- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Muhammadiyah Tuntut Penindakan Terkait Pengibaran Bendera Israel
TS
q4bill
Muhammadiyah Tuntut Penindakan Terkait Pengibaran Bendera Israel
Muhammadiyah Tuntut Penindakan Terkait Pengibaran Bendera Israel
Mei 19, 2018 23:40
Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyayangkan kibaran bendera Israel di Papua yang dilakukan oleh warga setempat. Mestinya kata Mu’ti, kepolisian tinggal diam atas perihal itu.
Mu’ti menegaskan bahwa perbuatan itu melanggar aturan. Karena secara hukum, tidak boleh mengibarkan bendera negara lain, kecuali di wilayah diplomatik seperti Kedutaan dan Konsulat Jenderal. Sedangka Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
“Sikap ini jelas bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia yang jelas dan tegas mendukung perjuangan dan kemerdekaan bangsa dan negara Palestina,” kata Mu’ti, Sabtu (19/5).
Lebih lanjut Mu’ti meminta dilakukan pengusutan dan investasi serta menindak sesui dengan hukum yang dijunjung oleh negara Indonesia.
“Harus ada langkah penindakan dan penyelesaian secara hukum,” pungkasnya.
http://www.aktual.com/muhammadiyah-tuntut-penindakan-terkait-pengibaran-bendera-israel/
Pengibaran Bendera Israel di Papua Dinilai Nodai Perjuangan Diplomatik RI
Sabtu, 19 Mei 2018 - 23:48 WIB
Pawai bendera Israel di wilayah Papua. Foto/Screenshot YouTube
JAKARTA - Pawai dengan pengibaran bendera Israel di Papua dinilai telah melanggar konstitusi dan menodai perjuangan diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pawai merupakan kegiatan komunitas Sion Kids of Papua.
Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi' Munawar. Dia meminta pihak aparat keamanan menindak tegas pelaku pawai komunitas Sion Kids of Papua yang mengibarkan bendera Israel.
"Jika diperhatikan apa yang mereka lakukan sejatinya bukan sebuah peristiwa budaya dan agama, namun justru bentuk pengakuan eksistensi dan pengkultusan bendera Israel dari bangsa Yahudi. Ironisnya dalam kegiatan tersebut tidak ada satupun bendera Indonesia. Bukti bahwa mereka melanggar konstitusi," kata Rofi Munawar dalam keterangan pers-nya, Sabtu (19/5/2018) di Jakarta.
Menurutnya, secara internal Indonesia memiliki tata aturan dalam penggunaan bendera asing yang secara nyata telah dilanggar oleh komunitas Sion Kids of Papua. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Baca: Tentang Sion Kids of Papua, Pengibar Bendera Israel di Jayapura
Sedangkan secara eksternal, Indonesia selama ini dalam berbagai kebijakan negara dan sikap resmi senantiasa berkomitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari misi diplomatik nasional.
"Apa yang terjadi di Papua sungguh telah melukai perasaan kita semua yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Aparat keamanan sudah sepantasnya bertindak preventif dan sensitif dalam menyikapi situasi ini," ujarnya.
Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, penggunaan bendera asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing. Pada Pasal 3 ayat (1) tertulis; "Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, maka bendera itu harus digunakan bersama-sama dengan bendera kebangsaan Indonesia".
Selain itu, pada Pasal 6 disebutkan bahwa kepala daerah dapat melarang penggunaan bendera kebangsaan asing bila pertimbangannya penggunaan bendera itu dapat menyebabkan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan umum.
Rofi' mengatakan, kegiatan Sion Kids of Papua jika dicermati ternyata sudah sering dilakukan atau bukan pertama kali. Selain menggunakan bendera Israel, komunitas itu juga lakukan kegiatan yang membangga-banggakan bangsa Israel.
"Terlebih kegiatan tersebut, menurut keterangan polisi, diikuti tokoh-tokoh dari DPR Papua dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Harusnya mereka paham dengan aturan!," tegas Rofi'.
