JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mengingatkan Kapolri Tito Karnavian tidak mengumbar pernyataan yang justru menyakiti perasaan umat Muslim. GNPF MUI meminta Kapolri tidak mengeluarkan pernyataan yang cenderung membela pihak-pihak tertentu dalam kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Jangan melindungi pihak-pihak tertentu dan mengenyampingkan rasa keadilan masyarakat," kata bendahara GNPF MUI Muhammad Luthfie Hakim, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Dia meniai, sikap Kapolri cenderung tidak fokus dan terkesan mutar-mutar dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama, dengan mempermasalahkan kata 'pakai' dan 'tanpa pakai' dalam pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu. "Umat Islam hanya meminta Polri menangani kasus penistaan agama dengan profesional dan seadil-adilnya," ujar dia. Selain pernah mengatakan bahwa Ahok tidak bermaksud menistakan agama, saat ini Polri tengah menelusuri aliran dana yang digunakan untuk operasional aksi 4 November. GNPF MUI mempersilakan jika Kepolisian ingin menelusurinya. "Tidak masalah, cuma kira-kira kami bertanya untuk apa. Kami lihat ada upaya mengkerdilkan atau menggembosi aksi kami," katanya.

Kapolri menjanjikan kasus Ahok selesai dalam dua pekan terhitung sejak 4 November. Rentang waktu tersebut bukan berdasarkan kesepakatan dengan peserta aksi, melainkan inisiatif pemerintah.

Dia berharap ke depannya, tidak ada lagi upaya mengkerdilkan aksi umat Islam menuntut keadilan dalam kasus Ahok. "Jangan bonsai perjuangan kami. Ini harus hati-hati betul. Saya tidak bisa bayangkan keadilan masyarakat dikorbankan demi segelintir orang, ini akan seperti 'bisul pecah'," ujarnya. Menurut Luthfie, Polri dan pemerintah tak perlu mengkhawatirkan aksi di Jakarta. Justru, yang perlu dikhawatirkan adalah apabila aksi-aksi tersebut meluas di berbagai kota di Tanah Air. "Jika semua wilayah di Indonesia mengadakan aksi serempak, maka tiga kali lipat kekuatan Polri pun tidak cukup menanganginya. Jadi, jangan tunggu sampai terlambat," pesan dia.

SUMBER



Mau aksi demo jilid 3, jilid 4, 5, 6 ataupun jilid 7, dan seterusnya kek. gak bakal ngaruh kalo pake cara "maen paksa" menekan aturan hukum yg berlaku sambil menggertak presiden untuk menuruti kemauan para aktor di belakang layar (yg berkepentingan punya motif politik tertentu), sekalipun juga tidak akan berakhir sempurna. dan agenda demo susulan jilid 3 itu pun tentunya akan berakhir kek demo-demo seperti biasanya. jalan, koar-koar, teriak takbeer, pulang bawa amplop. gampang ditebak, kok.