Anies Ajukan Rp 571 T untuk Infrastruktur, Ini Rinciannya

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan rancangan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga 2030. Ada 9 proyek yang diajukan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 571 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bapennas Bambang Brodjonegoro saat memberikan arahan Musrenbang di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019). Anggaran yang diajukan itu salah satunya pembangunan jaringan MRT sebesar Rp 214 Triliun.

Berikut target dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur publik Jakarta 2030:

1. Pengembangan jaringan rel MRT menjadi 223 km, senilai Rp 214 triliun
2. Pengembangan jaringan rel LRT menjadi 116 km, senilai Rp 60 triliun
3. Pengembangan panjang rute TransJakarta menjadi 2.149 km, senilai Rp 10 triliun
4. Pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 km, senilai Rp 27 triliun
5. Penyediaan pemukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30%) senilai Rp 90 triliun
6. Peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI senilai Rp 27 triliun
7. Peningkatan cakupan air limbah hingga 81% penduduk DKI senilai Rp 69 triliun
8. Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit, senilai Rp 4 triliun
9. Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air, senilai Rp 70 triliun.

Sementara itu, usai acara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan pihaknya akan fokus ke infrastruktur dasar. Infrastruktur ini meliputi kebutuhan rumah tangga seperti air bersih, limbah, gas, hingga listrik.

"Infrastruktur dasar itu mulai dari infrastruktur rumah tangga. Jadi jangan hanya infrastruktur dasar itu yang di luar rumah. Infrastruktur dasar itu air bersih, kemudian sistem pengelolaan air limbah, kemudian pipa gas, listrik untuk setiap rumah itu salah satu infrastruktur dasar yang fokus untuk kita bangun," jelasnya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Bappenas karena telah mendukung rancangan kerja pembangunan infrastruktur DKI Jakarta.

"Kita apresiasi sekali angka yang kemarin kita diskusikan sekarang sedang dikembangkan, dihitung. Harapannya nanti dalam waktu dekat kita punya kepastian untuk bisa melakukan eksekusinya," katanya.

Anies juga menyebut tidak menutup kemungkinan jika 9 proyek ini akan melibatkan semua pihak termasuk swasta. Menurutnya sejak awal perancangan dana dia mengaku tidak hanya akan menggunakan APBN dan APBD saja.

"Pada saat ini semua opsi dibuka. Jadi beliau (Bambang Brodjonegoro) menjelaskan supaya tidak memberikan beban, memang dari awal kita tidak berencana itu untuk APBD atau APBN saja, tapi justru kita melihat ini adalah rencana pembangunannya, lalu opsi pendanaannya kita sedang bicarakan, nanti sesudah fix setiap aspek, nanti kita akan beritahukan," jelasnya.

Baca juga: Bappenas: Orang Miskin RI Lebih Banyak dari Penduduk Australia

Sebelumnya memang Pemprov DKI Jakarta telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin percepatan integrasi transportasi Jabodetabek. Nilai anggaran itu juga pernah disampaikan Anies usai mengikuti rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) pada Senin, 11 Maret 2019.

Rapat itu diikuti pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Saat itu, Anies mengatakan, dalam rapat tersebut, telah disepakati dana yang akan digunakan sebesar Rp 571 triliun dalam 10 tahun. Dia mengatakan dana diambil dari berbagai sumber.

DKI Jakarta diberi target pembangunan transportasi, baik TransJakarta, MRT, maupun LRT. Pembangunan transportasi, menurut Anies, akan bekerja sama dengan daerah penyangga lainnya (zap/ara)
sumber

=================

Malas sebenarnya membahas soal orang satu ini.
Gw cuma berharap, cukup Jakarta yang pernah mengalami kecelakaan sejarah pilkada. Jangan sampai ada propinsi lain yang mengalami, apalagi cara-cara kotor dan tidak berkelas seperti itu dibawa dalam pilpres 2019 ini.

Kemarin banjir, yang disalahkan proyel LRT. Eh sekarang mau meminta uang 60 T untuk proyek yang dianggapnya bikin banjir.

Kemarin pembangunan Rusunawa dibatalkan sepihak, eh sekarang minta uang 90 T untuk bikin perumahan yang pastinya berntuknya Rusunawa juga.

Minta uang 27 T untuk proyek air bersih hingga 100%? Yang masanag PAM aja pada dicabut karena airnya berbau dan kadang gak keluar. Mudah-mudahan sih bukan ngasih makan ke pihak swasta yang konon pemiliknya adalah si Anu.

Yang 3 ini gw gak paham :

7. Peningkatan cakupan air limbah hingga 81% penduduk DKI senilai Rp 69 triliun
8. Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit, senilai Rp 4 triliun
9. Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air, senilai Rp 70 triliun.

Nomor 7 mungkin air baku untuk penyediaan yang 100% itu.
Nomor 8, bukannya angkot dilarang beroperasi, malah mau direvitalisasi.
Nomor 9 yang bikin bingung. Banjir mau dikendaliin, tapi pasokan airnya mau ditambah?

Mungkin karena gw gak bisa mencerna bahasa tinggi orang ini, sehingga gw gagal paham.

Sama halnya kegagalan gw untuk memahami konsep Naturalisasi pakai beton yang dikasih tanaman.

Kalau kata pejabat yang jadi pendukung orang ini, naturalisasi berhasil karena banyak ular yang keluar dari kali. Kayaknya pejabat ini belum pernah dilempar ke kali krukut, gudangnya ular sanca.

Kalau ukuran berhasilnya naturalisasi diukur dengan munculnya ular-ular dari kali, kenapa gak ditaruh buaya aja di tiap kali? Lepas aja 10 pasang buaya di tiap kali.
Padahal sejengkal aja belum ada hasilnya konsep naturalisasi itu.

Buat warga luar Jakarta yang pada pilkada DKI jakarta kemarin ikut ngerecokin dan ikut campur dengan tamasya Al-Maidahnya.

Setan lu!!!