TRIBUN-MEDAN.COM - Di tengah kesibukan Basarnas dan tim gabungan mencari para korban tragedi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba tanggapan pejabat pun bermunculan. Sebelumnya Bupati Samosir, Rapidin Simbolon  mengatakan, bahwa kapal yang tenggelam tersebut adalah wewenang pemerintah Provinsi Sumatera Utara. "Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan no 73 Tahun 2004 yg dirobah dengan Permenhub no 58 thn 2007 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, pada pasal 5 dan 6. Wewenang Kabupaten adalah dibawah 7 GT, bila lebih dari 7 GT adalah wewenang Gubernur. Kapal yang tenggelam diperkirakan 40 GT," ujar Rapidin, Kamis (21/6/2018)
 
 
Ia pun mengutarakan, bahwa ada petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di penyebarangan Simanindo-Tigaras, namun tidak satu pernah terlihat petugasnya.
 
Komentar Fahri Hamzah 
Siapa yang harus bertanggung-jawab atas musibah ini, hingga Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah turut berkomentar melalui akun Twitter @fahrihamzah, Kamis (21/6/2018).  Seperti diketahui kapal membawa penumpang dari Simanindo menuju Tigaras, tenggelam di perairan Danau Toba. 
 
 Fahri membalas akun netizen yang mentautkan berita kapal tersebut tenggelam.
 
 "KM Sinar Bangun berkapasitas 43 orang. Setelah tenggelam di danau Toba, dilaporkan korban 18 orang selamat, 4 meninggal dan 178 orang korban hilang. Berarti kapal tsb sebelum tenggelam bermuatan 200 orang. Kalau sudah begini, siapa yang bertanggungjawab? @kemenhub151," tulis netizen @ibnupurna.
 Atas tweet itu Fahri membalas, "Pak @Jokowi dalam sistem presidensial...," balas Fahri.
 
Jawaban Fahri yang menganggap tenggelamnya KM Sinar Bangun ada kaitan dengan presiden kembali mendapat tanggapan dari netizen.
Akun @SiegerAnwalt memberikan tanggapan bahwa ada otonomi daerah dan perhubungan termasuk kewenangan yang dilimpahkan ke daerah.
 
"Hehehe spinning. Ada otonomi daerah. Perhubungan termasuk yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Wakil Ketua DPR model apa yang begini aja ga tau," tulis akun @SiegerAnwalt.
Fahri kembali menanggapi jawaban akun @SiegerAnwalt tersebut dengan mengatakan jika semua salah Pemerintah Daerah (Pemda), lalu tugas presiden apa?.
 
"Kalau semua salah Pemda terus tugas presiden mu apa? Ngevlog sama Ebong?," jawab Fahri.

Percakapan Fahri tersebut juga mendapatkan tanggapan dari netizen lain.
Ketika Fahri menanyakan tugas presiden jika insiden KM Sinar Bangun adalah kesalahan Pemda, akun @LismanT_NBangsa kembali menyangkal jika insiden tersebut kesalahan presiden.
 
"Tanya balik bung @siegerAnwalt ke abang Waktu DPR kita ini, kalau semua salah Presiden terus tugas Pemda apa? Katanya otonomi daerah mosok semua yang buruk-buruk di negeri ini salah Presiden.
 
Terus kader-kader partai lain yang jadi Pemimpin daerah ngapain?
 
#Objektiflah
SalingBerbenah," tulis @LismanT_NBangsa.

 
Fahri menjawab tudingan tersebut dengan menuliskan bahwa overload penumpang terjadi di semua danau atau lautan, dan tidak bisa menyalahkan Pemda.
 
Oleh sebab itu, presidensialisme diperlukan jika ada masalah, maka presiden yang pertama disalahkan di semua sektor termasuk perijinan, pelayanan, pengawasan, dll.


Faktanya, Overload itu terjadi di semua danau/lautan...kita Gak bisa salahkan Pemda...makanya kata Thomas Jefferson ..” disebut presidensialisme supaya kalau ada masalah presiden yg pertama kita salahkan....” ini cerita di semua sektor...perijinan, pelayanan, pengawasan, dll." jawab Fahri.
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyampaikan belasungkawa terhadap korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara.
 
Pemerintah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/6/2018), bekerja keras menemukan penumpang yang masih hilang.
 
"Kejadian ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, serta menjadi pelajaran dan evaluasi serius terhadap tata kelola pelayanan transportasi, khususnya angkutan rakyat,” ujar Moeldoko.
 
Saat kejadian, ia menghubungi Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Pol Budi Setiyadi, guna mengetahui lebih lanjut perkembangan di lokasi.
Hingga siang ini, dikatakan Budi Setiyadi, sudah ditemukan 21 penumpang kapal dengan rute Simalungan-Samosir itu.
 
"Tiga orang perempuan meninggal dunia, dan 18 orang penumpang berhasil diselamatkan,” kata Budi.
 
Dia juga mengatakan kepada Moeldoko bahwa sejauh ini sudah ada laporan 140 orang yang dilaporkan hilang.(tribunwow/tribunmedan)
 
sumber : http://medan.tribunnews.com/2018/06/...m-sinar-bangun