Seperti diberitakan sebelumnya, pawai pengibaran bendera Israel dengan mobil dan jalan kaki berlangsung di Jayapura pada 14 Mei 2018. Setidaknya ada dua video yang beredar terkait aksi pengibaran bendera Israel yang diduga dilakukan dalam acara Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 di Gedung Olahraga (GOR) Waringin Kotaraja Jayapura.
https://international.sindonews.com/read/1307269/40/pengibaran-bendera-israel-di-papua-dinilai-nodai-perjuangan-diplomatik-ri-1526748522
DPR Akan Minta Penjelasan Polri Soal Bendera Israel di Papua
Sabtu, 19 Mei 2018 | 15:06 WIB
VIVA – Sebuah video viral di media sosial, memperlihatkan adanya konvoi sekelompok orang membawa bendera negara Israel. Dalam video tersebut, disebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Papua.
Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, dia belum mengetahui adanya video tersebut. Meskipun begitu, nantinya pihak Komisi III DPR akan meminta penjelasan Polri mengenai video tersebut.
"Saya belum tahu video tersebut. Tetapi, pasti kami akan minta klarifikasi ke Polri," kata Arteria di Jakarta, Sabtu 19 Mei 2018.
Mengenai adanya dugaan pelanggaran atau polisi abai dengan konvoi tersebut, politikus PDIP ini enggan berkomentar. Menurutnya, semuanya butuh penjelasan terlebih dahulu.
"Kita yakin, polisi ini polisi pejuang, jadi kalau ada istilahnya tindakan abai, saya tidak sepaham. Semua terpetakan, tetapi memang mengurusi bangsa yang besar ini kita juga harus banyak toleransinya, jangan salahkan aparat. Aparat kita terbatas," katanya.
Sebuah video yang memperlihatkan kibaran bendera Israel di Papua, dan dilakukan oleh warga setempat menjadi viral. Video berdurasi singkat itu menyebar beberapa hari, setelah Amerika Serikat membuka kantor kedutaan besar di Yerusalem, yang segera dianggap sebagai simbol dukungan sang negara adidaya kepada wacana Yerusalem untuk ibu kota Israel.
Dalam video pertama, tampak beberapa orang berjoget-joget sambil melambai-lambaikan bendera bergambar logo bintang Daud di sebuah ruangan besar dan tertutup. Kabarnya, kegiatan itu ialah Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 di Gelangggang Olah Raga Waringin Kotaraja Jayapura. Tak diketahui waktu tepatnya.
Video kedua memperlihatkan massa berkonvoi dengan bus, minibus, dan truk. Di setiap kendaraan, tampak satu-dua orang melambai-lambaikan bendera itu.
Seorang pria perekam video itu menyebut peristiwanya di kota Jayapura, Papua, meski tak disebut waktunya. "Ya, ya, ya... Di saat semua dunia mengutuk aksi zionis Israel, di sini, di Jayapura, Papua, semua mengibarkan bendera Israel."
"Hanya di Papua," katanya menambahkan, "yang bisa mengibarkan bendera Israel, ya. Di saat semua mengecam aksi zionis Israel, tapi di negara kita sendiri, masih ada orang yang mengibarkan bendera (Israel)--konvoi; pawai lagi."
Hingga saat ini, pihak Kepolisian belum berkomentar mengenai viralnya video pengibaran bendera Israel di bumi Cendrawasih ini.
https://www.viva.co.id/berita/nasion...srael-di-papua
Gubernur Papua Sebut Bendera yang Berkibar Bukan Israel
Sabtu, 19/05/2018 18:03 WIB
Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Tri Wahyuni)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pejabat Sementara Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Soedarmo meminta warga tidak menganggap bendera yang dikibarkan oleh sebagian warga di Jayapura sebagai bendera Israel.
Menurutnya, bendera yang dikibarkan melalui iring-iringan kendaraan tersebut tidak bermaksud mengibarkan bendera Israel, melainkan bendera bergambar Bintang David.
Sebelumnya, beredar video di media sosial berisi konvoi kendaraan bermotor seraya mengibarkan bendera yang menyerupai bendera Israel di Jayapura, Papua.
