- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jokowi Tegaskan Tak Pernah Sebut Lahan Prabowo Bermasalah
TS
ikardus
Jokowi Tegaskan Tak Pernah Sebut Lahan Prabowo Bermasalah
Merdeka.com - Dalam debat capres yang digelar Minggu (17/2) malam, capres nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi menyinggung Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait kepemilikan lahan 330.000 hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.
BERITA TERKAIT
Mahfud MD Tuding Ada Produsen Hoaks yang Ingin Buat Pemilu 2019 Tidak Kredibel
Unicorn Disebut Jadi Daya Tarik Investor
Serangan Balik Kubu Prabowo Setelah Disentil Jokowi Isu Lahan
Jokowi) menegaskan tidak pernah mempermasalahkan kepemilikan lahan rivalnya Prabowo Subianto. Pernyataan Jokowi ini sejalan dengan wakil presiden Jusuf Kalla yang menyebut tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses kepemilikan lahan ratusan ribu hektare di Kalimantan dan Aceh oleh Prabowo Subianto.
"Memang tidak ada masalah. apa saya pernah bilang masalah?" kata Jokowi di Hotel El Royal, Jakarta Utara, Rabu (20/2).
Jokowi menjelaskan maksud pernyataannya saat menyebut Prabowo memiliki lahan yang luas. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya ingin menyampaikan bahwa di era pemerintahannya tidak ada pembagian lahan dalam jumlah besar.
"Saya hanya menyampaikan kan bahwa ada kepemilikan sejumlah itu. Tidak memasalahkan itu ilegal atau itu enggak. Tidak ada," kata Jokowi.
Kepala Negara tidak ingin pernyataannya disangkutpautkan bermacam-macam. Dia kembali menegaskan hanya membandingkan cara pembagian lahan zamannya dengan pemerintah sebelumnya.
"Jangan ditarik ke mana-mana," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan terkait ratusan ribu hektare tanah yang dikuasai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Kalimantan dan Sumatera. Dia menilai kepemilikan tanah yang dibeli Prabowo tidak ada yang salah.
"Itu ada Undang-undangnya. Ada izinnya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo memang menguasai tetapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di Kantornya Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2). [noe]
sumber https://www.merdeka.com/politik/joko...ermasalah.html
BERITA TERKAIT
Mahfud MD Tuding Ada Produsen Hoaks yang Ingin Buat Pemilu 2019 Tidak Kredibel
Unicorn Disebut Jadi Daya Tarik Investor
Serangan Balik Kubu Prabowo Setelah Disentil Jokowi Isu Lahan
Jokowi) menegaskan tidak pernah mempermasalahkan kepemilikan lahan rivalnya Prabowo Subianto. Pernyataan Jokowi ini sejalan dengan wakil presiden Jusuf Kalla yang menyebut tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses kepemilikan lahan ratusan ribu hektare di Kalimantan dan Aceh oleh Prabowo Subianto.
"Memang tidak ada masalah. apa saya pernah bilang masalah?" kata Jokowi di Hotel El Royal, Jakarta Utara, Rabu (20/2).
Jokowi menjelaskan maksud pernyataannya saat menyebut Prabowo memiliki lahan yang luas. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya ingin menyampaikan bahwa di era pemerintahannya tidak ada pembagian lahan dalam jumlah besar.
"Saya hanya menyampaikan kan bahwa ada kepemilikan sejumlah itu. Tidak memasalahkan itu ilegal atau itu enggak. Tidak ada," kata Jokowi.
Kepala Negara tidak ingin pernyataannya disangkutpautkan bermacam-macam. Dia kembali menegaskan hanya membandingkan cara pembagian lahan zamannya dengan pemerintah sebelumnya.
"Jangan ditarik ke mana-mana," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan terkait ratusan ribu hektare tanah yang dikuasai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Kalimantan dan Sumatera. Dia menilai kepemilikan tanah yang dibeli Prabowo tidak ada yang salah.
"Itu ada Undang-undangnya. Ada izinnya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo memang menguasai tetapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di Kantornya Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2). [noe]
sumber https://www.merdeka.com/politik/joko...ermasalah.html
Quote:
Original Posted By ikardus
Jokowi: Dulu Hutan Sosial Dibagikan ke yang Gede-Gede, Sekarang untuk Rakyat
Jumat, 8 Februari 2019
Jokowi di Cianjur. ©2019 Merdeka.com
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 42 Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK). SK tersebut diperuntukkan bagi 8.941 kepala keluarga yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan total luas lahan 13.976,28 hektare.
