Desain MRT Jakarta.
Ada-ada saja ulah Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Setelah akhir pekan lalu ia mengadakan rapat kerja di kereta wisata, kali ini ia mengomentari desain gerbang lokomotif kereta mass rapid transit (MRT).

"Kayaknya enggak pas, kurang sreg," kata Soni, panggilannya, di Balai Kota pada Senin (16/01/2017). "Kan harus gagah. Ini kayak jangkrik tidur."

Ia menginginkan desain yang sporty dan energik, seperti Apollo. Entah apa maksud Soni menyebut nama itu. Kalau merujuk pada mitologi Yunani, Apollo adalah dewa cahaya, musik, pemanah, pengobatan, matahari, dan juga penyair.

Desain yang baru akan menerima masukan dari semua pihak. "Saya akan dengarkan pendapat dari Kepala Dinas Perhubungan, biar desain kereta listrik ini pas gitu loh," ujar Soni.

Ia memastikan perubahan desain hanya memakan waktu satu bulan. Selain itu, ia yakin tidak akan mengganggu jadwal penyelesaian proyek MRT yang ditargetkan rampung pada 2019.

Sejak menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sedang cuti kampanye, langkah Soni memang penuh kontroversi. Ia kerap berseberangan dengan sang petahana.

Saat awal menjabat pada November lalu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalan Negeri itu memunculkan dana untuk Bamus Betawi sebesar Rp2,5 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.

Bamus Betawi juga bakal mendapat hibah dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 senilai Rp5 miliar. Padahal Ahok sudah menghapus seluruh anggaran hibah tersebut.

Soni juga melantik kembali pejabat yang sudah dicopot oleh Ahok. Ia juga menaikkan APBD DKI Jakarta menjadi Rp70,19 triliun, dari sebelumnya Rp68,76 triliun. Lalu, laki-laki kelahiran Tulungagung, 22 Februari 1959, itu juga menghentikan sementara 14 proyek lelang dini dengan alasan menjaga psikologis DPRD DKI Jakarta.

Yang paling membuat orang semakin terheran-heran ketika ia mengadakan rapat kerja di kereta wisata tujuan Jakarta-Yogyakarta. Alasan ia mengadakan rapat tersebut karena 60 persen pejabat struktural di DKI Jakarta belum pernah ke Yogyakarta. Agenda selama 2 malam tersebut sudah terprediksi, lebih banyak diisi jalan-jalan dan berwisata ketimbang rapat.

Banyak yang menjadi terganggu melihat aksi Soni. Sampai akhirnya muncul petisi di situs change.org yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mengusut dan memidanakan Soni. Sampai pukul 12 siang hari ini, Rabu (18/01/2017), petisi yang dibuat oleh Indra Krishnamurti ini telah ditandatangani hampir 10 ribu orang.

Para pendukung petisi ini berharap dapat mendorong Presiden dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menegur keras Soni supaya berhenti mengambil tindakan di luar wewenangnya. Selain itu, mereka juga mendesak agar ada pembatalan semua keputusan yang melanggar kewenangan tugas Plt Gubernur DKI Jakarta dan meminta pengusutan hingga pemidanaan terhadap Soni.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...berbuah-petisi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Modus laten korupsi pengadaan pupuk di Perhutani Jawa Tengah

- Ganjar Pranowo cabut izin lingkungan pabrik semen

- Kenapa Polresta Bogor terima laporan kasus Ahok