Lihat juga: PA 212 Protes Keras Bendera Israel Berkibar di Papua
"Yang dilihat bukan bendera Israel, tapi lambang Bintang David yg kebetulan dipakai juga jadi bendera Israel," ucap Soedarmo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (18/5).
Soedarmo mengatakan bahwa konvoi tersebut juga bukan tradisi atau budaya warga setempat. Menurutnya, konvoi itu berkenaan dengan sekte keagamaan tertentu yang memperingati Hari Agung Kelahiran umat manusia di Bani Israil.
Soedarmo menjelaskan bahwa konvoi dilakukan dalam rangka Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 Se-Pulau dan Tanah Papua dengan Tema 'Doa Buat Damai di Yerusalem' (Mazmur 122 : 6).
Lihat juga: Tradisi Sion Kids dan Konvoi Bendera Israel oleh Warga Papua
Respons Berbeda
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Boy Raffly Amar. Boy mengatakan konvoi itu memang dilakukan setiap tahun, namun dirinya tetap menyebut bendera itu adalah bendera Israel.
"Pengibaran bendera Israel di Jayapura peringatan dari komunitas Sion Kids, ini komunitas masyarakat. Itu sudah seperti tradisi dan merupakan budaya," ujar Boy.
Tanggapan berbeda juga muncul dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soemarsono.
Menurut Soemarsono, konvoi yang disertai pengibaran bendera Israel itu mesti dipermasalahkan. Dia meminta koordinator acara itu ditindak tegas karena bertentangan dengan sikap Indonesia yang pro-Palestina.
"Prinsip, tidak dibenarkan dan tidak boleh terulang kembali," kata Soemarsono.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180519165942-20-299568/gubernur-papua-sebut-bendera-yang-berkibar-bukan-israel
----------------------------------
Simbol-simbol negara asing dari negara pun, sebaiknya memang tidak bebas dipasang dan digunakan (kecuali di dalam wilayah Kedubes atau Konsulat negara asing itu sendiri). Aparat keamanan dan penegak hukum sebagai pengawal simbol-simbol negara NKRI, sebaiknya tak membiarkan simbol-simbol mereka dipasang di wilayah kedaulatan NKRI sampai kapan pun. Apa yang dilakukan oleh aparat TNI di Maluku Utara (Malut) atas bendera Tiongkok seperti news diatas itu, adalah sebuah contoh yang tegas dan baik serta perlu ditiru bagi oleh penegak hukum dan keamamnan lainnya di wilayah NKRI lainnya. Sebab sudah ada aturan yang dibuat Pemerintah sendiri mengenai penggunaan bendera asing itu di wilayah keadulatan NKRI (PP no.41 tahun 1958). Dan seharusnya memang begitu.
Mei 19, 2018 23:40
Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyayangkan kibaran bendera Israel di Papua yang dilakukan oleh warga setempat. Mestinya kata Mu’ti, kepolisian tinggal diam atas perihal itu.
Mu’ti menegaskan bahwa perbuatan itu melanggar aturan. Karena secara hukum, tidak boleh mengibarkan bendera negara lain, kecuali di wilayah diplomatik seperti Kedutaan dan Konsulat Jenderal. Sedangka Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
“Sikap ini jelas bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia yang jelas dan tegas mendukung perjuangan dan kemerdekaan bangsa dan negara Palestina,” kata Mu’ti, Sabtu (19/5).
Lebih lanjut Mu’ti meminta dilakukan pengusutan dan investasi serta menindak sesui dengan hukum yang dijunjung oleh negara Indonesia.
“Harus ada langkah penindakan dan penyelesaian secara hukum,” pungkasnya.
http://www.aktual.com/muhammadiyah-tuntut-penindakan-terkait-pengibaran-bendera-israel/
Pengibaran Bendera Israel di Papua Dinilai Nodai Perjuangan Diplomatik RI
Sabtu, 19 Mei 2018 - 23:48 WIB
Pawai bendera Israel di wilayah Papua. Foto/Screenshot YouTube
JAKARTA - Pawai dengan pengibaran bendera Israel di Papua dinilai telah melanggar konstitusi dan menodai perjuangan diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pawai merupakan kegiatan komunitas Sion Kids of Papua.
Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi' Munawar. Dia meminta pihak aparat keamanan menindak tegas pelaku pawai komunitas Sion Kids of Papua yang mengibarkan bendera Israel.
"Jika diperhatikan apa yang mereka lakukan sejatinya bukan sebuah peristiwa budaya dan agama, namun justru bentuk pengakuan eksistensi dan pengkultusan bendera Israel dari bangsa Yahudi. Ironisnya dalam kegiatan tersebut tidak ada satupun bendera Indonesia. Bukti bahwa mereka melanggar konstitusi," kata Rofi Munawar dalam keterangan pers-nya, Sabtu (19/5/2018) di Jakarta.
Menurutnya, secara internal Indonesia memiliki tata aturan dalam penggunaan bendera asing yang secara nyata telah dilanggar oleh komunitas Sion Kids of Papua. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Baca: Tentang Sion Kids of Papua, Pengibar Bendera Israel di Jayapura
Sedangkan secara eksternal, Indonesia selama ini dalam berbagai kebijakan negara dan sikap resmi senantiasa berkomitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari misi diplomatik nasional.
"Apa yang terjadi di Papua sungguh telah melukai perasaan kita semua yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Aparat keamanan sudah sepantasnya bertindak preventif dan sensitif dalam menyikapi situasi ini," ujarnya.
Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, penggunaan bendera asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing. Pada Pasal 3 ayat (1) tertulis; "Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, maka bendera itu harus digunakan bersama-sama dengan bendera kebangsaan Indonesia".
Selain itu, pada Pasal 6 disebutkan bahwa kepala daerah dapat melarang penggunaan bendera kebangsaan asing bila pertimbangannya penggunaan bendera itu dapat menyebabkan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan umum.
Rofi' mengatakan, kegiatan Sion Kids of Papua jika dicermati ternyata sudah sering dilakukan atau bukan pertama kali. Selain menggunakan bendera Israel, komunitas itu juga lakukan kegiatan yang membangga-banggakan bangsa Israel.
"Terlebih kegiatan tersebut, menurut keterangan polisi, diikuti tokoh-tokoh dari DPR Papua dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Harusnya mereka paham dengan aturan!," tegas Rofi'.
Seperti diberitakan sebelumnya, pawai pengibaran bendera Israel dengan mobil dan jalan kaki berlangsung di Jayapura pada 14 Mei 2018. Setidaknya ada dua video yang beredar terkait aksi pengibaran bendera Israel yang diduga dilakukan dalam acara Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 di Gedung Olahraga (GOR) Waringin Kotaraja Jayapura.
https://international.sindonews.com/read/1307269/40/pengibaran-bendera-israel-di-papua-dinilai-nodai-perjuangan-diplomatik-ri-1526748522
DPR Akan Minta Penjelasan Polri Soal Bendera Israel di Papua
Sabtu, 19 Mei 2018 | 15:06 WIB
VIVA – Sebuah video viral di media sosial, memperlihatkan adanya konvoi sekelompok orang membawa bendera negara Israel. Dalam video tersebut, disebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Papua.
Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, dia belum mengetahui adanya video tersebut. Meskipun begitu, nantinya pihak Komisi III DPR akan meminta penjelasan Polri mengenai video tersebut.
"Saya belum tahu video tersebut. Tetapi, pasti kami akan minta klarifikasi ke Polri," kata Arteria di Jakarta, Sabtu 19 Mei 2018.
Mengenai adanya dugaan pelanggaran atau polisi abai dengan konvoi tersebut, politikus PDIP ini enggan berkomentar. Menurutnya, semuanya butuh penjelasan terlebih dahulu.
"Kita yakin, polisi ini polisi pejuang, jadi kalau ada istilahnya tindakan abai, saya tidak sepaham. Semua terpetakan, tetapi memang mengurusi bangsa yang besar ini kita juga harus banyak toleransinya, jangan salahkan aparat. Aparat kita terbatas," katanya.
