Juru Bicara Partai Demokrat Roy Suryo menerangkan maksud Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK terlalu kapitalis dan neolib. Roy Suryo menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara berkembang sehingga subsidi sebaiknya jangan dihilangkan secara serentak.

Sumber Berita





Rabu , 08 Februari 2017, 08:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintah untuk tidak boleh asyik dan terlena dengan hukum-hukum pasar dan ajaran kapitalisme semata. Ingat, kata SBY,pasar bebas, ajaran neoliberal dan kapitalisme yang fundamental tidak peka dan tidak peduliterhadap mereka yang tersisih dan tertinggal.

"Negara tidak boleh hanya mengikuti kepentingan perusahaan bisnis multinasional dan liberalisasi perdagangan bebas, tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi rakyat," katanya dalam pidato politik SBY dies natalis Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Selasa (7/2).

SBY mengatakan melepas harga-harga kebutuhan pokok mengikuti harga pasar semata, tanpa memperhatikan daya beli rakyat, bukanlah pilihan yang bijak. Bukan berarti, lanjut SBY, harus masuk ke perangkap ekonomi komando atau ekonomi yang sosialistik-komunistik. Dan tidak berarti pula pemerintah harus selalu menetapkan dan mengendalikan harga-harga.

"Saya tahu hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang harus efisien. Namun, bagi negara berkembang atau emerging market, di mana pendapatan per kapita dan daya beli rakyat masih rendah, diperlukan keseimbangan antara mekanisme pasar dan peran pemerintah yang proporsional," kata SBY.

Ia menegaskan pemerintah tak boleh menyerahkan segalanya ke mekanisme pasar bebas. Intervensi pemerintah yang positif, proporsional dan diperlukan tetap harus dilakukan. SBY juga mengingatkan betapa berbahayanya Trans-Pacific Partnership (TPP).

Menurut SBY pmerintah harus cermat jika harus bergabung dalam kerja sama ekonomi yang mengikat dan terstruktur ketat TPP. Sebab, katanya, jika gegabah, tidak siap dan salah perhitungan, Indonesia akan sangat dirugikan.

SBY juga mengetahui negara memerlukan investasi jangka panjang. Namun, tambahnya, investasi itu bukanlah infrastruktur fisik semata. Investasi juga harus dilakukan pada sumber daya manusianya agar negara makin berdaya saing, maju dan unggul di masa depan.

Karena, SBY melanjutkan, porsi pembangunan untuk infrastruktur juga harus berimbang dengan pembangunan manusia. Biaya pembangunan infrastruktur tepat jika dipadukan dari sumber swasta, BUMN dan APBN.

Dengan demikian, APBN dan APBD dapat digunakan untuk sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang lain. Pembengkakan hutang negara yang sangat besar untuk kepentingan jangka pendek, kata SBY termasuk infrastruktur, sebaiknya dihindari. Jumlah utang yang naik secara tajam akan meningkatkan beban rakyat di masa depan.

"Menjaga fiskal yang sehat dan pruden, termasuk mengurangi beban subsidi adalah langkah yang positif. Namun, jika terjadi lonjakan harga dan membuat golongan ekonomi lemah terpukul, pemerintah wajib membantunya secara tepat dan adil," kata SBY.

Sumber Berita

=====================================================================
Jangan tertipu pencitraan Jokowi... Kebijakan-kebijakan nya sudah membuktikan kalo dia Tdak Pro Rakyat, semua dilakukannya demi kepentingan para Kapitalis

Semua hal ini bisa terjadi secara universal karena adanya pengaruh globalisasi. Globalisasi yang merupakan proses universalisasi tentu bukan hanya pada aspek ekonomi seperti penjelasan sebelumnya, tetapi juga dalam aspek teknologi, politik, hukum, agama, pendidikan dan sebagainya. Walaupun diskursus yang paling berkembang tentang globalisasi adalah perbincangan tentang ekonomi. Dalam hal ini, diskursus yang berkembang mengenai ekonomi adalah sistem neo – liberal yang memiliki poin – poin pokok seperti :

1. Mekanisme Pasar.
Sistem ini membebaskan perusahaan – perusahaan swasta untuk melakukan investasi sebesar – besarnya. Kemudian akan diberikan keterbukaan seluasnya atas perdagangan internasional. Sistem ini juga semakin melemahkan peran negara dalam melakukan pengawasan atas perjalanan serta perkembangan ekonomi negaranya.

2. Deregulasi.
Sistem ini akan mengupayakan untuk mengurangi atau meminimalisir peraturan – peraturan sebuah negara yang bisa menghambat atau mengurangi keuntungan pengusaha.

3. Privatisasi.

Sistem ini juga akan membuat suatu negara menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada investor swasta, termasuk juga bank – bank, industri strategis, proyek pembangunan seperti jalan raya, jalan tol maupun jembatan, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Hal ini selalu diikuti dengan alasan efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan kesegelintir orang.