Kepala Laboratorium Jurusan Analisa dan Strategi Bisnis Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Arman Hakim Nasution mengungkapkan, alasan dan latar belakang perundungan (bully-red) terhadap pemerintahan Jokowi – JK. Ia memaparkan, hal itu terlihat dari mengerucutnya perundungan pada sosok yang ia sebut sebagai ‘tiga srikandi menteri Jokowi’.

“Di era Presiden Jokowi, yang namanya dirundung dan diberitakan secara hoaks terhadap kinerja pemerintahannya, adalah makanan sehari-hari. Entah mengapa sentimen itu ditembakkan bertubi-tubi kepada sang Presiden. Ketika nilai tukar dollar menguat terhadap rupiah mendekati Rp14 ribu, serangan yang mengatasnamakan pecinta NKRI, pembela BUMN, dan lainnya begitu masif. Padahal indikator inflasi sebagai KPI control (counterKPI) kinerja makro ekonomi menunjukkan, perbaikan yang sangat signifikan,” papar Arman mengawali, seperti dilansir dari keterangan resmi yang diterima Infonawacita.com pada Selasa (19/6/2018).

Ia melanjutkan, data BPS dan Bank Dunia yang dikutip Indonesia Investment pada 2017 justru menunjukkan, tingkat inflasi dari 2007 hingga 2017 (10 tahun) berturut-turut menurun. Mulai dari 7.40% (2007), 11.06%, 2,78%, 6,96%, 3,79%, 4,30%, 8,36%, 8,36%, 3,35% (2015), 3,02% (2016), 3,61% (2017).

“Dengan kata lain, selama tiga tahun Presiden Jokowi memerintah, inflasi sangat terkendali dalam hitungan angka rata-rata 3,33 persen. Sehingga harga-harga sembako stabil, kecuali memang saat lebaran yang sejak jaman baheula selalu ganti harga secara musiman. Gini ratio sebagai indeks kemiskinan pada Januari 2018 menjadi 0,391, bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, mencapai 0,41,” paparnya.

Perundungan kepada Tiga Srikandi Menteri Jokowi

Perundungan sang Presiden ini juga diteruskan kepada para Menterinya, ia menyebutkan, khususnya terjadi pada Trio Srikandi menteri Kabinet Kerja Jokowi – JK. Ketiganya adalah Menteri Susi, Sri, dan Rini.

“Menteri Susi Pujiastuti diserang habis-habisan masalah cantrang, karena pelarangan cantrang membuat penghasilan nelayan, yang sebenarnya secara sementara, menurun drastis dan pabrik pengolahan ikan banyak yang tutup karena kekurangan suplai ikan sebagai bahan baku,” ujarnya.

Setelah ditelisik, ia menjelaskan, ternyata yang dirugikan oleh kebijakan Susi itu adalah pemilik modal dan pemilik cantrang, yang kebanyakan adalah juga politikus-politikus di daerah pesisir pantai.

“Begitu banyak suara dan demo meminta Susi dicopot, tapi Presiden tak bergeming karena tahu faktanya. Mampuslah para politikus hater (pembenci-red) tersebut, dan dengan terpaksa ikuti aturan main untuk kelestarian pasokan ikan itu sendiri,” tegasnya.

Perundungan Terhadap Menteri Sri Mulyani

Srikandi kedua, ia melanjutkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) diserang habis-habisan. Saat hutang negara untuk membangun infrastruktur naik drastis.

“Para hater (pembenci-red) memanfaatkan kekurang pahaman publik terhadap konsep hutang. Mereka tidak bisa membandingkan antara hutang produktif dengan hutang non produktif,” ujarnya.

“Penjelasan sederhananya mungkin begini, kalau anda hutang beli mobil secara kredit dan mobil hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, maka itu hutang non produktif karena mobil tidak anda gunakan sebagai modal kerja, tetapi hanya untuk kebutuhan konsumtif. Beda halnya kalau kredit mobilnya anda pakai untuk menjalankan taksi online,” lanjutnya menjelaskan.

Dalam kasus hutang infrastruktur, tambahnya, hutang tersebut berubah fungsinya secara akuntansi bisnis. Menjadi aset publik (jalan tol dan lain-lain-red) yang akan memicu pertumbuhan ekonomi secara alamiah.

Efek kebijakan infrastruktur itu, ia mengungkapkan, terasa saat dirinya bertemu dengan beberapa pebisnis. Para pengusaha itu mengungkapkan pergantian yang mereka rasakan terhadap bisnis mereka dengan kehadiran dari kebijakan infrastruktur pemerintahan Jokowi – JK.