Sebuah video yang memperlihatkan kibaran bendera Israel di Papua, dan dilakukan oleh warga setempat menjadi viral. Video berdurasi singkat itu menyebar beberapa hari, setelah Amerika Serikat membuka kantor kedutaan besar di Yerusalem, yang segera dianggap sebagai simbol dukungan sang negara adidaya kepada wacana Yerusalem untuk ibu kota Israel.
Dalam video pertama, tampak beberapa orang berjoget-joget sambil melambai-lambaikan bendera bergambar logo bintang Daud di sebuah ruangan besar dan tertutup. Kabarnya, kegiatan itu ialah Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 di Gelangggang Olah Raga Waringin Kotaraja Jayapura. Tak diketahui waktu tepatnya.
Video kedua memperlihatkan massa berkonvoi dengan bus, minibus, dan truk. Di setiap kendaraan, tampak satu-dua orang melambai-lambaikan bendera itu.
Seorang pria perekam video itu menyebut peristiwanya di kota Jayapura, Papua, meski tak disebut waktunya. "Ya, ya, ya... Di saat semua dunia mengutuk aksi zionis Israel, di sini, di Jayapura, Papua, semua mengibarkan bendera Israel."
"Hanya di Papua," katanya menambahkan, "yang bisa mengibarkan bendera Israel, ya. Di saat semua mengecam aksi zionis Israel, tapi di negara kita sendiri, masih ada orang yang mengibarkan bendera (Israel)--konvoi; pawai lagi."
Hingga saat ini, pihak Kepolisian belum berkomentar mengenai viralnya video pengibaran bendera Israel di bumi Cendrawasih ini.
https://www.viva.co.id/berita/nasion...srael-di-papua
Gubernur Papua Sebut Bendera yang Berkibar Bukan Israel
Sabtu, 19/05/2018 18:03 WIB
Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Tri Wahyuni)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pejabat Sementara Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Soedarmo meminta warga tidak menganggap bendera yang dikibarkan oleh sebagian warga di Jayapura sebagai bendera Israel.
Menurutnya, bendera yang dikibarkan melalui iring-iringan kendaraan tersebut tidak bermaksud mengibarkan bendera Israel, melainkan bendera bergambar Bintang David.
Sebelumnya, beredar video di media sosial berisi konvoi kendaraan bermotor seraya mengibarkan bendera yang menyerupai bendera Israel di Jayapura, Papua.
Lihat juga: PA 212 Protes Keras Bendera Israel Berkibar di Papua
"Yang dilihat bukan bendera Israel, tapi lambang Bintang David yg kebetulan dipakai juga jadi bendera Israel," ucap Soedarmo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (18/5).
Soedarmo mengatakan bahwa konvoi tersebut juga bukan tradisi atau budaya warga setempat. Menurutnya, konvoi itu berkenaan dengan sekte keagamaan tertentu yang memperingati Hari Agung Kelahiran umat manusia di Bani Israil.
Soedarmo menjelaskan bahwa konvoi dilakukan dalam rangka Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 Se-Pulau dan Tanah Papua dengan Tema 'Doa Buat Damai di Yerusalem' (Mazmur 122 : 6).
Lihat juga: Tradisi Sion Kids dan Konvoi Bendera Israel oleh Warga Papua
Respons Berbeda
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Boy Raffly Amar. Boy mengatakan konvoi itu memang dilakukan setiap tahun, namun dirinya tetap menyebut bendera itu adalah bendera Israel.
"Pengibaran bendera Israel di Jayapura peringatan dari komunitas Sion Kids, ini komunitas masyarakat. Itu sudah seperti tradisi dan merupakan budaya," ujar Boy.
Tanggapan berbeda juga muncul dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soemarsono.
Menurut Soemarsono, konvoi yang disertai pengibaran bendera Israel itu mesti dipermasalahkan. Dia meminta koordinator acara itu ditindak tegas karena bertentangan dengan sikap Indonesia yang pro-Palestina.
