Pegawai negeri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasionaldi Monas, Jakarta, Sabtu (20/5).
Sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak memiliki keahlian khusus.

Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur menyebut, jumlah PNS ini lebih dari separuh. "(Jumlahnya) 62 persen PNS kita kemampuannya adminsitratif," kata Asman kepada detikFinance, Selasa (6/6).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PNS pada 2014 mencapai 4,45 juta orang. Jika merujuk data ini, maka PNS yang tak memiliki keahlian khusus mencapai 2,76 juta orang.

Menurut Asman, masalah mendasar PNS adalah kinerja. PNS banyak dikeluhkan cara kerjanya lambat, bertele-tele, urus izinnya susah. Masalah lainnya adalah, kualitas yang bekerja di Instansi tingkat daerah seperti Kantor Pemda dan Kantor Dinas.

Maka, ke depannya memang pemerintah tak akan membuka lagi lowongan PNS dengan kompetensi umum. "Hanya buka (lowongan) PNS dengan keahlian spesialis-spesialis," kata dia.

KemenPAN RB kini mengubah evaluasi PNS menjadi manajemen berbasis kinerja. Setiap tahun kini ada laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan).

Menurut penilaian KemenPAN RB rata-rata nilai kinerja pemerintah daerah masih C alias masih kurang. Asman menyatakan, berdasar hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), rata-rata nilai pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada 2016 hanya 49,87.

Kinerja ini masih jauh dari target yang dipasang. Walaupun serapan anggaran besar, laporan keuangannya berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi saat ditanya hasil kerjanya mereka bingung.

Selama ini menurut Asman, banyak program dan kegiatan yang tidak selaras. Misalnya, membuat program pengairan tapi sumber airnya tak ada. Contoh lain, program memperbaiki lingkungan. Harusnya program ini ada kegiatan proyek perbaikan drainase. Tapi kegiatannya seminar dan studi banding.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Susi Pudjiastuti dua tahun lalu bahkan mengeluarkan surat edaran melarang tidak boleh ada kata-kata panjang dan bersayap lagi. "Kata mendukung, peningkatan, pengembangan, saya coret," kata Susi.

Kondisi ini menurut Asman, karena target yang sudah ditetapkan itu tidak pernah dievaluasi dan kini mulai dievaluasi.

Kini setiap kementerian daerah dan pusat, ditargetkan nilai hasil evaluasi SAKIP-nya minimum B. "Kalau B saya pastikan itu antara program dengan kegiatannya nyambung," ujar Asman.

Salah satu bentuk perubahan ini adalah perubahan tunjangan. Asisten Deputi Kesejahteraan SDM KemenPAN RB Salman Sijabat mengatakan, pemerintah tengah mengkaji aturan terkait porsi pendapatan PNS. "Kalau gaji besar harus kinerja baik. Jangan gaji besar tidak berkinerja," kata dia kepada Liputan6.com, Sabtu (13/5).

Dia mengatakan, tunjangan yang diberikan pemerintah akan disesuaikan dengan kinerja PNS. PNS yang memiliki kinerja buruk mesti siap dipotong tunjangannya.

Menurut hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tahun ini pemerintah menganggarkan belanja pegawai dan belanja barang masing-masing sebesar Rp343,3 triliun dan Rp296,6 triliun. Totalnya mencapai Rp639,9 triliun,

"Seperempat (26,1 persen) dari anggaran (pemerintah pusat) dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di Jakarta, Rabu (10/5) seperti dikutip dari Katadata.co.id.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...eahlian-khusus

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Jumlah korban tewas bom Kabul naik menjadi 150

- Jejak Basuki dalam kasus korupsi di Jawa Timur

- Komisi VIII disebut terlibat korupsi pengadaan Alquran