“Dalam acara bukber di Ramadhan bulan lalu, seorang pengusaha daerah dari Madiun mengatakan bahwa dengan adanya tol yang dibangun sekarang ini, banyak BUMN maupun Swasta yang membangun pabriknya diakses dekat jalan tol. Sehingga menekan biaya logistik yang sejak selama 10 tahun yang lalu dikeluhkan pengusaha,” ungkapnya.

“Indospring bangun pabrik di Nganjuk, IMS anak perusahaan INKA bangun pabrik di exit tol Madiun bersama dengan pabrik sepatu GG. Sang pengusaha bilang bahwa dampak positif tol koneksi ini akan mengangkat ekonomi daerah, karena industri secara alamiah akan bergeser ke daerah sebagimana pepatah: ada gula ada semut,” tambahnya.

Perundungan Terhadap Menteri Rini Suwandi

Srikandi ketiga, ia melanjutkan, Menteri Rini Suwandi adalah menteri yang diserang dari banyak penjuru karena tidak punya back up parpol maupun backup ketua parpol besar. Meskipun diserang habis-habisan dan ditolak hadir disetiap dengar pendapat dengan DPR. Presiden Jokowi keukeuh tak hendak juga berkenan memecatnya.

“Selama bertahun tahun, BUMN punya harta karun tetapi direksinya dan komisaris di zaman old hanya mengejar tantiem (bonus-red). Supaya dapat tantiem, maka BUMN-nya harus untung besar dengan mengabaikan investasi alat produksi dan knowledge,” katanya.

Akibatnya, ia melanjutkan, pertama asset jadi tidak bertambah dan alat produksi jadi tua, obselete, yang lama-lama tidak produktif dan kalah bersaing. Selanjutnya BUMN tersebut jadi tidak mampu melakukan riset inovasi dan ekspansi bisnis.

“Perhatikan BUMN pabrik gula, tekstil, iglas dan lain-lain yang banyak nyungsep, bangkrut dan tak bisa bangkit lagi,” ujarnya.

Dampak berikutnya, tambahnya, BUMN tersebut menjadi yang dalam istilah Prof Rhenald Kasali, pakar manajemen dari UI, adalah lazy company. Indikator Debt Equity Ratio (DER) rendah adalah gejala lazy company. Equity besar tetapi kapasitasnya tidak dimanfaatkan untuk bertumbuh (growth).

“Coba anda simak, berapa pertumbuhan asset BUMN yang merugi atau yang hutangnya membesar itu? Semua itu menjadi kerugian bagi bangsa apabila peningkatan hutang BUMN dan Net Profitnya “diakali” dengan tanpa memperhatikan indikator EBITDA (Pendapatan Sebelum Bunga, Pajak, dan Depresiasi atau Amortisasi),” jelasnya.

Di era Rini, ia menambahkan, mengapa BUMN karya hutangnya diperbesar?

“Jawabnya adalah demi kepentingan publik, karena jalan-jalan tol yang dulu konsesinya dipegang swasta tidak dibangun-bangun. Mengapa? Karena pemilik konsesi tol fokus pada pengembalian modal hutangnya dan cenderung memanen keuntungan dulu. Tanpa keinginan reinvestment dengan cepat. Rumah-rumah rakyat tidak dibangun karena konglomerat hanya membangun superblok. Demikian juga penyelewengan rusunawa. Kini BUMN terpaksa melakukan karena UU BUMN mewajibkannya menjalankan misi negara disamping mengambil untung,” paparnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan, jangan bandingkan penyetopan hutang Malaysia dari Tiongkok oleh Mahathir dengan kasus hutang infrastruktur Indonesia. Malaysia hutang bangun jembatan mercusuar dengan konsesi superblock mewah. Sementara Indonesia di jaman Presiden Jokowi membangun jalan tol untuk kepentingan publik dan pertumbuhan ekonomi.

“Semoga ditahun politik ini ketiga srikandi menteri tersebut diberi kekuatan untuk bersabar dan tetap memegang amanah dalam berkontribusi membangun bangsa, siapapun Presidennya nanti. Membangun negara Indonesia menuju kemakmuran. Sentuhan venus dari para menteri wanita sepertinya mampu mampu menghasilkan suatu quantum leap. Dan sudah saatnya kita budayakan cara bersaing secara sehat dalam politik, jangan cara cara Ken Arok dibudayakan dalam masyarakata Indonesia yg ber- Ketuhanan Yang Maha Esa,” harapnya.

https://infonawacita.com/kepala-lab-...lu-kena-bully/