Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, sangat menyayangkan tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 mengenai penambahan anggaran untuk uang muka atau down payment (DP) mobil pejabat negara. Apalagi, alasan yang dikeluarkan itu karena tidak cermat melihat isi Perpres, dan ini menunjukkan kecerobohan.

“Saya menyayangkan saja kenapa, harusnya dia bisa lebih teliti dan cermat kan alasannya Jokowi dia tidak tahu persis (ada penambahan DP mobil), jadi kemudian di tanda tangan, tapi ini kan pertanyaan juga kenapa dia bisa begitu,” ujarnya kepada Okezone, Senin (6/4/2015).



Presiden Jokowi

Ketua DPP PDIP ini juga merasa heran dengan adanya alasan Presiden Jokowi yang seperti itu justru kalau ditarik benang merahnya maka ada sesuatu yang salah. Pasalnya, sebuah lembaga Kepresidenan kenapa sampai bisa melakukan kecerobohan seperti ini.

“Makanya itu kan kalau kita tarik benang merah sementara ini ada sesuatu yang salah, kan tidak mungkin lembaga presiden ceroboh dan salah. Ya kami sangat perihatin,” tegasnya.

Politikus yang kerap memberikan kritik pedas terhadap Presiden Jokowi ini menambahkan, kalau posisi mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang sulit dalam membuat kebijakan yang mandiri. Di mana Jokowi belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi seorang presiden, sehingga yang terjadi seperti saat ini.

“Belum lagi di sini peran Istana yang notabenenya punya kepentingan bisnis, politik yang beraliran liberal jadi dia nyatu dengan aktor utama ini kan Jokowi, dan Pak JK saja sekarang menjadi pemain cadangan,” terangnya.

Effendi menilai, saat ini masyarakat sudah ditunjukkan betapa cerobohnya Presiden Jokowi bukan oleh manusia tetapi Tuhan.

“Masyarakat sudah ditunjukkan oleh Tuhan (kecerobohan Jokowi-red),” pungkasnya.


SUMBER