Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto beradu gagasan serta program dalam debat capres keempat 2019. Tema debat yang diangkat adalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

CNNIndonesia.com membedah pernyataan para capres dan memeriksa kesesuaiannya dengan data serta hasil riset dari berbagai sumber.

Prabowo mengatakan Indonesia kurang dihormati di luar negeri karena memiliki utang tinggi, mata uang lemah, dan banyak impor.

Citra Indonesia yang kurang dihormati di luar negeri relatif sulit diukur dengan indikator seperti utang, nilai mata uang, dan impor.

Sebagai contoh, Indonesia per Januari 2019 memiliki utang US$383,3 miliar atau Rp triliun. Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada September 2018 sebesar 30,5 persen. Rasio ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani masih dalam kategori aman, mengacu pada UU Keuangan negara Nomor 17 tahun 2003, di mana rasio diperbolehkan hingga 60 persen.

Untuk perbandingan, utang Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju pada Februari 2019 sebesar US$22 triliun atau sekitar Rp311.000 triliun dengan kurs saat itu. Rasio terhadap PDB sebesar 104,1 persen.

Dari nilai mata uang, sepanjang 2018, rupiah bukan yang mengalami pelemahan terburuk terhadap dolar AS. Lira Turki tercatat paling parah dengan depresiasi sebesar 41, 17 persen dan rupee India yang terburuk di Asia dengan pelemahan 12,57 persen. Rupiah sendiri mengalami pelemahan 7,57 persen.

Sementara itu di kancah internasional, Indonesia saat ini terpilih menjadi anggota tak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kali keempat, di periode 2019-2020. Jokowi menyatakan bahwa prioritas Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB adalah memperjuangkan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan.

Prabowo Subianto menyindir pengoperasian pelabuhan dan lapangan terbang oleh pihak asing. Ia mengaku bukan anti-asing, namun penyerahan pengelolaan bandara dan pelabuhan kepada asing berisiko terutama bagi pertahanan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian izin operator kepada swasta dan asing bertujuan agar mendorong kompetisi yang sehat di bidang pelabuhan agar tercipta efisiensi.

Salah satu operator peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yaitu PT Jakarta International Container Terminal (JICT) bekerja sama dengan operator asing, yakni Hutchison Hong Kong.

Terkait bandara, Kementerian Perhubungan menyatakan ada lima konsorsium yang siap untuk mengelola Bandara Komodo di Nusa Tenggara Barat. Di lima konsorsium itu terdapat beberapa perusahaan asing, di antaranya, Changi Airport International PTE LTD, Aeroport de Paris International dari Perancis, dan GVK Power and infrastructure Limited dari India.

Prabowo Subianto mengatakan anggaran pertahanan Indonesia saat ini sebesar Rp107 triliun atau 5 persen dari APBN serta 0,8 persen dari GDP (Produk Domestik Bruto/PDB). Padahal, kata dia, Singapura memiliki anggaran sebesar 30 persen dari APBN negara itu serta 3 persen dari PDB.

Berdasar data dari Stockholm International Peace Research Institute, pada 2017, anggaran belanja militer Singapura sebesar 3,3 persen dari PDB, dan Indonesia sebesar 0,8 persen dari PDB.

Jika berdasarkan APBN masing-masing negara, belanja militer Singapura sebesar 17,2 persen dan Indonesia 4,8 persen.

Sementara itu, negara ASEAN lain seperti Brunei Darussalam memiliki belanja militer 2,9 persen dari PDB, Myanmar 2,5 persen dari PDB, dan Vietnam 2,3 persen dari PDB.

Berdasar APBN, belanja militer Brunei sebesar 8,6 persen dari anggaran negara, Myanmar 12,4 persen dari anggaran, dan Vietnam 7,9 persen.

Jokowi mengatakan gelar pasukan terintegrasi penting karena terkait dengan pertahanan keamanan yang tak hanya berpusat di Jawa atau Jawa-sentris. Gelar pasukan juga dilakukan di empat titik wilayah terluar Indonesia, yakni Natuna, Morotai, Saumlaki, dan Biak.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto secara resmi telah membentuk satuan baru bernama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) pada Januari.

Pembentukan Kogabwilhan itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 yang sebelumnya direvisi dari Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Fungsi dan peran Kogabwilhan itu adalah untuk mengintegrasikan berbagai pangkalan milik TNI, seperti yang ada di Natuna, Morotai, hingga Biak.

Pembentukan Satuan TNI Terintegrasi Natuna sendiri sudah rampung pada Desember 2018. Satuan itu berpusat di Faslabuh Selat Lampa, Kepulauan Riau. Satuan itu terdiri dari anggota tiga matra TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Sementara itu, markas Kogabwilhan TNI yang berada di Wilayah Saumlaki, Morotai, Biak, dan Merauke masih dalam proses pembangunan.

