Front Pembela Islam: Indonesia 'bukan negara demokrasi’
20 Januari 2017




Dalam demonstrasi di luar Mabes Polri, pekan lalu, para anggota Front Pembela Islam (FPI) menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Mereka menyanggah tudingan bahwa mereka anti-Pancasila atau menentang Bhinneka Tunggal Ika.

Namun, dalam wawancara eksklusif dengan BBC Indonesia saat demonstrasi berlangsung, seorang ulama FPI, KH Misbahul Anam, menjabarkan pandangannya soal demokrasi dan Islam.

Menurutnya Indonesia 'bukan negara demokrasi, Indonesia negara musyawarah'. "Demokrasi dengan musyawarah jauh berbeda," kata Misbahul Anam.

"Indonesia ini mayoritas umat Islam, kalau kita mau proporsional dan profesional, ya memang presidennya harus beragama Islam."

Ulil Abshar-Abdalla, cendekiawan muslim yang aktif dalam Jaringan Islam Liberal, mengatakan musyawarah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti pembebasan.

Dia berargumen bahwa pernyataan bahwa Islam dan demokrasi tidak sejalan adalah pendapat segelintir orang yang tidak mencerminkan pandangan komunitas Islam di dunia.

"Ada kelompok-kelompok Muslim tertentu yang menolak demokrasi karena datang dari Barat. Mereka pikir demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Mereka pikir itu tidak bisa diterima karena berarti manusia bisa menciptakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Saya pikir ini adalah kesalahpahaman tentang demokrasi secara keseluruhan," ujar Ulil.

"Dukungan untuk demokrasi di dalam dunia Islam sangat tinggi. Apa yang dikatakan Front Pembela Islam adalah pandangan sebagian kecil," kata Ulil.

Dua hari setelah wawancara tersebut, pimpinan FPI, Rizieq Shihab, dinaikkan statusnya oleh kepolisian dari penyelidikan ke penyidikan terkait isi ceramahnya yang menyebut ada gambar palu arit dalam lembaran uang rupiah.

Rizieq juga dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri ke Polda Jawa Barat dalam kasus dugaan penistaan lambang negara Pancasila.

Namun, kepolisian menyatakan status Rizieq belum dinaikkan menjadi tersangka.



Ulama FPI, KH Misbahul Anam, menjabarkan pandangannya soal demokrasi dan Islam.

Berikut wawancara dengan Ulama FPI, KH Misbahul Anam:


Tanya (T): Dalam demonstrasi hari ini para anggota FPI menyatakan sumpah setia kepada Indonesia dan menghormati prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa Anda pikir itu adalah sesuatu yang penting?

Jawab (J): Jadi kita sebagai warga negara akan ikuti aturan, bahkan landasan-landasan konstitusional, ideal, Pancasila, UUD 45, kebhinekaan, NKRI. Umat Islam selama ini tidak pernah mempersoalkan, itu sudah harga mati.

Adapun agama yang telah resmi diakui oleh pemerintah itu ada enam, umat Islam juga toleransi, artinya umat Islam tidak pernah tidak toleransi. Ketika ada terjadi, misalkan, Natal, orang-orang Kristen mengadakan peringatan Natal kami tidak ganggu. Mereka tidak diganggu, karena punya hak untuk menjalankan agamanya.

T: Jadi kalau ada anak muda dari Kupang, agama Kristen, dia mimpi menjadi presiden negara Indonesia, terus dia naik secara demokratis, apakah diterima sebagai presiden Kristen di negara Indonesia?

J: Semua orang berhak untuk mencalonkan jadi pemimpin di Indonesia, dan semua warga punya hak juga untuk menolak. Indonesia ini mayoritas umat Islam, kalau kita mau proporsional dan profesional, ya memang presidennya harus beragama Islam. Seperti juga di Bali mayoritas itu Hindu, maka Gubernurnya Hindu, silakan, umat Islam tidak ganggu.

T: Tapi secara demokratis kalau masyarakat memilih orang Kristen, seperti Gubernur Basuki Tjajaya Purnama, dia maju secara demokratis. Bagaimana?

