Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin memimpin rapat koordinasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota. Sedikitnya Rp571 triliun dibutuhkan untuk percepatan pembangunan itu.

"Pembiayaan untuk percepatan perbaikan pembangunan DKI Jakarta sebesar Rp571 triliun tidak akan dibebankan semuanya ke APBN," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai mengikuti rapat itu, kemarin.

Dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro itu, semua pihak sepakat akan mencari berbagai macam pola pendanaan agar tak membebani APBN. "Tidak semua menggunakan APBN, akan dicarikan model-model pendanaan yang ada. Tadi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kami sudah mendiskusikan sumber-sumber dananya," kata Anies.

Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta, lanjut Anies, telah menyusun tim kecil untuk menyusun rencana biaya perbaikan pembangunan, termasuk perencanaan keuangannya.

Model pendanaan pembangunan MRT Jakarta, sambungnya, termasuk salah satu yang dipertimbangkan untuk proyek pembangunan Ibu Kota.

Baca juga: Investasi Asing akan Hadirkan Teknologi Baru

"Pendanaan pembangunan MRT ialah contohnya. Kita mendapatkan pinjaman dari Jepang, kemudian pinjaman itu di-split, Pemprov membayar 51%, kemudian pemerintah pusat membayar 49% pinjaman itu," jelasnya.

http://m.mediaindonesia.com/read/det...pinjaman-asing

Duit utang gan buat infrastruktur