https://twitter.com/D4Ni3L_Pu/status/973169556502925312

Penulis: Cahya Mulyana
Pada: Rabu, 10 Jan 2018, 10:14 WIB
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang pemerintah Rp3.800 triliun atau 28% dari produk domestik bruto (PDB) termasuk yang sangat rendah di dunia. Meski undang-undang memberikan maksimum limit utang boleh sampai 60% dari PDB, pemerintah tetap menjaga presentasenya di bawah 30%. Ditambah lagi, 75% dari surat utang yang dimiliki masyarakat.

"Kalau negara memiliki utang 28% dari GDP, dalam konteks dunia termasuk rendah. UU tentang keuangan negara memberikan batasan utang 60% dari GDP," ujarnya saat menjadi narasumber economic chellenges di Studio MetroTV, Jakarta, Selasa (9/1) malam.

Menurut dia, 5 negara assessment utang luar negeri menyatakan risiko utang Indonesia masih cukup rendah. Hal itu membuat Indonesia masuk dalam daftar layak berinvestasi.

"Kalau kita bicara apakah utang akan membebani generasi mendatang, dengan defisit 2,4% sampai 2,5%d engan pertumbuhan ekonomi 5% sehingga kemampuan membayar utang menjadi terjadi. Itu melihat dari faktual tapi kalau melihat dengan persepsi, mau utang Rp1.000 triliun saja bisa digoreng-goreng, seolah negara akan jatuh," katanya.

Masyarakat perlu memahami jumlah utang tersebut relatif kecil dibanding kue ekonomi dan kebijakan yang mengehedepankan kehati-hatian. Pada 2016 dan 2017, pemerintah memiliki utang yang jangka waktunya 5 tahun dengan suku bunga 7,5%. Namun karena pertumbuhan ekonomi baik, credit rating meningkat dan APBN kuat, hanya membayar 5,4%.


"Itu cara Kementerian Keuangan dalam mengurangi risiko (utang)," katanya.

Ketika APBN sehat dan risiko dikelola baik, kekuatan membayar utang pemerintah akan lancar.

"Banyak mengatakan utang berasal dari luar negeri padahal 75% berasal dari rakyat kita sendiri. Masyarakat kita menabung surat utang konvensional atau syariah," terangnya.

Dengan begitu, kata Sri, ketika neraca keuangan kuat dan obligasi sehat maka rakyat dan negara akan sama-sama mendapatkan untung. Pemerintah akan menyampaikan pengelolaan APBN termasuk saat membutuhkan utang.

"Tambahan utang itu untuk hal produktif. APBN kita untuk rakyat kembali dan ketika rakyat sehat, produktif dan ekonomi tumbuh maka membayar utang akan lebih mudah," tutupnya. (OL-6)

http://mediaindonesia.com/read/detail/140051-75-utang-pemerintah-dimiliki-masyarakat

AWAS HOAKS SELEBARAN HITAM PRABOCOR.

Kemenkeu: 60 persen utang pemerintah dalam bentuk Rupiah
Selasa, 21 Agustus 2018 16:37

Merdeka.com - Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen PPR Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan mengatakan, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat memberi sedikit pengaruh terhadap posisi utang luar negeri pemerintah. Meski demikian, dia mengatakan, dampaknya tidak terlalu besar karena komposisi utang pemerintah 60 persen dalam Rupiah.

BERITA TERKAIT
Bangun Pabrik Kereta Terbesar di Indonesia, INKA Gelontorkan Rp 30 Triliun
Presiden Trump Akhiri Shutdown Terpanjang Dalam Sejarah AS
Lepas 31,05 Persen Saham Inter Milan, ini Besaran Untung Diraup Erick Thohir
"Ada lah pengaruhnya karena dari kurs pasti ada depresiasi. Tapi, kita beruntung karena sekarang banyak yang Rupiah. Kalau Rupiah itu, pinjaman kita tidak terpengaruh depresiasi," ujar Schneider di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/8).

"Porsi FX Swap terhadap total utang sudah 40 persen, jadi lebih banyak Rupiahnya. Sekarang sekitar 60 persen Rupiah, sudah besar. Perkiraan kita porsi Rupiah 60 persen sampai akhir tahun," sambungnya.

Schneider mengatakan, jumlah utang pemerintah dalam bentuk USD dari tahun ke tahun selalu berkurang. Bahkan tahun depan, Schneider menargetkan porsi pinjaman dalam bentuk dolar akan dijaga di 30 persen.

