Kompas.com - 27/12/2017, 13:26 WIB
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ntang-raih-wtp

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan perolehan target opini wajar tanpa pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sudah saya katakan berulang, seharusnya (laporan keuangan) DKI dapat WTP dan WTP," ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu saat menyampaikan sambutan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/12/2017).

Ia mengatakan, penilaian BPK untuk pengelolaan keuangan DKI sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20, penilaian pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah lain.

"Sebab, pengaruhnya investment grade (peringkat investasi) bahkan melebihi nasional. Prinsipnya harus memengaruhi banyak wilayah lain," ujarnya.

Baca juga: Sandiaga: Setiap Senin Road to WTP, Jumat Kami Pantau Tanah Abang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (24/12/2017).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (24/12/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)
Kemudian, Ani menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno membuat Pemprov DKI mendapatkan opini WTP dari BPK.

Kementerian Keuangan meraih lima kali opini WTP dari BPK.

"Jadi, tolong Pak Sandi sama Pak Anies kalau bisa kalahin saya dong," ujar Ani.

Baca juga: Kasus Sumber Waras, Golden Ticket Pemprov DKI Dapatkan Opini WTP

Tantangan Ani diiringi tepuk tangan meriah dari para hadirin. Sandiaga yang juga menghadiri acara tersebut langsung berdiri, bertepuk tangan, dan membungkukkan badannya ke arah Ani sebagai tanda penghormatan.

Adapun Sandiaga didaulat menjadi pimpinan DKI meraih opini WTP. Setiap Senin, Sandiaga menggelar rapat membahas pengelolaan keuangan DKI.

Persoalan yang menjadi fokus Sandiaga meraih WTP, antara lain, penyelesaian kasus lahan RS Sumber Waras dan Cengkareng Barat. Beberapa tahun terakhir, laporan keuangan DKI mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).