Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali berbeda pendapat dengan polisi. Setelah sebelumnya terkait Tanah Abang, kali ini beda pendapat terkait perobohan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang ada di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Perbedaan pendapat dipicu kekhawatiran polisi terkait dampak padatnya lalu lintas akibat perobohan JPO itu. Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa menyesalkan perobohan JPO yang seharusnya menunggu gelaran Asian Games.

"Saya juga nggak tahu kenapa itu buru-buru dirobohkan, kan harusnya nunggu Asian Games," kata Royke di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (31/7).

Royke menyayangkan Anies yang tidak berkoordinasi dengan polisi dan khawatir pelican crossing mengganggu lalu lintas di kawasan Thamrin. Dia meminta Anies menyelesaikan penyeberangan underpass sebelum merobohkan JPO.

"Terlalu cepat dilakukan eksekusi, karena memang kenyataannya mengganggu, karena penyeberangan sebidang ini, namanya pelican crossing, orang menyeberang di jalan, bukan elevated atau di atas," sambungnya.

Anies pun menangggapi keberatan polisi. Dia mengatakan perobohan JPO sama saja akibatnya meski dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

"Dikerjakan bulan Desember atau Juli itu pengerjaannya sama saja, tinggal mau bulan Juli atau Desember," kata Anies kepada wartawan di Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (31/7).

"Apakah Desember atau Juli ya proses pengerjaannya sama. Sekarang ya dikerjakan sekarang," sambungnya.

Keberatan polisi terhadap kebijakan Anies tak hanya ini saja. Sebelumnya, polisi juga pernah tak sependapat dengan Anies terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya saat itu Kombes Halim Pagarra mengkritik dan memberikan sejumlah catatan atas kebijakan baru Pemprov atas penataan Tanah Abang. Polisi keberatan dengan penutupan Jalan Jatibaru Raya, di depan stasiun Tanah Abang, untuk mengakomodasi PKL.

"Jadi, secara pribadi, saya kalau trotoar sangat tidak setuju untuk pedagang kaki lima, pertama. Yang kedua, saya sangat setuju itu (jalan dan trotoar) dimanfaatkan sesuai fungsinya. Jika jalan tersebut tidak digunakan kendaraan bermotor bisa digunakan dan dialihkan ke fungsi lain, (tapi) selama itu (jalan) digunakan untuk kendaraan bermotor, itu banyak... Tidak benar kalau difungsikan yang lain," kata Halim saat dihubungi, Jumat (22/12).

Polda Metro Jaya merekomendasikan agar Jl Jatibaru, Tanah Abang dibuka kembali karena salah satunya menimbulkan kemacetan. Polisi mengklaim kemacetan di Tanah Abang mengalami peningkatan hingga 60 persen.

"Berdasarkan pengamatan dan survei, kalau kita lihat pengamatan mata (kemacetan meningkat) 60 persen di wilayah itu," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/1).

Anies saat itu mengatakan akan mengkaji tanggapan dari polisi. Dia beralasan penutupan di Jalan Jatibaru digunakan sebagai edukasi agar warga mau berpindah ke transportasi umum.

"Jalan Jatibaru X sudah nggak ada lagi, jalan 100 persen dipakai jualan bertahun-tahun dan nggak ada di antara kita yang bicara jalan itu dipakai dagang. Jadi ini adalah satu solusi yang akan menimbulkan keseimbangan baru, keseimbangan baru artinya apa? Yang selama ini terbiasa pola rute kendaraan bergeser, yang selama ini terbiasa berjalan kaki, ada pergeseran, yang mau ke grosir ada pergeseran, jadi memang perlu waktu untuk penyesuaian. Ini sebuah tata kelola baru," papar Anies di Mata Najwa, Rabu (24/1).


Link