"Prinsip, tidak dibenarkan dan tidak boleh terulang kembali," kata Soemarsono.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180519165942-20-299568/gubernur-papua-sebut-bendera-yang-berkibar-bukan-israel
Quote:
TNI Turunkan Bendera Tiongkok di Smelter di Malut karena Salahi Aturan
Sabtu 26 November 2016, 17:06 WIB
Foto: (Foto: Istimewa)
Jakarta - Bendera Tiongkok yang dikibarkan di suatu perusahaan smelter di Maluku Utara diturunkan TNI. Pasalnya, pengibaran bendera Tiongkok menyalahi ketentuan.
Informasi yang diterima detikcom insiden itu terjadi di sela peresmian smelter suatu perusahaan tambang di Pulau Obi, Maluku Utara pada Jumat (25/11/2016) kemarin. Peresmian dihadiri rombongan Gubernur Maluku Utara dan jajaran forum koordinator pimpinan daerah.
Ada informasi bahwa pengibaran bendera Tiongkok yang posisinya sejajar dengan bendera Indonesia dan ukurannya lebih besar dari bendera Indonesia di dermaga perusahaan tambang dan lokasi acara. Sempat terjadi ketegangan bahwa antara warga yang hendak menurunkan bendera Tiongkok itu di lokasi acara dengan karyawan lapangan asal Tiongkok dan Kapolres Halmahera Selatan, dengan maksud agar bendera Tiongkok itu diturunkan karyawan WN Tiongkok sendiri.
Foto: (Foto: Istimewa)
Kepala keamanan perusahaan tambang itu kemudian dipanggil oleh Pasintel Lanal Ternate, Mayor Laut (P) Harwoko Aji bersama Kasi Intel Korem 152 Babullah, Mayor Arm Suyikno mengenai kronologi dikibarkannya bendera Tiongkok di lokasi acara dan dermaga. Pasintel Lanal Ternate memerintahkan Sertu Mar Agung Priyantoro untuk menuju ke dermaga dan memerintahkan untuk menurunkan bendera Tiongkok diikuti dengan Kasi Intel Korem 152 Babullah.
Insiden pengibaran dan penurunan bendera Tiongkok itu dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam XVI/Pattimura (Kapendam) Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim.
"Benar memang ada insiden penurunan bendera itu, ada kegiatan itu," jelas Hasyim saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (26/11/2016).
Menurut Hasyim, pemasangan bendera Tiongkok di pulau itu tidak diizinkan karena melanggar aturan kenegaraan tentang pemasangan bendera asing.
"Nggak boleh (pengibaran bendera Tiongkok). Ada aturan tertentu yang memang diatur itu (memasang bendera asing)," tegasnya.
Insiden itu dikonfirmasi pula oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Kolonel Laut (P) Gig JM Sipasulta. "Penurunannya dibantu Sertu Mar Agung Priyantoro agar bendera tidak menyentuh tanah. Proses penurunan bendera Tiongkok berjalan aman," demikian konfirmasi tertulis Gig yang diterima hari ini.
Gig menambahkan pihak perusahaan itu siap bertanggung jawab dan sudah meminta maaf atas kejadian pengibaran bendera Tiongkok itu.
Penelusuran detikcom, penggunaan bendera asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1958tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing seperti dalam:
Pasal 1
(1) Warganegara asing dapat menggunakan bendera kebangsaannya:
a) Pada hari kebangsaan dan hari berkabung kebangsaan negaranya.
b) Pada waktu Kepala Negara, Wakil Kepala Negara atau Perdana Menteri negaranya berkunjung di Indonesia, di tempat-tempat yang didatangi.
Penggunaan dimaksud sub a dan sub b dilakukan pada rumah dan/atau kantornya atau dihalaman rumah dan/atau di halaman kantor itu.
(2) Warganegara Indonesia dapat menggunakan bendera kebangsaan asing dalam hal dan ditempat-tempat tersebut dalam ayat 1 sub b di atas atas anjuran atau izin Kepala Daerah.
(3) Bendera kebangsaan asing dapat pula digunakan pada kesempatan-kesempatan lain dengan izin Kepala Daerah, jika menurut pendapatnya pada kesempatan-kesempatan itu bendera kebangsaan asing layak digunakan, seperti pada pertemuan-pertemuan internasional. Penggunaan bendera kebangsaan asing itu dilakukan pada tempat-tempat di mana diadakan kesempatan-kesempatan tersebut.