Dengan posisinya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Jokowi menyebut Indonesia selalu diberi kepercayaan menyelesaikan hal yang berkaitan dengan perang atau konflik di negara lain. Ia mencontohkan peran Indonesia dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar, soal persekusi etnis Rohingya dan uoaya perdamaian di Afganistan.

Sejak krisis kemanusiaan kembali memburuk di Rakhine pada Agustus 2016, Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama meresponsnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi menlu negara ASEAN pertama yang mengunjungi kamp pengungsian Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh, Desember 2016.

Dia juga menjadi pejabat pemerintah asing pertama yang menemui pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada Desember 2016, sejak krisis kembali memburuk.

Sejak itu, Indonesia terus menggaungkan penyelesaian konflik di Rakhine secara inklusif, juga mengirimkan sejumlah bantuan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh termasuk membangun rumah sakit di Rakhine.

Sementara itu, untuk upaya perdamaian di Afghanistan, Jokowi dan Jusuf Kalla bergantian berkunjung ke Afghanistan untuk memulai inisiatif perdamaian Afghanistan. Indonesia juga menggagas pertemuan trilateral ulama dengan Afghanistan-Pakistan pada Mei 2018.

Delegasi Taliban bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam kunjungannya selama tiga hari di Jakarta pada 12-15 Agustus 2018.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Taliban yang dipimpin oleh Kepala Kantor Perwakilan Taliban di Qatar, Mullah Sher Mohammad Abbas Stanekzai, membicarakan perkembangan proses damai di Afghanistan dan masalah penarikan pasukan asing dari negara di Asia Selatan tersebut.

Prabowo Subianto mengatakan pejabat di pemerintahan Jokowi mengakui bahwa jual beli jabatan terjadi di 90 persen kementerian.

Pada 27 Maret 2019, Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan 90 persen kementerian dan lembaga terlibat jual beli jabatan. Ia juga menyebut jual beli jabatan itu terjadi di kementerian yang dipimpin oleh menteri dari partai politik.

Hanya saja, ia mengaku KASN belum memiliki instrumen untuk melakukan penindakan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga disebut tengah memeriksa 13 kementerian dan lembaga soal kasus itu.

Baru-baru ini, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy terkait dengan jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Saat bicara soal kekuatan pertahanan, Prabowo Subianto menyebut Indonesia seluas Eropa.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas total wilayah Indonesia mencapai 7,81 juta km persegi.

Luas itu terdiri dari 2,01 juta km persegi daratan, 3,25 juta km persegi lautan, dan 2,55 juta km persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Angka itu menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan luas perairan yang lebih besar dari pada luas daratan.

Sementara itu, luas keseluruan Benua Eropa mencapai 10.180.000 km persegi, yang juga mencakup daratan Rusia.

Soal pemerintahan, Jokowi mengatakan perlu penyederhanaan dan penajaman lembaga, tidak perlu banyak lembaga. Dia mengaku telah membubarkan 23 lembaga agar pemerintahan lebih ramping, lebih lincah, gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit.

Selama 4,5 tahun pemerintahannya, Jokowi telah membubarkan 23 lembaga non-struktural. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat dengan perampingan lembaga itu Indonesia menghemat Rp25,34 triliun.

Meski sudah membubarkan 23 lembaga non-struktural, Jokowi juga membentuk sejumlah lembaga baru.

Beberapa di antaranya adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Badan Keamanan Laut, Kantor Staf Presiden, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), dan Indonesia National Single Window (INSW).

Jokowi mengatakan anak-anak harus diberitahu bagaimana harus bertoleransi karena Indonesia memiliki 714 suku dan 1.100 bahasa daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa.

Sementara, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan kebudayaan pada Juli 2018, Indonesia memiliki 652 bahasa daerah. Jumlah itu diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi data di 2.452 daerah pengamatan.

Di sisi lain, kementerian itu menyatakan bahasa-bahasa di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat belum semua teridentifikasi.

Jokowi mengatakan di bidang pemerintahan ke depan diperlukan pemerintahan dilan (digital melayani), yang terdiri dari empat komponen. Ini terdiri dari reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik (e-government), penajaman dan kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur dan reformasi tata kelola.

Berdasarkan indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti-korupsi Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi meningkat, baik di tingkat kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.

