Jakarta - Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan bakal capres AS Donald Trump menuai kritik dari berbagai kalangan. Namun masih ada yang membela keduanya, mereka mengatasnamakan koalisi masyarakat peduli parlemen.

"Tampilnya Setya Novanto dalam kontes politik di negara adidaya seperti Amerika Serikat harus dilihat sebagai sebuah strategi politik parlemen untuk menunjukkan kelas Indonesia yang kian diperhitungkan di mata dunia," kata Arief Rachman, Dewan Presidium Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen, dalam siaran pers, Minggu (6/9/2015).

LSM ini juga menjelaskan kunjungan pimpinan DPR itu diawali dengan agenda Inter Parliamentary Union (IPU) Speakers Conference yaitu konferensi ketua parlemen dunia ke-4 yang berlangsung dari tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2015.

"Secara etika, tak ada yang salah dalam pertemuan resmi tersebut. Kehadiran Ketua DPR beserta rombongan itu justru positif bagi citra Indonesia yang kian dikenal dunia. Apalagi, kondisi ekonomi dalam negeri yang saat ini membutuhkan banyak investor luar negeri untuk hadir, justru akan menjadi magnet politik tersendiri bagi citra bangsa Indonesia untuk dapat menarik minat asing berinvestasi," ujar Arief.

Mereka kemudian menyinggung aturan yang belum tegas dijalankan di DPR. Pertama, terkait dengan masih adanya menteri di Kabinet Kerja yang belum mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Muncullah sejumlah nama menteri yang sampai kini masih berstatus sebagai anggota DPR RI.

"Puan Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung, menunjukkan bahwa rule of law yang telah diatur Presiden Jokowi agar menteri tidak rangkap jabatan tidak dijalankan dengan baik bahkan oleh kader partai pemerintah sendiri," katanya.

"Sementara, kader partai politik lain yang juga menjabat sebagai menteri harus rela mundur dari jabatan baik di DPR, partai politik maupun jabatan strategis lain. Buat kami ini yang justru mencoreng wajah parlemen kita," imbuhnya.

Kritik mereka pun kemudian mengarah kepada para menteri itu. "Catatan kami, hingga tanggal 14 Agustus 2015, Ibu Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Kabinet Kerja Jokowi-JK masih tercatat sebagai anggota DPR RI. Bagi kami harus ada sikap yang tegas sebagai pejabat publik. Ketika sudah ditunjuk sebagai menteri, maka tidak ada pilihan lain selain mundur sebagai anggota DPR. Kami belum melihat adanya sikap keteladanan yang mencerminkan sosok seorang negarawan dalam kasus rangkap jabatan," ujarnya.

LSM ini kemudian mengarah kepada santernya dorongan revisi UU MD3. Menurut mereka yang dibutuhkan oleh parlemen saat ini adalah bagaimana Lembaga Tinggi Negara ini bekerja secara maksimal dan menghasilkan produk politik yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

"Bagaimana DPR menjadi instrumen pengawas yang efektif dalam proses pembangunan demokrasi. Namun untuk sampai ke sana kita harus meminta mereka yang saat ini masih senang double job menteri iya, DPR iya, untuk segera mengakhiri lelucon. Kasihan rakyat," pungkasnya.

http://m.detik.com/news/berita/30113...n-donald-trump

ea..ea..lanjutkan

Berprasangka baik : husnuzon
Berprasangka buruk:suuzon
Beneran buruk: f*dl* zon

"Yes," Setya menjawab