TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mama Ilham, warga Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku kecewa adanya wacana
pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak akan menerima subsidi pangan lagi.
"Iya awal November kemarin waktu ambil sembako di RPTRA sudah dengar-dengar, katanya ini tutup buku (terakhir)," kata Mama Ilham ditemui di rumahnya, Rabu (22/11/2017).
Mama Ilham mengatakan, saban bulan, ia mengambil jatah sekilo daging ayam, sekilo daging sapi, sekilo telur ayam, dan sekilo beras dengan harga Rp 80.000.
Menurut dia, program subsidi pangan itu cukup membantu keluarganya.Dia mengaku punya dua anak.
Satu masih bersekolah di SD Negeri di Pasar Minggu, dan satu lagi duduk di bangku SMK.
"Beneran deh, dulu sebelum ada daging murah Rp 35.000, saya sekeluarga cuma setahun sekali makan daging. Setelah ada subsidi daging Alhamdulillah bisa setiap bulan," ujar Mama Ilham.
Ia menyayangkan jika program tersebut terancam batal hanya karena Pemprov DKI tak lagi memberikan PMD kepada PD Dharma Jaya.
Pada era Gubernur Anies Baswedan, ia meminta agar janji menambah tunjangan KJP ditepati.
"Katanya KJP Plus, kok malah minus? Mana dong plusnya?" ujarnya.
Cepi, seorang warga yang anaknya penerima KJP juga menyatakan keberatan jika manfaat KJP berkurang.
Apalagi, jika harus digantikan dengan mata anggaran yang menurutnya tidak penting.
"Lebih baik kan buat warga yang butuh KJP, jangan orang susah malah dikurangi," kata Cepi.
PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan PMD tahun 2018.
Alasannya, supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.
Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan subsidi daging murah untuk penerima Kartu Jakarta Pintar aman.
Menurut Sandi, DKI tidak akan kekurangan stok daging. Namun semua itu hanya sebatas di mulut saja.
Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya, Sandi memastikan subsidi pemerintah untuk warga marjinal tetap ada.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Sandi, akan menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk subsidi daging.