Jakarta, HanTer - Aksi massa bela Islam kembali bakal digelar secara bergelombang, lantaran hingga saat ini terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum juga dijebloskan ke dalam penjara.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali melakukan aksi, Jumat (28/4/2017). Hal ini dibenarkan Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam DKI Jakarta, Novel Bamukmin.

"Pimpinan FPI Rizieq Syihab belum bisa dipastikan apakah akan menghadiri aksi itu. Jumlah massa saya belum tahu, yang jelas sejumlah daerah akan hadir," kata Novel.

Seperti diketahui, beredar pesan WhatsApp berisi poster tentang rencana kegiatan GNPF MUI. Di bagian gambar itu tertulis “Aksi Simpatik Menjaga Independensi Hakim”, “GNPF”, dan “Salat Jumat di Istiqlal”.

Dalam poster itu tertulis juga beberapa agenda, yakni peserta aksi akan berjalan kaki alias long march dari Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada pada Jumat, 28 April 2017.

Lalu GNPF juga mengajak massanya untuk mengikuti Aksi Bela Islam di kejaksaan daerah masing-masing sejak Sabtu, 29 April, sampai Jumat, 4 Mei. Di agenda itu tertulis Aksi Bela Islam untuk memprotes kejahatan jaksa yang membela penista agama.

 “Ayo dukung majelis hakim ambil putusan maksimal terhadap penista agama. Semua aksi harus tertib, aman, dan damai. Isi dengan zikir, salawat, dan doa serta orasi yang berakhlakul karima,” demikian ajakan lewat pesan WA.

Gaduh

Pengamat Kebijakan Publik, Sudarsono Hadisiswoyo mengatakan gejolak di masyarakat bukan hal yang baru, sebagaimana dalam kasus-kasus penistaan agama sebelumnya aparat hukum bergerak cepat dan langsung memenjarakan pelaku penista agama, agar gejolak amarah masyarakat tidak membesar.

"Ahok kan belum dipenjara, apakah adil dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) hanya dibawah lima tahun. Ini kan tidak lazim, sehingga wajar menimbulkan gejolak yang terus membesar," ujar Sudarsono kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Menurut Sudarsono, rakyat hanya meminta keadilan. "Yang membuat kegaduhan itu penguasa, rakyat hanya meminta keadilan. Jangan terbalik melihatnya," terangnya.

Dihubungi terpisah, Sekjen Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustad Fahmi Salim Zubair menegaskan aksi umat Islam yang akan terus digelar hingga penista agama, yaitu terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara adalah hak setiap warga negara.  

"Kalau ada penggalangan massa untuk menuntut Ahok untuk dipenjara, saya pikir itu adalah hak umat Islam yang dijamin konstitusi, menyampaikan aspirasi berunjuk rasa," ujar Fahmi kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Menurut alumni Universitas Al Azhar, Mesir ini pemerintah seyogyanya harus peka dengan kondisi yang terus berkembang.

"Dan pemerintah serta aparat hukum harus mendengarkan aspirasi umat Islam agar penista agama dihukum seberat-beratnya sesuai hukum dan per undang-undangan yang berlaku di tanah air kita," paparnya.