"2019 dijaga di 30 persen. Kalau dari studi-studi yang ada, 60 persen (Rupiah) dari PDB masih oke. Kami itu maksimal 3 persen defisit setiap tahun, itu untuk negara berkembang. Kita di bawah itu semua, jauh. Kalau ditanya apakah itu aman, ya memang itu didesain supaya aman. Bu Menteri yang sekarang itu fokusnya keberlanjutan," jelasnya.

https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-60-persen-utang-pemerintah-dalam-bentuk-rupiah.html


Komposisi Utang Luar Negeri Pemerintah dan Swasta Berimbang
Reporter: Ghoida Rahmah
Editor: Ali Akhmad Noor Hidayat
Jumat, 25 Januari 2019 06:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kebutuhan terhadap utang luar negeri (ULN) terus meningkat setiap tahunnya. Baik pemerintah maupun swasta mencatatkan kenaikan utang, dengan komposisi yang semakin berimbang. Hingga November 2018, jumlahnya masing-masing mencapai US$ 180,5 miliar untuk milik pemerintah dan US$ 189,35 miliar untuk swasta.

“Penyebabnya utang swasta yang dalam 10 tahun terakhir tumbuh lebih cepat,” ujar Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Aida Budiman, di Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

Aida menuturkan berdasarkan komposisinya, utang tersebut didominasi oleh utang jangka panjang sebesar 84,8 persen, sedangkan utang jangka pendek terjaga di kisaran 15,2 persen. Kondisi ini menurut dia masih aman, terlebih jika dibandingkan negara-negara peer lainnya. Malaysia misalnya memiliki rasio ULN jangka pendek hingga 45,6 persen, Thailand 41,4 persen, dan India 20,4 persen. “Ini artinya risiko yang dimiliki lebih rendah,” katanya.

Ditinjau dari kemampuan membayar, menurut Aida juga tak perlu dikhawatirkan. Termasuk, dari sisi risiko fluktuasi nilai tukar rupiah beberapa waktu terakhir. “Kepatuhan kewajiban lindung nilai (hedging) pelaku ULN swasta sudah lebih dari 90 persen, sedangkan kepatuhan terhadap rasio kewajiban likuiditas sudah 88 persen, tinggal mereka kelola dan lanjutkan dengan terkendali,” ucapnya.

Sedangkan, perihal ketersediaan dolar Amerika Serikat (AS) maupun valuta asing lain untuk memenuhi kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo juga dirasa tak ada masalah. “Itu nanti mekanisme pasar yang berlaku, lagipula dengan hedging minimal 25 persen dari kewajiban itu sudah ada.”

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Riza Tyas menuturkan meskipun jumlah ULN pemerintah maupun swasta meskipun meningkat, penggunaannya diperuntukkan untuk hal-hal yang produktif. “Kalau korporasi bisa untuk modal kerja atau untuk kebutuhan investasi, atau untuk belanja modal (capex),” ujarnya.

Adapun untuk jangka pendek menurut dia biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dan jangka panjang untuk investasi. “Korporasi secara total pasti menyesuaikan dengan kemampuan likuiditasnya supaya tidak ada mismatch juga dari sisi kurs.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memastikan dari sudut pandang pemerintah, pengelolaan utang digunakan untuk kebutuhan produktif dan mendorong pertumbuhan perekonomian. “Utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan tiba-tiba, dan tidak ugal-ugalan,” katanya.

Sri Mulyani membantah jika kondisi utang saat ini dianggap membahayakan. Dia membandingkan dengan indikator rasio seluruh utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang di bawah 30 persen. “Coba bandingkan dengan negara yang sama dengan kita income-nya, negara yang lebih maju, lebih miskin, rasio kita tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Negara ASEAN lainnya seperti Malaysia memiliki rasio utang terhadap PDB sebesar 50,9 persen, Thailand 41,8 persen, Vietnam 61,5 persen, dan Filipina 42,1 persen.

Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah menambahkan indikator kesehatan utang, sebenarnya tak hanya dilihat dari rasionya terhadap PDB. “Ada rasio utang terhadap service dan ekspor, artinya berapa banyak dolar yang kita hasilkan yang digunakan untuk membayar tinggi,” katanya.

Menurut Piter, selama ini kebutuhan dolar AS banyak terkuras untuk memenuhi permintaan pembayaran utang. “Hampir separuh lebih dari neraca transaksi ekspor kita digunakan untuk membayar utang, risikonya adalah tekanan ke rupiah yang lebih besar,” ujarnya.

Di sisi lain, Piter mengungkapkan dorongan swasta untuk menambah utang luar negeri juga semakin terbuka tahun ini. “Insentifnya cukup besar karena kan suku bunga di luar lebih rendah dibandingkan dengan di domestik, sehingga mereka mendapat keuntungan ketika melakukan ULN,” katanya.

https://bisnis.tempo.co/read/1168585/komposisi-utang-luar-negeri-pemerintah-dan-swasta-berimbang/full&view=ok