang terbaik bagi bangsa ini, jika itu demi persatuan seluruh elemen bangsa, lakukan saja.

Tapi tolong yang terbiasa memprovokasi dan membawa-bawa isu agama itu jangan minta ditangguhkan juga, sebab sudah terbiasa sejak lama. Tuman!

Kedepan, jika ternyata dalam pembuktiannya ternyata bersalah ya harus diakui bersalah. Jangan karena Esprit De Corps atau karena Jiwa Korsa, maka semuanya menjadi bias. Ini bisa menjadi preseden buruk kedepannya.