JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Bareskrim Mabes Polri karena dituding telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Apalagi, Ahok dinilai bukan pertama kalinya melakukan provokasi yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

"Ini langkah bagus dan tepat (melaporkan ke polisi), karena Ahok ini bukan yang pertama kali melakukan pernyataan yang seperti itu, bernada provokasi dan berbau SARA," kata Ketua Bidang Luar Negeri MUI pusat, Muhyiddin Junaidi kepada Okezone, Kamis (6/10/2016) malam.

Menurut Muhyiddin, pelaporan terhadap Ahok oleh MUI merupakan langkah tegas untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum. "Jadi MUI punya hak yang sempurna dan hak penuh untuk melakukan itu. Ini diambil sebagai bentuk kedewasaan sebagai seorang muslim secara tidak langsung perilaku Ahok itu masuk kategori penistaan," ungkapnya.

Ia menambahkan, apapun pernyataan Ahok yang membela dirinya dengan menistakan ayat suci umat Islam tidak masuk di akal. Pasalnya, pernyataan tersebut dianggap MUI adalah sebuah tindakan yang provokatif.

‎"Artinya begini apa yang dilakukan Ahok sangat provokatif, tendensius, dan berbau SARA. Apalagi seorang pemimpin, intelektual, tahu betul apa yang dia harus lakukan, apalagi saat sensitif seperti ini disaat mencalonkan gubernur," tukasnya.

Pelaporan MUI ke pihak kepolisian terkait penyataan Ahok mengenai surat Al-Maidah ayat 51 dalam pertemuannya dengan warga Kepulauan Seribu. Ahok diduga menyebut warga dibohongi untuk tidak memilih dirinya dalam Pilgub DKI melalui surat Al-Maidah ayat 51, di mana inti dari surat tersebut mengenai kewajiban muslim untuk memilih pemimpin muslim. (Ari)