Di tingkat K/L, indeks itu meningkat dari 65,78 pada 2015 menjadi 71,91 tahun 2017. Di tingkat pemerintahan provinsi, nilainya meningkat dari 41,61 di 2015 menjadi 60,47 tahun 2017. Sementara level kabupaten/kota meningkat dari 42,96 di tahun 2015 menjadi 64,61 di tahun 2017.

Sementara itu, berdasar survei EGDI (E-Government Development Index) PBB, peringkat Indonesia pada 2018 berada di 107 dari 193 negara. Pada 2016, Indonesia berada di peringkat 116 dari 193 negara.

Prabowo Subianto menyebut masalah bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak tinggal di dalam negeri. Ia lebih memilih memakai teknologi lama namun bisa menjaga kekayaan ekonomi di Indonesia ketimbang menggunakan teknologi terbaru tapi kekayaan lari keluar negeri.

Kementerian Keuangan pada 2016 memperkirakan ada sekitar Rp11.450 triliun potensi harta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Jumlah tersebut hampir menyamai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar Rp11.540 triliun pada kuartal IV 2015.

Sebelumnya, laporan Panama Papers mencatat ada 2.960 nama wajib pajak Indonesia yang tercatat sebagai klien dari 43 perusahaan offshore yang terafiliasi dengan Mossack Fonseca. Perusahaan offshore adalah perusahaan yang beroperasi di mancanegara dan dibentuk guna mengkapitalisasi modal para kliennya.

Dalam konteks Mossack Fonseca, dana yang dipercayakan para kilennya diputar oleh perusahaan offshore di negara-negara yang memberikan fasilitas perpajakan (tax haven).

Dari berbagai data ini, pemerintah kemudian membentuk program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk memulangkan harta WNI di luar negeri. Dari hasil tax amnesty, pemerintah mengantongi deklarasi sebesar Rp4.813,4 triliun dan repatriasi Rp146 triliun.

Jokowi mengatakan selama 4,5 tahun terakhir selalu dituduh PKI namun dirinya tak pernah merespons.

Semenjak Pilpres 2014, Jokowi kerap dituding sebagai kader PKI. Tak hanya itu, selama empat tahun pemerintahannya pun ia kerap dituding anti-Islam oleh beberapa kelompok.

Misalnya, Tabloid Obor Rakyat yang tersebar saat proses Pemilihan Presiden 2014. Isi tabloid ini menyudutkan Jokowi sebagai capres saat itu dengan judul sampul 'Jokowi Capres Boneka' dan '1001 Topeng Pencitraan'.

Eks politikus Partai Gerindra La Nyalla Mahmud Mattalitti mengakui dirinya menyebarkan fitnah bahwa Jokowi merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), pemeluk agama Kristen, maupun keturunan China.

Terkait tudingan ini, Jokowi pun sempat angkat bicara dalam beberapa kesempatan kampanye. Ia menyatakan selama 4,5 tahun dia dituduh sebagai anak PKI dan dia diam. Namun, lanjut dia, saat ini waktunya untuk melawan.

Prabowo Subianto menyatakan anggaran sektor pertahanan Indonesia masih terlalu kecil.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014-2019, anggaran pertahanan, yang ada di Kementerian Pertahanan, menunjukkan kenaikan signifikan.

Pada 2014, anggaran pertahanan mencapai Rp86,2 triliun. Jumlah ini naik pada 2015 menjadi Rp101,4 Triliun. Pada 2016, anggarannya sempat turun menjadi Rp98,1 triliun.

Sedangkan pada 2017 mengalami kenaikan tertinggi hingga Rp117,3 triliun. Lalu pada 2018 mengalami penurunan menjadi 99,8 triliun. Angka ini naik kembali pada 2019 menjadi 108,4 triliun.

Pada 2019, Kementerian Pertahanan dinobatkan sebagai kementerian nomor dua yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum (PUPR). Kementerian PUPR sendiri mendapatkan alokasi sebesar Rp110, 7 triliun.

Saat memaparkan visi misi, Prabowo Subianto mengatakan saat ini korupsi sudah terlalu banyak bak penyakit stadium IV, jual beli jabatan, dan masyarakat menginginkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2018 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII), Indonesia memiliki indeks 38 dari skala 0 sampai 100. Nol untuk yang terendah atau paling korup, sementara 100 untuk yang tertinggi atau paling tidak korup.

IPK Indonesia itu naik satu poin dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 37. Dengan angka tersebut Indonesia menempati peringkat ke 89 dari 180 negara.

Sementara itu di era sebelumnya, tepatnya di 2014, Indonesia mendapatkan skor IPK 34. Skor itu naik dua angka dibanding 2013 yang mencapai 32. Saat itu Indonesia masih berada di peringkat ke-109.

sumber cnnindonesia.com : cekfakta debat capres keempat 2019