(4) Yang dimaksud dengan menggunakan bendera kebangsaan asing ialah mengibarkan, memasang dan membawa bendera itu di muka umum.
Pasal 3
(1) Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, maka bendera itu harus digunakan bersama-sama dengan bendera kebangsaan Indonesia.
Pasal 4
Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 3, maka bendera kebangsaan asing dapat digunakan tersendiri dan setiap hari:
a) Pada gedung-gedung Perwakilan Diplomatik negara asing dan Perwakilan Konsuler negara asing di tempat-tempat di mana tidak ada Perwakilan Diplomatik negara asing yang bersangkutan dan di halaman-halaman gedung-gedung tersebut;
b) Pada rumah-rumah jabatan dan di halaman rumah-rumah jabatan, dan pada kendaraan-kendaraan Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler negara asing ditempat-tempat di mana tidak ada Perwakilan Konsuler Diplomatik negara asing itu
Pasal 6
Dengan tidak mengurangi hak penggunaan bendera kebangsaan asing yang dimaksud dalam pasal 4 sub a dan sub b, maka Kepala Daerah dapat melarang penggunaan bendera kebangsaan asing, apabila menurut pertimbangannya penggunaan itu dapat menyebabkan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan umum.
https://news.detik.com/berita/d-3355458/tni-turunkan-bendera-tiongkok-di-smelter-di-malut-karena-salahi-aturan
Sabtu 26 November 2016, 17:06 WIB
Foto: (Foto: Istimewa)Jakarta - Bendera Tiongkok yang dikibarkan di suatu perusahaan smelter di Maluku Utara diturunkan TNI. Pasalnya, pengibaran bendera Tiongkok menyalahi ketentuan.
Informasi yang diterima detikcom insiden itu terjadi di sela peresmian smelter suatu perusahaan tambang di Pulau Obi, Maluku Utara pada Jumat (25/11/2016) kemarin. Peresmian dihadiri rombongan Gubernur Maluku Utara dan jajaran forum koordinator pimpinan daerah.
Ada informasi bahwa pengibaran bendera Tiongkok yang posisinya sejajar dengan bendera Indonesia dan ukurannya lebih besar dari bendera Indonesia di dermaga perusahaan tambang dan lokasi acara. Sempat terjadi ketegangan bahwa antara warga yang hendak menurunkan bendera Tiongkok itu di lokasi acara dengan karyawan lapangan asal Tiongkok dan Kapolres Halmahera Selatan, dengan maksud agar bendera Tiongkok itu diturunkan karyawan WN Tiongkok sendiri.
Foto: (Foto: Istimewa)Kepala keamanan perusahaan tambang itu kemudian dipanggil oleh Pasintel Lanal Ternate, Mayor Laut (P) Harwoko Aji bersama Kasi Intel Korem 152 Babullah, Mayor Arm Suyikno mengenai kronologi dikibarkannya bendera Tiongkok di lokasi acara dan dermaga. Pasintel Lanal Ternate memerintahkan Sertu Mar Agung Priyantoro untuk menuju ke dermaga dan memerintahkan untuk menurunkan bendera Tiongkok diikuti dengan Kasi Intel Korem 152 Babullah.
Insiden pengibaran dan penurunan bendera Tiongkok itu dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam XVI/Pattimura (Kapendam) Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim.
"Benar memang ada insiden penurunan bendera itu, ada kegiatan itu," jelas Hasyim saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (26/11/2016).
Menurut Hasyim, pemasangan bendera Tiongkok di pulau itu tidak diizinkan karena melanggar aturan kenegaraan tentang pemasangan bendera asing.
"Nggak boleh (pengibaran bendera Tiongkok). Ada aturan tertentu yang memang diatur itu (memasang bendera asing)," tegasnya.
