Publik pendukung Jokowi belakangan dibuat kecewa dengan beberapa pertimbangan Jokowi yang dirasa lepas dari janji untuk mensejahterakan rakyat. Mulai dari naik turunnya harga BBM, naiknya harga gas elpiji, serta yang paling anyar mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Sutarman.

Mungkin dimata Indonesian Corruption Watch (ICW) dan publik yang muak dengan aksi korupsi, Nama Budi Gunawan bukan barang baru. Dengan track record yang buruk, Budi Gunawan kok bisa-bisanya dipilih Jokowi untuk menjabat sebagai Kapolri

Lah, sepertinya Jokowi lupa akan janjinya untuk memberantas korupsi. Kok lupa? Ia dong, masa beliau mencalonkan orang nomor satu di instansi kepolisian yang notabenenya adalah ujung tombak untuk memberantas koruptor, dengan orang yang terkenal sebagai koruptor. Bagaimana bisa?

Pertanyaan ini jelas mengusik pandangan kita saat melihat sosok Jokowi yang dulu tegas, nggak mencla mencle, dan identik dengan kesederhanaan, yang pastinya jauh dari calon koruptor lah. Terlebih untuk memilih orang nomor satu di kepolisian ini Jokowi seolah mengabaikan KPK.

Padahal, untuk memilih menterinya aja, Jokowi meminta pertimbangan KPK dan PPATK. Sebagai institusi yang berwenang untuk melacak kredibilitas pejabat publik, secara logika harusnya Jokowi meminta pertimbangan KPK, tapi ini tidak.

Tapi disinilah letak kecerdasan Jokowi, ia tak ingin menolak keinginan Megawati yang telah mencalonkannya sebagai RI 1. Kata orang Jawa, "jangan lupakan orang yang telah mengemong dan membantumu". Dan inilah yang dilakukan Jokowi sekarang, mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, yang notabenenya Budi Gunawan cukup dekat dengan Mega dan pernah menjadi asistennya di jaman pemerintahannya dulu.

Hingga muncul opini dari berbagai kalangan kalau Jokowi itu 'bonekanya' Mega. Masa iya? apa benar?

Nah, bisa Jadi hal yang dilakukan Jokowi untuk menghormati pemimpin tertinggi di kubu PDI Perjuangan, Megawati. Namun justru disinilah ia memainkan peran yang cukup penting.

Sebagai gambaran, Jokowi memang tak punya dukungan penuh dari Partai Pendukungnya, dengan kata lain PDIP itu tidak sepenuhnya di bawah komando Jokowi walau ia kini telah menjadi Presiden. Yang pasti dan jelas, PDIP itu di bawah Mega dan sangat tunduk dan patuh. Sedangkan Golkar yang posisinya berada di bawah sang wakil presiden Jusuf Kalla (JK) justru memilih menjadi partai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi.

Dan sudah bukan rahasia umum lagi kalau kubu rival saat pemilihan Pilpres 9 Juli 2014 lalu, Koalisi Merah Putih (KMP) kini menguasai Parlemen. Tak hanya itu, para birokrat juga nampaknya main aman dengan tak mau dekat-dekat dengan Jokowi yang acapkali mengeluarkan kebijakan yang kurang nyaman bagi mereka.

Nah, jelas kan sobat lintas posisi Jokowi sekarang? dan apabila Jokowi berani menetang keinginan Mega, maka itu sama dengan bunuh diri menurut kacamata politik.

Dalam hal pencalonan Kapolri, Jokowi memang mencalonkan Budi Gunawan yang cukup dekat dengan Mega. Dan perlu sobat lintas ingat, Megawati memiliki cerita buruk tentang BLBI yang kini sedang di kasak kusuk oleh KPK. Cukup masuk akal apabila Mega memilih Budi Gunawan sebagai 'benteng' pelindungnya sebagai Kapolri untuk melindunginya dari KPK.

Bisa jadi disinilah letak kecerdasan Jokowi yang tak banyak kita sadari, nampaknya Jokowi mampu berpikir jernih walau dalam situasi sulit dengan pilihan-pilihan sulit sekali pun. Langkahnya mencalonkan Budi Gunawan yang langsung menjadi calon tunggal untuk diajukan kepada DPR mungkin adalah awalnya. Ini cukup menguntungkan posisi Jokowi yang secara notabene patuh pada keinginan Mega.

Akibatnya jelas, mantan orang nomor 1 di Ibukota itu dikecam masyarakat, dan sepertinya publik pun mulai ragu atas kepemimpinan Jokowi yang menurut mereka jauh dari harapan. Disatu sisi, KMP dan komisi 3 di DPR akan menguliti kebusukan Budi Gunawan kehadapan publik apabila benar ia memiliki kredibilas yang buruk, terlebih ia telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Yang pada akhirnya DPR akan dengan tegas menolak Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri.

Sekali lagi, mungkin skenario inilah yang diinginkan Jokowi, karena yang menolak Budi Gunawan bukanlah dirinya, tapi DPR, hingga ia tak punya 'dosa' dengan Mega.

Dan yang pasti, pada episode keduanya adalah Jokowi akan kembali mengajukan calon Kapolri yang benar-benar bersih dan cocok untuk visi dan misinya dalam memberantas korupsi. Mungkin pada episode kedua nanti akan melibatkan KPK dan PPATK serta lembaga yang kredibel lainnya seperti yang ia lakukan saat memilih menteri-menterinya. Dan, pilihannya kali ini ia lakukan dengan benar tampa harus bermusuhan dengan Mega, karena bagaimana pun juga, Jokowi butuh Mega.

Memang ini memang salah satu 'permainan' berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi. Dengan mengambil resiko ini, mungkin ia akan dihujat masyarakat serta para pendukungnya. Namun, bisa jadi justru langkah paling aman saat Jokowi dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit.

Memang, saat ini Jokowi sedang dikecam masyarakat sebagai Presiden yang gak punya komitmen serius memberantas korupsi seperti janjinya dulu saat kampanye. Namun resiko 'patuh' pada Mega untuk saat ini melupakan langkah yang tepat karena ia telah memegang skenarionya.

Bagaimana dengan masyarakat? ingat sobat lintas, Jokowi adalah salah satu tokoh yang dapat memahami masyarakat dan itu diakui dunia. Bisa jadi kedepannya Jokowi akan membuat beberapa program yang membuat masyarakat senang, karena Jokowi amat sangat dekat dengan rakyatnya.

Secara politik, skenario yang dimainkannya ini akan lebih aman dibanding ia harus menentang keinginan Mega dan bermusuhan dengan Mega dan PDIP. Sangat nggak bagus buat kestabilan politik pemerintahannya.

Jokowi mungkin sebenarnya yakin kalau KMP dan Komisi 3 DPR akan menolak Budi Gunawan. Nah, bagaimana jika Budi Gunawan lolos sebagai Kapolri? posisi Jokowi juga aman, karena yang meloloskan KMP dan DPR, yang pasti rakyat akan murka dengan KMP dan DPR.

Dengan apa yang dilakukan Jokowi saat ini, mungkin kita tak menyadarinya, tapi yang pasti, skenario ini sepertinya menjadi yang paling masuk akal dan aman bagi pemerintahan Jokowi dan ia pun dengan leluasa akan mewujudkan misinya untuk menyelamatkan kesejahteraan rakyat serta memberantas korupsi.


Sumber

Siplah..