1. Masalah Kekacauan Hukum

Masalah ini muncul terkait beberapa faktor. Yang Pertama adalah karena dalam sepuluh tahun ini keluar produk hukum yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan kepala daerah yang makin membingungkan. Undang-undang yang ada mengandung logika yang berbeda-beda dan bertentangan, khususnya posisi kelapa daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung, dan pengisiannya menggunakan rezim pemilihan langsung atau tidak langsung. Hal ini mencerminakan pertentangan adantara UU Pilkada dan UU yang mengatur Jakarta sebagai Ibukota Negara.

2. Merampas Kedaulatan Rakyat

Munculnya UU baru yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan pemilihan kepala daerah makin dikacaukan oleh munculnya rezim di legislatif yang ingin merampas kembali kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi dan menjadi agenda penting reformasi 1989.

Wakil kepala daerah tidak serta merta menggantikan kepala daerah yang berhalangan, meskipun logika ini naif, mulai dipaksakan muncul sebagai ketentuan baru, bahkan belakangan kepala daerah akan dipilih kembali oleh DPRD.

3. Politik Identitas

Penolakan kepada Basuki oleh kelompok tertentu karena agama, dan etnisnya, bukan karena kapasitasnya untuk jabatan itu, adalah bukti adanya politik identitas, bahkan politik sektarian yang terus digunakan oleh politisi di negara ini.

Politik identitas selalu membahayakan demokrasi, bahkan sering dilakukan dengan seolah-olah berdasarkan prinsip demokrasi. Sebab, selalu mengabaikan penghormatan hak asasi manusia dan sesamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Dua hal itu merupakan inti demokrasi yang tidak bisa dihilangkan.

4. Merampas Agenda Reformasi

Sejumlah kepala daerah, termasuk Joko Widodo (ketika sebagai Gubernur Jakarta) dan Basuki, yang menjalankan agenda pembangunan untuk rakyat, selalu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Hal ini terjadi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Jawa Tengah, Banyuwangi, dan kota lain.

Penentang mereka terutama adalah pihak-pihak yang paling dekat, yaitu birokrasi dan politisi di Dewan. Kepala daerah yang ‘’tunduk’’ akan jatuh pada jerat korupsi, yang sekarang tercatat melibatkan separoh lebih kepala daerah. Sementara kepala daerah yang ‘’bersih’’ akan terus ‘’diganggu.’’

5. Di-Ahok-kan

Masalah yang tengah dihadapi pemeritah Jakarta, pada dasarnya bukan masalah Basuki Tjahaja Purnama, yang biasa disebut Ahok. Ini bisa terjadi (atau akan) terjadi di daerah lain, dan dialami oleh kepala daerah, bahkan presiden, yang dengan gigih menjalankan tugas mewujudkan agenda reformasi.

Tahun 1998 adalah awal reformasi, agenda mewujudkan reformasi adalah sekarang. Sayangnya sepuluh tahun terakhir, mentalitas status quo pemerintah Orde Baru memperoleh momen membangun kekuatan kembali, dan wajah itu makin nyata sekarang. Akibatnya, pemerintah daerah yang pro rakyat terus diserang.

Bahaya di Balik Masalah Gubernur Jakarta