Insiden itu dikonfirmasi pula oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Kolonel Laut (P) Gig JM Sipasulta. "Penurunannya dibantu Sertu Mar Agung Priyantoro agar bendera tidak menyentuh tanah. Proses penurunan bendera Tiongkok berjalan aman," demikian konfirmasi tertulis Gig yang diterima hari ini.
Gig menambahkan pihak perusahaan itu siap bertanggung jawab dan sudah meminta maaf atas kejadian pengibaran bendera Tiongkok itu.
Penelusuran detikcom, penggunaan bendera asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1958tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing seperti dalam:
Pasal 1
(1) Warganegara asing dapat menggunakan bendera kebangsaannya:
a) Pada hari kebangsaan dan hari berkabung kebangsaan negaranya.
b) Pada waktu Kepala Negara, Wakil Kepala Negara atau Perdana Menteri negaranya berkunjung di Indonesia, di tempat-tempat yang didatangi.
Penggunaan dimaksud sub a dan sub b dilakukan pada rumah dan/atau kantornya atau dihalaman rumah dan/atau di halaman kantor itu.
(2) Warganegara Indonesia dapat menggunakan bendera kebangsaan asing dalam hal dan ditempat-tempat tersebut dalam ayat 1 sub b di atas atas anjuran atau izin Kepala Daerah.
(3) Bendera kebangsaan asing dapat pula digunakan pada kesempatan-kesempatan lain dengan izin Kepala Daerah, jika menurut pendapatnya pada kesempatan-kesempatan itu bendera kebangsaan asing layak digunakan, seperti pada pertemuan-pertemuan internasional. Penggunaan bendera kebangsaan asing itu dilakukan pada tempat-tempat di mana diadakan kesempatan-kesempatan tersebut.
(4) Yang dimaksud dengan menggunakan bendera kebangsaan asing ialah mengibarkan, memasang dan membawa bendera itu di muka umum.
Pasal 3
(1) Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, maka bendera itu harus digunakan bersama-sama dengan bendera kebangsaan Indonesia.
Pasal 4
Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 3, maka bendera kebangsaan asing dapat digunakan tersendiri dan setiap hari:
a) Pada gedung-gedung Perwakilan Diplomatik negara asing dan Perwakilan Konsuler negara asing di tempat-tempat di mana tidak ada Perwakilan Diplomatik negara asing yang bersangkutan dan di halaman-halaman gedung-gedung tersebut;
b) Pada rumah-rumah jabatan dan di halaman rumah-rumah jabatan, dan pada kendaraan-kendaraan Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler negara asing ditempat-tempat di mana tidak ada Perwakilan Konsuler Diplomatik negara asing itu
Pasal 6
Dengan tidak mengurangi hak penggunaan bendera kebangsaan asing yang dimaksud dalam pasal 4 sub a dan sub b, maka Kepala Daerah dapat melarang penggunaan bendera kebangsaan asing, apabila menurut pertimbangannya penggunaan itu dapat menyebabkan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan umum.
https://news.detik.com/berita/d-3355458/tni-turunkan-bendera-tiongkok-di-smelter-di-malut-karena-salahi-aturan
----------------------------------
Simbol-simbol negara asing dari negara pun, sebaiknya memang tidak bebas dipasang dan digunakan (kecuali di dalam wilayah Kedubes atau Konsulat negara asing itu sendiri). Aparat keamanan dan penegak hukum sebagai pengawal simbol-simbol negara NKRI, sebaiknya tak membiarkan simbol-simbol mereka dipasang di wilayah kedaulatan NKRI sampai kapan pun. Apa yang dilakukan oleh aparat TNI di Maluku Utara (Malut) atas bendera Tiongkok seperti news diatas itu, adalah sebuah contoh yang tegas dan baik serta perlu ditiru bagi oleh penegak hukum dan keamamnan lainnya di wilayah NKRI lainnya. Sebab sudah ada aturan yang dibuat Pemerintah sendiri mengenai penggunaan bendera asing itu di wilayah keadulatan NKRI (PP no.41 tahun 1958). Dan seharusnya memang begitu.
Diubah oleh q4bill 20-05-2018 00:01
0
4.4K
44
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan