RMOL. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan anggapan bahwa pasal penghinaan Presiden yang diajukan bersama rancangan revisi KUHP tidak feodalistik. Pasal itu dibutuhkan untuk menjaga martabat dan kehormatan bangsa.

"Begini, kalau saya pergi ke negeri lain, (lalu) di sana dicaci maki, kamu mau ndak? Bukan Jokowinya lho, kamu mau, kamu mau?” ucap Jokowi bertanya balik kepada para wartawan yang mengerubutinya di Istana Bogor, Rabu (5/8). Para wartawan serentak bilang tidak mau.

Meski begitu, Jokowi menganggap wajar kontroversi, serta pro kontra dalam mengajuan pasal itu. Sebab, tiap orang memang memiliki persepsi masing-masing dari setiap rancangan atau kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Tanya ke 100 orang, ya pendapatnya beda-beda. Tanya 1.000 orang, juga pendapatnya beda,” cetusnya.

Jokowi kembali menegaskan bahwa pasal penghinaan itu tidak akan membatasi pihak-pihak kritis yang ke pemerintah. Pasal itu justru untuk melindungi mereka agar tidak kena pasal karet.

"Kemarin sudah saya sampaikan justru dengan pasal-pasal yang lebih jelas seperti itu, kalau kamu mengkritisi ya, kalau kamu memberikan koreksi kepada pemerintah, malah jelas. Tapi kalau nggak ada pasal itu, bisa kamu dibawa ke pasal-pasal karet,” tandasnya. [sam]

http://m.rmol.co/news.php?id=212435

Jangankan di luar negeri Jok, di dalam negeri lu adalah objek hinaan karena lu manusia hina kok