Jakarta - Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Maman Imanulhaq, mengatakan Kartu Pra-Kerja untuk tamatan SMK bertujuan menguatkan kembali sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang punya daya saing. Program ini pun sudah dicoba oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

"Kartu Pra-Kerja itu adalah dalam rangka menguatkan kembali sumber daya manusia Indonesia yang punya daya saing, yang siap memasuki wilayah-wilayah kerja di persaingan global," ujar Maman di Rumah Pro Jokowi, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019). Maman menanggapi kritik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut Kartu Pra-Kerja tak masuk akal lantaran negara tak memiliki uang.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Anggaran Kartu Sembako Jokowi dari Bansos

"Saya kira tidak (mengganggu jumlah utang). Toh selama ini kan juga kita tahu bahwa banyak sekali program-program pendidikan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan, misalnya oleh Kementerian Tenaga Kerja," kata Maman.

Maman menjelaskan program Kartu Pra-Kerja bukan hal yang mustahil untuk mengembangkan sumber daya manusia. Maman khawatir, jika tak ada upaya seperti itu, Indonesia akan tertinggal dari negara lain.

"Jadi itu semua telah dihitung oleh Pak Jokowi bahwa program ini bukanlah sesuatu yang mustahil bisa kita lakukan dalam rangka kita ingin mengembangkan sumber daya manusia yang siap pakai dan bisa berdaya saing dengan negara-negara lain," jelas Maman.

"Kalau kita tidak ada upaya seperti itu, bisa-bisa nanti kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Apalagi kita sudah menyepakati perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian bahwa negara lain boleh menjadi pekerja di tempat kita, kita pun juga boleh bekerja di tempat seperti Asian Trade itu kan. Jadi menurut saya, kita optimis dan skemanya sudah dibahas secara serius oleh Pak Jokowi," imbuhnya.

Baca juga: Anggaran Perlindungan Sosial di APBN 2019 Melejit Jadi Rp 381 Triliun

Maman kembali menegaskan bahwa uang negara mencukupi untuk program tersebut. Ia menyebut anggaran Program Kartu Pra-Kerja bisa dibebankan ke APBN.

"Ya sekali lagi, itu yang saya katakan bahwa kalau 5 tahun pertama Pak Jokowi diarahkan pada infrastruktur, maka 5 tahun yang kedua atau periode yang kedua akan diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Jadi termasuk skema APBN pun itu bisa diambil untuk kepentingan itu," tuturnya.

"Sehingga uang negara pun tidak akan tersedot banyak. Apalagi target kami di 2019 itu hanya 500 ribu, baru di 2020 sekitar 2 juta. Itu penting. Pertama adalah untuk memberikan skill atau kemampuan vokasi yang lebih, yang tidak didapatkan di sekolah atau didapat di sekolah tapi belum optimal," katanya.

Selain itu, Maman mengungkapkan Kartu Pra-Kerja memberi kesempatan dan optimisme kepada lulusan SMK dan orang-orang yang terkena PHK karena bidang kerjanya terhapuskan akibat Revolusi Industri 4.0.

"Dan saya rasa ini kan menjadi kesempatan yang menarik, tidak ada orang yang nganggur nantinya, tidak ada orang yang menunggu kerja, tapi mereka dilatih untuk memiliki skill dan profesionalisme, sehingga bisa bersaing di dunia global. Dan yang dilatih itu adalah sesuai kebutuhan, jadi kebutuhan lapangannya apa, kemudian mereka dididik untuk poin itu," ucapnya.

Menurut Maman, program ini merupakan model kemitraan yang dibangun pemerintah dengan dunia usaha. Ace pun meminta tak ada yang dikhawatirkan soal pendanaan Kartu Pra-kerja.

"Jadi menurut saya, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dulu orang juga khawatir dengan, misalnya, dengan program Kartu Indonesia Pintar, uangnya dari mana? Buktinya sekarang bisa berjalan, ya kan? Dulu orang juga khawatir dengan, misalnya, dengan BPJS, uangnya dari mana? Buktinya sekarang bisa. Ini tergantung dari political will dan program kerja apa mau kita arahkan untuk pembangunan Indonesia ke depan ini gitu," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan soal Kartu Prakerja, Timses Singgung Janji Prabowo Naikkan Gaji Penegak Hukum

Sementara Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno tidak sependapat dengan pihak-pihak yang mencibir program Kartu Pra-Kerja Jokowi tanpa memberikan solusi. Adi berpendapat program ini kongkret secara gagasan, meski pendanaannya nanti harus dipikirkan secara matang.

"Logika jangan semua yang disampaikan petahana itu buruk. Pola pikirnya jangan hitam dan putih. Menurut saya, kalau program kerja ini dianggap enggak realistis mestinya dijawab dengan program kerja yang menurut (kubu paslon) 02 realistis," tutur Adi, Sabtu (9/3/2019).

Adi tidak menampik jika program ini akan memiliki insentif elektoral untuk Jokowi, sekaligus mengesankan kubu 02 panik dengan Kartu Pra-Kerja ini.

"Tentu (berpengaruh). Karena ini program populis dan visi misi Jokowi dari tiga kartu ini lebih detail. Artinya ketika ditanya bagaimana ibu-ibu bisa mengakses barang mudah, jawabannya ya sederhana dikasi kartu sembako murah, ketika ditanya anak muda bisa kerja, dikasi keterampilan lalu disubsidi. Kartu ini juga bisa digunakan bagi pengangguran yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Begitu juga dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah," ujar Adi.

Menurut Adi hal itu lebih kongkret ketimbang jawaban kubu Prabowo-Sandi yang selalu bersifat umum dengan jawaban 100 hari kerja.
"Prabowo sebenarnya semangatnya sama ingin membantu rakyat, tapi jawabannya semua akan diselesaikan dalam program 100 hari. Tidak ada basis argumentasi yang detail. Prabowo selalu berlindung di bawah narasi besar, tapi gagasan yang menyentuh bumi enggak ada. Lebih banyak retorika besarnya, tapi gagasan operasionalnya kering," ujarnya.

sumber https://news.detik.com/berita/d-4456...nya-daya-saing