Langkah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi melakukan safari dakwah ke beberapa daerah, mendapat kritik dari salah seorang anggota DPRD NTB, Raihan Anwar. Dia menuding gubernur sudah tidak lagi fokus urus daerah dan lebih ingin bermetamorfosa ke tingkat nasional.

“Mestinya gubernur harus fokus urus program untuk masyarakat-lah. Jangan dulu keliling, apa juga kontribusi buat daerah,” ungkapnya, di Mataram

Dia mengatakan, banyak tugas yang ditinggalkan gubernur, seperti melakukan evaluasi terhadap program SKPD. Salah satunya belanja pegawai yang terlalu banyak untuk pembelian barang dan jasa. Bahkan banyak yang tidak masuk akal. “Masak beli kertas tiap tahun 1 truk. Apa kertas itu habis terpakai atau tidak, jangan sampai copy paste APBD. Itu yang harus dievaluasi gubernur,” protesnya.

Politisi Nasdem ini bertanya, apakah gubernur sudah tidak lagi fokus mengawasi atau melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD? Barangkali gubernur sudah terjebak kemapanan kekuasaan, sehingga tidak bergairah lagi untuk memecahkan masalah di NTB, karena ingin bermetamorfosa ke nasional.

Dugaan Raihan beralasan, dengan menyinggung mengenai penandatanganan KUA-PPAS perubahan 2017. Padahal, urusan tersebut sangat mendesak untuk dituntaskan, lantaran terdeadline secepatnya oleh Kemendagr. Tetapi, TGB, pangilan GUbernur NTB, malah lebih memilih secepatnya keliling ke Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya.

Raihan juga mengatakan, jangan ketika angka kemiskinan tidak bisa turun alias meningkat lantas menyalahkan orang lain. Itu kesalahan dari pemimpin. Jangan reaktif yang selalu menyalahkan orang lain. “Kalau begini, kapan NTB maju,” ucapnya prihatin.

Dia menegaskan, mestinya pemimpin menggunakan pola pendekatan modern yang aktif mencari solusi. Jika ada kegagalan, dengan sportif mengakuinya. Jangan takut dikatakan gagal.

Satu contoh, katan Raihan, ketika menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional, NTB berada pada urutan ke-4. Padahal pada MTQ sebelumnya NTB di posisi urutan 1. Yang sangat aneh, pada sambutannya, Gubenur NTB bangga, mestinya malu turun ke nomor urutan 4.

Yang paling parah,lanjutnya, saat TGB dengan bangga mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi NTB terbaik di atas rata-rata nasional. Apakah TGB tidak mengetahui tidak bahwa sesungguhnya NTB nomor 2 setelah Sulawesi Utara. Persoalannya, jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka kesejahteraan masyarakat juga tinggi yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat. Faktanya, angka kemiskinan NTB enam bulan terakhir justru bertambah dari 6000 menjadi 7000.

Dikatakan Raihan, selama ini, sejak 2014, angka kemiskinan NTB diangka 18 persen, saat ini 16,0 persen. Artinya, penurunan setiap tahun tidak sampai 1 persen.

Raihan mengutip penyampaian Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin bahwa, bahwa sulit menurunkan angka kemiskinan mencapai target RPJMD 12,5 persen. Sebab membutuhkan penanganan kebersamaan dalam menyatukan pendapat, dan semua program harus fokus pada kemiskinan. “Betul yang disampaikan wagub. Namun, gubernur terkesan sudah tidak fokus urus daerah,” tegasnya. (prm)