"Jika Abaikan KPK, Publik Tak akan Lagi Percaya Jokowi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Presiden Joko Widodo masih memiliki waktu untuk menarik kembali surat pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon kapolri tunggal yang beberapa waktu lalu diajukan ke DPR. Hal itu menyusul ditetapkannya Budi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ganti saja dengan nama calon lain yang tidak TSK (tersangka)," kata Ramadhan dalam pesan singkat yang diterima Rabu (14/1/2015).

Ramadhan pun menyarankan, agar DPR menghentikan proses fit and proper test apabila Jokowi keukeuh ingin Budi menjalani tes tersebut. Ia menilai, percuma. Pasalnya, KPK telah memberikan tanda merah kepada Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu.

Lebih jauh, ia mengingatkan, bahwa publik memiliki ekspektasi besar kepada Jokowi. Presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat itu diharapkan mampu memberikan revolusi mental secara menyeluruh, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.

"Jika Jokowi tetap abaikan KPK, saya yakin publik akan kecewa. Publik tak lagi akan percaya Jokowi, sebab wong sudah nyata-nyata 'ditinta merah' KPK kok presiden masih masa bodoh?" ucapnya.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi setelah melakukan penyelidikan selama enam bulan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pengusutan kasus Budi berawal dari laporan masyarakat.

Penyelidikan KPK terhadap transaksi mencurigakan tersebut dibuka pada Juli 2014. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa terjadi transaksi mencurigakan di rekening Budi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier PSDM Polri 2004-2006. Surat perintah penyidikan dan penetapan Budi sebagai tersangka dibuat KPK pada 12 Januari 2015 setelah mendapatkan dua alat bukti dan menggelar ekspos.

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/07171341/.Jika.Abaikan.KPK.Publik.Tak.akan.Lagi.Percaya.Jokowi.