Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini belum mempersiapkan langkah antisipatif terkait dengan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) yang salah satu di mata anggarannya mencakup gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Penundaan pencairan DAU oleh pemerintah pusat berimbas pada 16 ribu PNS di Kota Surabaya, Jawa Timur terancam tak gajian selama empat bulan. Yakni September, Oktober, November dan Desember sepanjang tahun 2016.

Wanita yang karib disapa Risma itu mengatakan pihaknya masih menunggu mekanisme dari Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Sebab, pemkot memang mengandalkan alokasi DAU itu untuk membayar gaji PNS.
Risma mengaku takut jika mengambilkan jatah gaji PNS dari pos lain selain dari DAU. Karenanya Pemkot masih masih wait and see.

Termasuk memikirkan bagaimana harus menambal biaya gaji PNS di pemkot. “Nanti kita lihat lah. Kita lihat alokasi anggaran dan kekuatan APBD kita berapa?,” tukas Risma.

Terlebih, anggaran dalam APBD Kota Surabaya sudah diplot untuk program-program pembangunan tertentu.
Kita juga sedang kejar PAD. Sekarang ini belum tercapai target dan kita kejar sampai akhir bulan ini,” kata Risma.

Lebih lanjut, wali kota kelahiran Madiun ini berpendapat bahwa daripada DAU yang dikurangi, maka lebih baik dana alokasi khusus (DAK) yang dikurangi.

Sebab, DAK biasanya dipakai anggaran selain gaji PNS. Untuk mengatasi masalah DAU ini, Risma mengaku akan melobi pemerintah pusat.

“Saya tak coba ke sana. Duh, pokoknya kalau DAU ini berat saya. Sekarang belum tahu ini akan diganti bagaimana?,” ungkap Risma lagi.

http://www.jpnn.com/read/2016/08/25/...kan-Lobi-Pusat