RILIS.ID, Jakarta— Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan takkan mengamuk ketika kadernya di Kabinet Kerja terdepak saat kocok ulang yang dikabarkan digelar dalam waktu dekat.

"PAN sadar benar, bahwa menempatkan kadernya di kabinet sebagai hak prerogatif Presiden. Kalau asal ngamuk sana sini, nggak selesaikan masalah kebangsaan kita," ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN, Taufik Kurniawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Alasan lainnya, bergabungnya PAN pada Koalisi Indonesia Hebat (KIH), setelah sebelumnya bermitra dengan poros Prabowo Subianto, dengan dasar memperkuat pemerintahan dan bukan saling mengsubordinat.

"Karena itu, dalam koalisi itu sejajar dalam keputusan yang sama untuk kepentingan di tingkat nasional maupun daerah," jelas Wakil Ketua DPR RI ini.

Apalagi, lanjut Taufik, semenjak awal bergabung ke dalam lingkaran partai pemerintah, sepakat dengan 'jargon' Presiden Joko Widodo, koalisi tanpa syarat.

"PAN menempatkan itu sebagai diresapi dan dukung sebagai sikap pemerintah, bahwa ini adalah koalisi tanpa syarat," pungkasnya.

Presiden Jokowi dikabarkan segera melakukan reshuffle kabinet jilid III dan diisukan berlangsung pada Juli 2017.

Merespons wacana tersebut, partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla belakangan ramai-ramai mendorong pemerintah untuk mengeluarkan PAN.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), NasDem, dan Golkar menginginkan demikian, baik melalui pernyataan tersirat maupun tegas, lantaran beberapa sikap PAN kerap berlawanan dengan keputusan pemerintah.

Misalnya, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, di mana partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini memilih mendukung pesaing petahana.

Menyangkut rentetan aksi bela Islam (ABI) yang selalu mempersoalkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada kasus penistaan agama, PAN juga cenderung mendukungnya. Bahkan, salah satu insiatornya, Amien Rais, pernah naik ke mobil komando dan berorasi.

Begitu pun pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Ketika pemerintah ngotot ambang batas presidensial (presidential threshold) 20 persen, PAN justru ingin angka tersebut ditiadakan.

Dalam struktur Kabinet Kerja, diketahui PAN memiliki satu kursi di pemerintahan dengan menempatkan Asman Amnur sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

sumber: http://rilis.id/kalau-kena-reshuffle...-mengamuk.html