REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai ada pelajaran yang bisa diambil setelah Habib Rizieq Shihab dimintai keterangan oleh kepolisian Arab Saudi di Makkah, Arab Saudi, Senin (5/11) lalu. Penangkapan diduga disebabkan pemasangan bendera hitam yang dianggap mencirikan salah satu gerakan ekstremis di belakang kediaman Habib Rizieq.

Menurut Arsul, bendera bertuliskan tauhid sekalipun tidak diberikan tempat oleh Arab Saudi jika dianggap mengancam keamanan nasional atau keutuhan berbangsa dan bernegara. Padahal, menurutnya, bendera resmi Arab Saudi juga terdapat lafaz tauhid.

“Pelajaran yang bisa kita tarik disitu, meskipun suatu benda itu katakanlah ada kalimat saklralnya tetapi ketika sebuah negara menganggap itu terkait dengan suatu gerakan  yang mengancam eksistensi negara, itu tetap saja sebagai suatu pelanggaran negara, dan diproses hukum,” kata Arsul kepada wartawan, Kamis (8/11).


Ia mengaku belum mengetahui keseluruhan kasus yang menimpa Habib Rizieq tersebut. Hanya, ia mendengar hal itu berkaitan dengan bendera tauhid dengan dasar warna hitam yang terpasang di kediaman Habib Rizieq di Makkah.


Menurutnya, di Arab Saudi pun menganggap bendera tauhid dapat menjadi ancaman serius jika mengacu pada kegiatan ekstremisme kelompok tertentu. Bahkan, Arsul mengatakan, hal yang dianggap bukan masalah besar di Tanah Air pun menjadi masalah di Arab Saudi.


"Bahwa hal-hal yang disini bukan dianggap masalah besar dan masih boleh dalam rangka ekspresi demokrasi tapi di negara lain ya, di Arab Saudi sesuatu yang bahkan disana dianggap sebagai sebuah ancaman keamanan nasional," kata wakil ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf tersebut.


"Padahal bendera Arab Saudi sendiri itu ya bunyinya Lailahailallah hanya pakai pedang kan di bawahnya, tetapi begitu warna dasarnya berbeda, hitam tidak ada lambang negara, dia kan pedang, maka itu jadi masalah serius.”

Sumur

Setuju dengan pendapat Pak Asrul. Problemnya, pemerintahan Jokowi terlalu lembek terhadap manuver2 atau gerakan2 mereka.  UU Ormas sudah disahkan, tapi perangkat pendukung penegakan undang-undang benar-benar melempem. Aparat seolah tak berdaya menindak ormas-ormas garis keras yang notabene ingin mengganti Dasar Negara. Seandainya ada pilihan selain kedua pasangan Jokowi - Ma'ruf, Prabowo - Sandi dan berani tegas dalam menindak ormas semacam ini, saya akan lebih memilih selain kedua psangan tersebut. Pasangan Jokowi - Ma'ruf kurang berdaya, namun pasangan Prabowo - Sandi jauh lebih berbahaya karena dibelakangnya ada barisan ormas-ormas garis keras. 

Mau golput, takut jika suaranya digunakan oleh org2 nggak bener. Ketimbang memilih pasangan yang berbahaya, terpaksa pasangan Jokowi - Ma'ruf yang kelak saya pilih walaupun tidak terlalu memuaskan.