Jakarta - PT Freeport Indonesia telah secara resmi menawarkan 10,64% sahamnya kepada pemerintah Indonesia. Freeport mengajukan harga US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 23 triliun.

Penawaran saham ini merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30% saham, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (PP 77/2014).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengungkapkan, pihaknya lewat beberapa BUMN telah menyiapkan dana untuk pembelian saham Freeport, jika memang pemerintah menugaskan BUMN mengambil jatah saham tersebut.

"Ada (dana). Tapi saya belum bisa menjawab, karena kita belum ada formal apa pun. Kami tekankan bahwa kami dari BUMN tertarik, bila memang itu ditawarkan kita mau ambil. Tapi itu belum ada (tawaran)," ujar Rini ditemui di Gedung Garuda Indonesia, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Soal harga Rp 23 triliun yang ditawarkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu, lanjut Rini, pihaknya juga masih menghitung harga yang realistis, terutama soal harga dan cadangan tambang.

"Jadi saya belum bisa kasih komen. Kita kan harus menganalisa dari beberapa hal, menganalisa dari harga copper-nya (tembaga) itu sendiri, dari reserve (cadangan) yang ada di sana. Dan kalau dilihat di sana, kan harga copper sedang turun ya," terang Rini.

Pada kesempatan tersebut, Rini kembali menegaskan, pembelian saham Freeport oleh BUMN sama sekali tidak menggunakan dana APBN, lewat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"APBN memang tidak ada anggaran untuk itu. Dan kita sekarang kembali ke BUMN, BUMN itu kan sebagai perusahaan, kita tentunya melihat kan kemampuan, kemampuan cash flow (arus kas), kemampuan meminjamnya, kemampuan secara menyeluruh neracanya. Itu kita lihat semuanya," tutupnya.



(dnl/dnl)


Sumber ; https://m.detik.com/finance/read/2016/01/15/132607/3119352/1034/bumn-incar-saham-newmont-rp-23-t-rini-duitnya-ada