Jakarta - Pengasuh Pondok Pesantren Fatihatul Quran, Kiai Mohammad Monib, mengkritik gelar yang disandangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Bakal Calon Wakil Presiden 2019 Sandiaga Uno. Monib mempertanyakan dasar gelar santri post islamisme yang dilabelkan para pribadi Sandi.

"Presiden PKS Sohibul Iman semena-mena menggunakan istilah santri post islamisme. Ini kebingungan epistimologi," kata Monib dalam sebuah diskusi di D Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (25/8/2018).

"Mas Sandi tidak pernah di pesantren, dari sisi ilmiah tidak bisa dipertanggungkawabkan," sambung dia.

Menurut Monib, gelar santri post islamisme hanyalah trik PKS saja untuk menggambarkan Sandi sebagai calon pemimpin dari kalangan Islam. Karena, lanjut Monib, gambaran pemimpin Muslim tak ada dalam diri Bakal Calon Presiden 2019 Prabowo Subianto, yang menjadi pasangan Sandi.

"Pak Prabowo tidak mungkin diceritakan sebagai santri, karena ya kita tahulah ceritanya Mbak Yenny diminta jadi imam salat. Wajar branding itu diarahkan kepada Sandi, branding pencitraan Pak Sandi sebagai santri," tutur Monib.

Monib menilai PKS sedang membuat narasi tipu daya dengan menyebut Sandi sebagai santri post islamisme. Monib berpendapat hal itu dilakukan PKS agar mendapat dukungan dari pesantren-pesantren.

"PKS dengan istilah santri post islamisme ini bagi saya ini narasi tipu daya agar bisa diterima oleh fakta dukungan politik di tingkat pesantren. Tapi secara ilmiah ini kekacauan," tandas Monib.

Monib lantas menerangkan makna post islamisme. Menurutnya, istilah itu adalah paham yang terbuka terhadap gagasan dan ideologi yang berkembang.

"Konsekuensi yang harus ditanggung kalau ingin mengemas Sandi seorang dengan citra, branding sebagai santri post islamisme, maka mau nggak mau itu artinya harus menerima ide, gagasan, ideologi yang berkembang dalam teori-teori demokrasi," kata Monib.

Monib memberi contoh konsekuensi istilah post islamisme yang dipakai PKS yaitu seperti menerima kesetaraan antara Muslim dengan non-Muslim, menerima adanya perbedaan agama dan membela kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dari kemarjinalan dan intimidasi.

"Misalnya kalau PKS ingin serius mengemas fase demokrasi, bisa nggak PKS ini menerima wacana tentang kesetaraan Muslim dan non-Muslim? Bisa nggak menerima nikah beda agama? Di dalam demokrasi, mau nggak mau ini harus diterima," ujar Monib.

"Mau tidak, mampu tidak PKS yang membranding, ingin mencitrakan fase demokrasi, mau nenerima tidak membela LGBT? Ini sebuah problem tersendiri," sambung Monib.