J: Indonesia itu bukan negara demokrasi, Indonesia itu negara musyawarah. Mengatakan Indonesia negara demokrasi, coba tunjukkan, dalam undang-undang yang mana? Pancasila sila yang ke berapa? Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke berapa? Tidak ada, Indonesia itu negara musyawarah, sila keempat Pancasila, itu disebutkan di situ permusyawaratan.

T: Tapi sistem pemerintah demokrasi 'kan, Pak?

J: Itu 'kan mereka yang mengatakan begitu, tapi kami tetap tidak terima. Indonesia bukan negara demokrasi, Indonesia negara musyawarah. Demokrasi dengan musyawarah jauh berbeda.

T: Jadi apa perbedaannya?

J: Kalau demokrasi itu one man one vote, satu orang satu suara. Kalau ada saya, sebagai ustadz, demokrasi itu suara saya sama dengan suara tukang becak. Suara profesor sama dengan suara orang yang tidak sekolah. Suara menteri sama dengan suara petani. Itu demokrasi.
Dalam musyawarah antara ulama dengan orang yang bukan ulama punya suara yang berbeda.

T: Seperti apa suara yang berbeda?

J: Yang berhak ikut musyawarah itu yang punya ilmu. Dan yang dimusyawarahkan itu bukan sesuatu yang sudah pasti.

T: Jadi kalau tukang becak yang baca banyak buku dia tidak punya hak sama dengan ulama?

J: Kesimpulannya begini, Indonesia adalah negara musyawarah, Indonesia bukan negara demokrasi.



Ulil Abshar-Abdalla berargumen bahwa pernyataan bahwa Islam dan demokrasi tidak sejalan adalah pendapat segelintir orang yang tidak mencerminkan pandangan komunitas Islam di dunia.

Jaringan Islam Liberal: Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam


Ulil Abshar-Abdalla, cendekiawan muslim yang aktif dalam Jaringan Islam Liberal, mengatakan musyawarah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti pembebasan.

Dia berargumen bahwa pernyataan bahwa Islam dan demokrasi tidak sejalan adalah pendapat segelintir orang yang tidak mencerminkan pandangan komunitas Islam di dunia.

"Ada kelompok-kelompok Muslim tertentu yang menolak demokrasi karena datang dari Barat. Mereka pikir demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Mereka pikir itu tidak bisa diterima karena berarti manusia bisa menciptakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Saya pikir ini adalah kesalahpahaman tentang demokrasi secara keseluruhan," ujarnya.

Ia menjelaskan sebagian besar umat Muslim menerima demokrasi sebagai sebuah sistem yang terbukti secara nyata memungkinkan umat Muslim berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bebas di Indonesia sejak 1999.

Jika merujuk berbagai survei lembaga Pew, sokongan terhadap demokrasi di dunia Islam sangat tinggi.

Apa yang dikatakan Front Pembela Islam hanyalah pendapat segelintir orang," kata Ulil.

"Presiden Sukarno, pendiri bangsa ini, mengatakan kita tidak ingin Indonesia menjadi negara Islam tapi negara untuk semuanya, berbasis demokrasi. Dia berkata kepada para pemimpin umat Islam kala itu, kira-kira seperti ini: 'Jika Anda ingin mempromosikan Islam sebagai agama, jika Anda ingin mempromosikan kepentingan sebagai umat Muslim, gunakanlah demokrasi untuk tujuan Anda. Itu adalah alat bagi semua kelompok sosial. Dia mengatakan hal yang sama kepada pemimpin umat Kristen dan Hindu.

"Jadi seperti kompetisi untuk mempromosikan pandangan etnis Anda untuk berkembang dalam masyarakat. Demokrasi tidaklah bertentangan dengan Islam karena Anda bisa mempromosikannya untuk kepentingan Anda. Itulah yang dikatakan Bung Karno, pendiri bangsa ini, dan saya pikir itu mencerahkan dan cerdik," kata Ulil.

sumber


Busyet,....versi FPI , suara Ulama punya bobot lebih besar dibanding suara Petani.

Trus, kalau ada petani yang ngaku-ngaku sebagai ulama biar punya level suara lebih banyak, gimana ?

Belum lagi kalau ada penjahat ngaku sebagai ulama, trus konflik sama tukang becak....tukang becak pasti salah dong..?

Bilang aja MAU BIKIN NEGARA KHILAFAH..... kok pakai muter-muter segala...!!!