BERITA TERKAIT
Jokowi: Penerbitan Sertifikat Tanah 2018 Sebanyak 9,3 Juta, Lampaui Target 8 Juta Sertifikat
Program Perhutani Sosial Jokowi Dinilai Sangat Bermanfaat Buat Petani
Menag: PP Produk Halal Tinggal Tunggu Diteken Jokowi
Jokowi mengatakan dulunya konsesi lahan seringkali diberikan kepada para pengusaha. Namun, kali pemerintah memberikannya kepada rakyat. Bahkan, kata Jokowi masyarakat dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah selama 35 tahun.
"Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 1,5 hektare. Dulu-dulu lahan ini banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk surat keputusan seperti ini. Ini untuk 35 tahun, tapi status hukumnya jelas," kata Jokowi di Wana Wisata Pokland Desa Haurwangi Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Jumat (8/2).
Jokowi mengingatkan agar lahan yang diberikan benar-benar dikelola secara produktif. Ia pun mempersilakan masyarakat penerima untuk menanam berbagai jenis komoditas pertanian maupun perkebunan mulai dari kopi, padi, pala, hingga durian.
"Tetapi saya ingatkan, kalau sudah kita berikan seperti ini, jangan dipikir tidak saya cek. Setiap tahun akan saya cek ini, digunakan atau tidak, ditelantarkan atau tidak, produktif atau tidak," tegasnya.
Kendati Indonesia memiliki tanah yang subur, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpesan agar masyarakat tetap bekerja keras dalam mengelola lahannya. Jokowi ingin agar tanaman diperhatikan sehingga terawat dan tidak kena hama.
"Inilah tugas kita bersama untuk menjadikan setiap lahan yang kita miliki itu produktif. Terus akan kita kerjakan, tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, tapi juga di provinsi-provinsi yang lain," ucap Jokowi.
Hingga Januari 2019, pemberian akses kelola kepada masyarakat mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia. Khusus Jawa Barat, hingga 31 Januari 2019 pemerintahan Jokowi telah memberikan akses kelola Hutan Sosial seluas 26.572,87 bagi 15.427 KK.
Dalam kesempatan ini, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com [eko]
sumber https://www.merdeka.com/peristiwa/jo...uk-rakyat.html
Jokowi: Dulu Hutan Sosial Dibagikan ke yang Gede-Gede, Sekarang untuk Rakyat
Jumat, 8 Februari 2019
Jokowi di Cianjur. ©2019 Merdeka.com
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 42 Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK). SK tersebut diperuntukkan bagi 8.941 kepala keluarga yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan total luas lahan 13.976,28 hektare.
BERITA TERKAIT
Jokowi: Penerbitan Sertifikat Tanah 2018 Sebanyak 9,3 Juta, Lampaui Target 8 Juta Sertifikat
Program Perhutani Sosial Jokowi Dinilai Sangat Bermanfaat Buat Petani
Menag: PP Produk Halal Tinggal Tunggu Diteken Jokowi
Jokowi mengatakan dulunya konsesi lahan seringkali diberikan kepada para pengusaha. Namun, kali pemerintah memberikannya kepada rakyat. Bahkan, kata Jokowi masyarakat dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah selama 35 tahun.
"Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 1,5 hektare. Dulu-dulu lahan ini banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk surat keputusan seperti ini. Ini untuk 35 tahun, tapi status hukumnya jelas," kata Jokowi di Wana Wisata Pokland Desa Haurwangi Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Jumat (8/2).
Jokowi mengingatkan agar lahan yang diberikan benar-benar dikelola secara produktif. Ia pun mempersilakan masyarakat penerima untuk menanam berbagai jenis komoditas pertanian maupun perkebunan mulai dari kopi, padi, pala, hingga durian.
"Tetapi saya ingatkan, kalau sudah kita berikan seperti ini, jangan dipikir tidak saya cek. Setiap tahun akan saya cek ini, digunakan atau tidak, ditelantarkan atau tidak, produktif atau tidak," tegasnya.
Kendati Indonesia memiliki tanah yang subur, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpesan agar masyarakat tetap bekerja keras dalam mengelola lahannya. Jokowi ingin agar tanaman diperhatikan sehingga terawat dan tidak kena hama.
"Inilah tugas kita bersama untuk menjadikan setiap lahan yang kita miliki itu produktif. Terus akan kita kerjakan, tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, tapi juga di provinsi-provinsi yang lain," ucap Jokowi.
Hingga Januari 2019, pemberian akses kelola kepada masyarakat mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia. Khusus Jawa Barat, hingga 31 Januari 2019 pemerintahan Jokowi telah memberikan akses kelola Hutan Sosial seluas 26.572,87 bagi 15.427 KK.
Dalam kesempatan ini, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com [eko]
sumber https://www.merdeka.com/peristiwa/jo...uk-rakyat.html
Diubah oleh ikardus 20-02-2019 16:01
1
2.5K
42
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan