TRIBUN-TIMUR.COM - Suhu politik setelah hari pencoblosan Pemilu da Pilpres 2019 serentak, Rabu (17 April 2019), kian dinamis.

Lembaga survei melalui quick count atau hitung cepat memenangkan No Urut 1 Jokowi - KH Maruf Amin. Sementara kubu 02 Prabowo Subianto mengklaim menang 62% hasil Real Count C1.

Terbaru, Tim Sukses 01 Jokowi - KH Maruf Amin membocorkan jika Tim Sukses Prabowo meminta data-data di formulir C1 di Bawaslu.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto seperti dilansir Antara mengatakan partainya mendapat informasi bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno sedang melobi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendapatkan dokumen atau formulir C1.

Informasi dari Tim Jokowi ini dibenarkan Bawaslu RI.

Anggota Bawaslu, M Afifuddin, membenarkan ada permintaan dari Tim Sukses Prabowo - Sandiaga untuk mendapatkan formulir C1.

Formulir atau dokumen C1 adalah dokumen yang berisi pencatatan penghitungan suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Formulir C1 Plano merupakan dokumen umum.

Dimana semua orang juga diperkenankan untuk mendokumentasikan atau memfoto formulir C1 Plano di setiap TPS. "Klaupun tidak minta ke kita, memfoto di semua TPS juga dapat. C1 Plano ada di setiap TPS-TPS," ujar dia.

Terpisah, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengatakan, form C1 merupakan milik publik dan bukan rahasia. Oleh karena itu,semua pihak bisa mengaksesnya.

"Form C1 pertama milik publik, bukan rahasia. Jadi semua peserta Pemilu selain menyiapkan saksi, bisa mengambil C1 dari Situng sebagai perbandingan," kata Riza Patria di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Kamis malam.

Riza membenarkan BPN Prabowo-Sandi menyampaikan surat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar pihaknya diberikan kesempatan mengakses C1.

Menurut dia, C1 bukan rahasia sehingga semua partai boleh mengaksesnya dan relawannya kalau merasa perlu, bisa memfoto di tingkat kecamatan atau kabupaten sebagai perbandingan.

"Setiap partai punya C1 namun kita juga perlu perbandingan dari KPU dan Panwaslu. Karena mohon maaf, C1 yang sekarang beredar ini banyak macamnya, dari sana kami akan melihat siapa yang nakal," ujarnya.

Karena itu dia membantah kabar yang menyebutkan BPN Prabowo-Sandi melobi Bawaslu untuk memperoleh C1. Karena memang mengakses C1 bukan rahasia negara.

Dia menjelaskan berdasarkan fakta membuktikan, Pemilu 2019 masih terjadi kecurangan dan masih ada manipulasi C1, seperti dilakukan oknum petugas KPPS, kesalahan menulis, memasukkan data atau dilakukan oknum caleg partai politik atau timnya.

"Untuk itu saya berharap C1 harus dimiliki semua peserta pemilu. Apakah diperoleh melalui saksi, KPU, maupun Bawaslu," ujarnya.


http://makassar.tribunnews.com/2019/...waslu?page=all



Lo lo lo... Katanya punya c1 dari 400rb tps dan terus bertambah. Kok sekarang minta lg... Mulai ragu ya sama c1 yg dipunya?