Legislator: Kepri potensial
defisit Rp1 triliun
Senin, 15 Oktober 2018 23:21
WIB

Pewarta : Nikolas Panama

Anggota Fraksi Demokrat DPRD
Kepri Husnizar Hood. (dok.
Antaranews Kepri)

Tanjungpinang (Antaranews
Kepri) - Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau potensial
mengalami defisit anggaran
sebesar Rp1 triliun jika pola
penganggaran tidak diperbaiki,
kata anggota Fraksi Demokrat,
Husnizar Hood.

"Sekarang defisit anggaran
mencapai Rp500 miliar, dan
utang kepada pihak ketiga yang
harus dibayar tahun depan
sekitar Rp300 miliar," ujarnya
yang juga Wakil Ketua DPRD
Kepri, di Tanjungpinang, Senin.
Husnizar mengemukakan ?
seandainya prediksi pendapatan
tahun 2019 sekitar Rp3 triliun,
maka 20 persen anggaran
dialokasikan untuk dikelola Dinas
Pendidikan, dan 10 persennya
untuk Dinas Kesehatan.

Dalam struktur pendapatan juga
terdapat dana bagi hasil untuk
pemerintah kabupaten dan kota.
Kemudian APBD Kepri juga akan
digunakan sebesar Rp200 miliar
untuk melanjutkan
pembangunan jalan lingkar
Gurindam 12 di Tanjungpinang.

APBD Kepri juga digunakan
untuk pembayaran gaji dan
kepentingan lainnya untuk
pegawai dan honorer yang
mencapai Rp1 triliun.

Husnizar menambahkan dalam
kondisi apapun dinas, biro dan
badan di Pemprov Kepri tidak
mungkin tidak mendapatkan
anggaran untuk melaksanakan
kegiatan. Jika kegiatan di
organisasi pemerintahan daerah
tersebut masih seperti tahun ini,
maka potensi defisit anggaran
jauh lebih besar dibanding tahun
ini.

Menurut dia, masih banyak
kegiatan di-OPD yang
sebenarnya tidak perlu
dilaksanakan karena dinilai tidak
dibutuhkan masyarakat. Bahkan
anggaran di Biro Humas dan
Protokoler Pemprov Kepri cukup
fantastis, karena mencapai
Rp60 miliar.

"Anggaran di Biro Humas dan
Protokoler contohnya terlalu
besar," katanya.

Husnizar mengatakan setiap
OPD harus berpikir dan bekerja
keras untuk melahirkan rencana
kegiatan yang membuahkan
hasil yang baik untuk
pemerintahan dan masyarakat
jika dilaksanakan.

Gubernur dan Wakil Gubernur
Kepri juga sudah seharusnya
mengevaluasi kinerja OPD,
terutama yang dapat
menghasilkan pendapatan.

Kepala dinas yang hanya mampu
menghabiskan anggaran, dan
melaksanakan kegiatan yang
tidak bermanfaat bagi
kepentingan publik sebaiknya
diganti.

Editor : Rusdianto Syafruddin
https://kepri.antaranews.com/berita/...it-rp1-triliun