Jakarta - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas paket kebijakan reformasi hukum yang segera diterbitkan. Presiden menekankan bahwa reformasi besar-besaran di bidang hukum harus segera dilakukan.

"Ratas pada siang hari ini yang akan dibahas mengenai reformasi hukum. Saya ingin menegaskan kembali apa yang tercantum dalam konstitusi kita bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum dan negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara," kata Jokowi membuka rapat di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Jokowi menyadari saat ini masyarakat masih jauh dari puas dengan praktik hukum di Indonesia. Hukum dirasa sangat tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Oleh karena itu, reformasi harus segera dilakukan.

"Tidak ada pilihan lain, kita harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran dari hulu sampai hilir. Ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepastian hukum," jelas Jokowi.

"Dalam indeks persepsi korupsi dunia tahun 2015 kita masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015 kita juga di rangking 52. Jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum," imbuhnya.

Untuk melakukan reformasi besar-besaran di bidang hukum, pertama yang harus dilakukan adalah pembenahan regulasi. Selama ini masih banyak ditemukan regulasi yang tumpang tindih.

"Orientasi setiap kementerian dan lembaga seharusnya bukan lagi memproduksi peraturan yang sebanyak-banyaknya, bukan itu. Namun harusnya menghasilkan peraturan yang berkualitas yang melindungi rakyat, tidak mempersulit rakyat tapi justru mempermudah rakyat yang memberi keadilan bagi rakyat, serta yang tidak tumpang tindih satu dengan yang lain," tegas Jokowi.

Ratas kali ini diikuti Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menko Polhukam Wiranto dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan.

Menkum HAM menyebut dalam rapat itu akan disampaikan usulan draf paket kebijakan hukum tahap pertema. Bila presiden setuju, maka draf akan langsung diproses menjadi paket kebijakan hukum tahap pertama yang rencananya akan diterbitkan pada 20 Oktober 2016.

"Draf kasarnya akan kita konsultasikan ke Presiden. Nanti apakah beliau setuju atau tidak dengan usulan itu," ucap Yasonna.

detik

Selesai ratas langsung ke kemenhub memantau langsung operasi tangkap tangan di kemenhub, penegakan hukum langsung dimulai