Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menkominfo Rudiantara dan Menhub Ignasius Jonan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Serangan di dunia maya yang meningkat pesat dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan Indonesia masuk daftar negara darurat keamanan cyber. Pemerintah pun kian mendorong terbentuknya Badan Cyber Nasional sebagai bagian dari kebijakan nasional bidang ketahanan informasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setiap hari Indonesia mengalami banyak serangan di dunia siber. "Kita tidak memiliki pertahanan cyber yang terkoordinasi untuk itu," kata Luhut melalui Antaranews, Jumat (3/6/2016)

Dalam catatan Luhut, serangan terhadap sistem teknologi informasi pada 2015 meningkat sebesar 33 persen dibandingkan 2014. Dari angka itu sebanyak 54,5 persen berupa serangan yang terjadi pada situs terkait sektor bisnis e-dagang.

Ketua Desk Cyberspace Nasional Kemenkopolhukam Agus Barnas menambahkan pembentukan badan siber pernah dibahas bersama Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2015. Tetapi hingga saat ini belum terlihat titik terang mengenai pembentukan badan tersebut. "Berbagai polemik muncul terkait butuh atau tidaknya badan baru tersebut," kata Agus.

Menurut Agus, Indonesia saat ini menempati peringkat kedua sebagai sumber serangan cyber dunia dan peringkat pertama sebagai negara dengan risiko keamanan akibat serangan cyber yang terbesar. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kata Agus, peningkatan kejahatan pada 2015 melonjak hampir empat kali lipat dibanding 2014.

"Dan semua itu bukan berasal dari luar negeri, tetapi kejahatan cyber yang dilakukan dari dalam negeri dengan target dalam negeri pula," ujar Agus.

Indonesia sebagai target serangan dunia maya juga pernah dirilis Lembaga jaringan dan keamanan internet, Kaspersky Lab dan B2B International. Hasil penelitian menyebutkan Indonesia menjadi negara dengan menjadi korban penipuan daring tertinggi disusul Vietnam dan India.

Wacana pembentukan Badan Cyber Nasional muncul ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2014-2015 Tedjo Edhy Wibowo mengungkapkannya ke publik pada Maret 2015.

Menurut Tedjo ketika itu, badan siber dapat melindungi seluruh institusi pemerintahan dari penyadapan, termasuk Presiden. Tedjo mewacanakan badan siber ketika muncul pemberitaan Australia dan Selandia Baru menyadap jaringan telepon di Indonesia.

Desk Cyberspace Nasional Kemenkopolhukam telah melakukan kajian mendalam selama tiga tahun sejak 2013 dari sisi teknis, hukum, dan kelembagaan masing-masing institusi yang mungkin berwenang di wilayah cyber tersebut. Desk ini juga melakukan studi banding badan siber di 19 negara dan turut serta dalam 22 even internasional terkait keamanan siber.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...tan-dunia-maya

---