Jakarta - Anggota komisi III asal PKS Al Muzammil Yusuf melontarkan kritik keras kepada KPK atas penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan yang tengah diproses sebagai calon tunggal Kapolri di DPR. Menurutnya, KPK menginjak kewenangan DPR yang tengah memproses calon Kapolri.

"Isu (penunjukkan) calon kapolri ini sudah muncul sejak ‎Desember, pertanyaannya kenapa KPK baru mengumumkan penetapan tersangka setelah Budi Gunawan ditunjuk sebagai calon Kapolri?" kata Al Muzammil Yusuf saat berbincang dengan detikcom Selasa (13/1/2015).

‎Muzammil menyebut, kasus rekening gendut yang menimpa petinggi Polri itu sudah ada sejak tahun 2003. Tapi dari rentang sejak kasus itu ramai dibicarakan sampai sekarang, KPK seperti menunggu momentum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Ketika momentum itu tiba, kini menjadi dilema bagi DPR yang tengah memproses Komjen Budi sebagai calon tunggal Kapolri tapi tersangka rekening gendut. Juga dilema bagi Presiden yang sudah menunjuk Kepala Lemdikpol Polri itu untuk menggantikan Jenderal Sutarman.

"DPR punya kewenangan, KPK juga punya kewenangan. Tapi kenapa harus melanggar kewenangan pihak lain? KPK bisa kok memproses Budi Gunawan baik terpilih sebagai Kapolri maupun tidak terpilih," kritik politisi PKS itu.

Muzammil menolak argumentasi pimpinan KPK yang menyebut penetapan tersangka ini karena Jokowi tidak menerima konsultasi KPK sebelumnya soal calon Kapolri. Begitu juga posisi KPK untuk memberi masukan.

"Apa urusannya dengan konsultasi! Sejauh punya dua alat bukti yang cukup dia berhak umumkan. Kalau beri masukan bukan kewenangan KPK, tapi Kompolnas!" kata Muzammil dengan nada tinggi.

http://news.detik.com/read/2015/01/1...-calon-kapolri

Sikap (pemerintah) sudah jelas, (pemerintah) mendukung penegakan hukum (oleh KPK). Kalo ada politisi/kader atau simpatisan Partai KS yang tidak mendukung (KPK), itu hak mereka.., biar rakyat yang menilai. Rakyat tahu siapa yang (benar-benar) mendukung (KPK) dan mana yang pura-pura (mendukung). Rakyat akan selalu ingat (siapa yang paling bersemangat membubarkan KPK).