Kebijakan pemerintah lama membuat Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti geleng-geleng kepala. Dia merasa, selama ini rakyat Indonesia justru tidak bisa menikmati hasil perikanannya yang begitu melimpah.

Menurutnya, selama ini rakyat hanya makan ikan budidaya. Bahkan ikan budidaya ini bisa juga dibilang produk impor. Pasalnya, 85 persen komponen produksinya berasal dari impor. Contohnya adalah ikan lele.

"Ikan lele itu kelihatannya saja lokal, tapi ibu-ibu tahu kompenennya itu impor, pakannya," kata Susi saat menjadi pembicara dalam dialog Perempuan Anti Korupsi di Hotel Grand Tjokro, Yogyakarta, Rabu (10/12).

Susi menilai jika pakannya impor itu sama saja ikan lele adalah produk impor. "Kepala sama dagingnya jadinya impor, yang lokal tinggal ekornya saja," ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta agar impor garam dihentikan. Sebab, itu bertentangan dengan tugasnya meningkatkan produksi garam lokal.

"Portofolio di Kementerian Kelautan dan Perikanan bagaimana menghidupkan petani garam dengan dana miliaran rupiah. Ketika kami berusaha menghidupkan mereka, Kementerian Perindustrian buka impor garam industri," ucap Susi di kantornya, Jakarta, Selasa (11/10).

Susi mengaku sudah bertemu Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Perindustrian Saleh Husin untuk meminta penyetopan impor garam.

"Saya bilang, 'saya menghidupkan petani garam kemudian Pak Gobel buka keran impor. Nanti dana untuk petani saya kasih saja ke bapak. Terserah bapak kasih mati atau hidup itu petani'," katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dirinya tak memungkiri pakan ikan di Indonesia didominasi produk impor. Namun Susi tidak menyebut nilai importasi pakan ikan.

"Kalau budidaya itu 80 persen harga ada di dalam pakannya. Pakan ini 99 persen masih impor, ada beberapa tempat, kecil sekali porsi produksi Indonesia, makan hasil ikan Indonesia," ujar Susi dalam diskusi Chief Editor Meeting di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), beberapa waktu lalu.

"Sektor perikanan budidaya berkembang luar biasa, saya senang. Tetapi saya ingin perikanan budidaya tidak ditunjang oleh pakan ikan impor. Kalau ketergantungan 70 persen impor ini membahayakan dan rentan sekali," tuturnya.

Susi menegaskan, tidak ada jalan lain, untuk mengurangi impor pakan ikan harus membangun industri dalam negeri.

"Jadi ini PR kita semua. Kalau bisa 0 kita impor komponennya. Kita harus mulai setop pakan ikan dari Thailand dan pakan ikan harus datang dari Banyuwangi. Dengan aturan pengetatan illegal fishing saya yakin ikan lemuru akan kembali lagi, kakap merah 10 ton per hari di Cilacap akan ada lagi. Ini semua harapan kita, saya berjanji akan berusaha untuk on the right track," tegasnya.

Ketergantungan Indonesia akan garam impor membuat gerah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Besarnya alokasi anggaran dari pemerintah untuk pelatihan dan mendukung petani garam lokal sia-sia karena Indonesia saban tahun selalu mendatangkan garam impor.

"Kita keluarkan banyak uang untuk latih dan support petani, tapi tidak ada hasilnya karena kalah dengan impor mereka (negara asing)," ujarnya di Jakarta, Jumat (5/12).

Selama garam impor masih didatangkan, produk garam lokal seolah tenggelam. Imbasnya, petani garam semakin sengsara. Atas dasar itu Menteri Susi meminta koleganya di kabinet, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Perindustrian Saleh Husen untuk menyetop kebiasaan impor garam.

"Impor garam akan kita hentikan. Saya sudah bicara dengan menteri perindustrian dan menteri perdagangan," jelas dia.

Dia menuturkan, pemerintah sepakat mulai mengurangi volume impor garam tahun depan. Bahkan Susi yakin Indonesia bisa swasembada garam dalam waktu dekat. "Tahun depan kita berusaha akan mengurangi impor garam 25 persen dan dalam 3 tahun kita sudah bisa swasembada garam, Insya Allah," tegasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyindir dua koleganya yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kedua kementerian ini disebut masih tertutup soal kebijakan impor garam yang merugikan rakyat kecil khususnya petani.

Dalam pandangan Susi, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian seharusnya terbuka mengenai kebijakan ini dan menjelaskan alasan garam harus diimpor. Pasalnya, petani di dalam negeri selama ini kesulitan menjual garam mereka karena harus bersaing dengan garam impor.

Susi enggan menjelaskan importir yang bermain di balik derasnya keran impor garam. Dia menyebut importir garam dengan sebutan Samurai.

"Itu kementerian perdagangan dan perindustrian harus buat penjelasan. Tidak boleh begitu seharusnya sebagai bisnis garam. Petani kita bisa susah terus dan tidak boleh begitu. Saya mau perdagangan, perindustrian buat data siapa itu Samurai 5 dan Samurai 7," ucap Susi di KKP, Jakarta, Senin (8/12).

bu mentri berani amit yah