Puan Sebut KMP akan Boikot Pelantikan Jokowi-JK
Friday, 03 October 2014, 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Politik DPP PDIP, Puan Maharani berharap pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai presiden dan wakil presiden tidak mengalami hambatan. Pasalnya Puan mendengar ada upaya dari koalisi Merah Putih (KMP) untuk memboikot pelantikan Jokowi-JK.

"Jangan sampai tanggal 20 Oktober terjadi wacana pemboikotan dan menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Puan kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).

Puan mengatakan pelantikan Jokowi-JK merupakan mandat konstitusi. Keduanya dipilih langsung oleh rakyat sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019.

"Jadi saya berharap itu proses konstitusional yang harus dilakukan dan tidak boleh terhambat," ujarnya.

Puan mengingatkan rakyat tidak akan tinggal diam apabila KMP memboikot pelantikan Jokowi-JK. Menurutnya rakyat akan marah apabila proses konstitusional pelantikan Jokowi-JK dihambat. "Rakyat akan marah. Rakyat paham dan tahu, kami tetap optimistis bahwa kami akan tetap bersama-sama rakyat," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/na...tikan-jokowijk


Puan: Boikot Pelantikan Jokowi Itu Makar
03 OKTOBER 2014

Jakarta, Seruu.com - PDI Perjuangan akan terus mengawal Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla meski saat ini Parlemen sudah dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun menegaskan terkait wacana pemboikotan pelantikan presiden terpilih tidak boleh terjadi. "Saya berharap itu konstitusional, yang harus dilakukan enggak boleh kita menghambat atau jangan sampai tidak terjadi pelantikan 20 Oktober 2014. Itu pencideraan konstitusional rakyat marah lah," kata Puan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

"UU MD3, UU Pilkada, kami bersama rakyat, karena ada penzoliman suara mayoritas kepada empat fraksi. Kedepannya kami akan konsisten menjaga suara rakyat," tandas Puan.

Dia pun menambahkan, Kalau PDIP akan berjuang mengusung paket pimpinan MPR dengan mengusulkan satu nama.
http://mobile.seruu.com/utama/politi...kowi-itu-makar


Diduga Akan Boikot Pelantikan Jokowi-JK, Idrus Marham: Itu Pikiran Kotor
Senin, 06 Oktober 2014, 14:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP), Idrus Marham mengatakan pihaknya akan menghadiri pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019. Dia menilai asumsi KMP akan memboikot pelantikan Jokowi-JK sebagai pikiran kotor. "Kalau ada pikiran-pikiran KMP akan memboikot pelantikan itu pikiran kotor," kata Idrus kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/10).

Meskipun KMP bersikap kritis terhadap Jokowi-JK namun KMP tetap mendukung pelantikan Jokowi-JK. Pasalnya, kata Idrus, pelantikan Jokowi-JK merupakan mandat konstitusi. "Saya ketika proses pemilu kemarin kritis pada Jokowi-JK tapi setelah menang kita harus menghargai konstitusi itu," ujar Idrus.

Idrus berharap kubu Jokowi-JK tidak berprasangka buruk terhadap KMP. Dia menyatakan tindak politik harus didasarkan pada pikiran dan hati yang bersih. "Jadi kalau ada pikiran dari mereka akan diboikot, KMP akan boikot itu pikiran kotor," kata Idrus.

Sebelumnya Ketua Bidang Politik DPP PDIP, Puan Maharani menengarai adanya upaya pemboikotan pelantikan Jokowi-JK oleh KMP. Puan khawatir realisasi dari wacana itu akan menggalkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. "Jangan sampai tanggal 20 Oktober terjadi wacana pemboikotan dan menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Puan kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).

Puan mengatakan pelantikan Jokowi-JK merupakan mandat konstitusi. Keduanya dipilih langsung oleh rakyat sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019. "Jadi saya berharap itu proses konstitusional yang harus dilakukan dan tidak boleh terhambat," ujarnya.

Puan mengingatkan rakyat tidak akan tinggal diam apabila KMP memboikot pelantikan Jokowi-JK. Menurutnya rakyat akan marah apabila proses konstitusional pelantikan Jokowi-JK dihambat. "Rakyat akan marah. Rakyat paham dan tahu, kami tetap optimistis bahwa kami akan tetap bersama-sama rakyat," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/na...-pikiran-kotor


MK Tunda Sidangkan Pasal Pemilihan Ketua MPR
SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 16:51 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memastikan sidang permohonan uji materi pasal tentang mekanisme pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak digelar hari ini, Senin, 6 Oktober 2014. Alasannya, berkas permohonan belum lengkap. "Saya periksa pagi ini, berkas perkara belum lengkap," kata Hamdan di gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. (Baca: Koalisi Jokowi Ajukan Lagi Uji Materi UU MD3)

Hamdan menuturkan surat permohonan uji materi juga harus menyertakan bukti-bukti awal. "Hingga tadi pagi belum lengkap dan teregistrasi, jadi tidak ada sidang."

Pada Jumat, 3 Oktober 2104, tiga anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan permohonan uji materi Pasal 15 ayat (2) Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pada pasal itu disebutkan pimpinan MPR dipilih dalam satu paket tetap. Jumlah pimpinan lima orang. (Baca: Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR)

Ketua Bidang Hukum PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyatakan mekanisme pemilihan Ketua MPR dengan sistem paket membahayakan demokrasi di Indonesia. Soalnya, tidak lagi mengedepankan musyawarah mufakat. Karena itu, Trimedya meminta MK mengeluarkan putusan uji materi pasal tersebut hari ini, karena pemilihan pimpinan MPR rencananya dilakukan pada Senin malam. Namun MK memastikan tak akan ada putusan hari ini. (Baca: Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0)

Koalisi pro-Joko Widodo-Jusuf Kalla kalah dalam perebutan kursi pimpinan DPR dengan koalisi pro-Prabowo. Kader Partai Golongan Karya, Setya Novanto, terpilih menjadi Ketua DPR, sementara posisi tiga wakilnya ditempati Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), dan Agus Hermanto (Demokrat).
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...ihan-Ketua-MPR


PKS: Kalau MPR Tak Terbentuk, Pelantikan Jokowi Bisa Terhambat
Senin, 6 Oktober 2014 | 15:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengingatkan agar koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla tak lagi berkutat pada perdebatan musyawarah atau voting dalam pemilihan calon pimpinan MPR. Menurut Fahri, pimpinan MPR harus segera dibentuk dan tak ada waktu untuk memperdebatkan persoalan teknis.

Fahri menjelaskan, ketika musyawarah tak membuahkan hasil, maka voting menjadi keharusan dalam pemilihan calon pimpinan MPR. Ia menganggap tak ada yang salah dengan mekanisme voting kecuali adanya protes dari kubu yang memiliki kepentingan politik. "Saya enggak ngerti kenapa opininya mengarah voting itu seperti alergi. Padahal, tanggal 20 (Oktober) kalau MPR belum terbentuk itu bisa-bisa pelantikan presiden (Jokowi) terhambat," kata Fahri, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Fahri mengatakan, hingga saat ini semua fraksi masih terus melakukan lobi. Ia tak menampik jika suasana di parlemen terbelah karena persaingan mendapatkan posisi pimpinan MPR. "Lobi ini mengalokasi begitu banyak kepentingan dan memang setiap pemilihan lembaga itu tidak bisa dihindari adanya blok-blok," ujarnya.

Dalam perebutan kursi pimpinan MPR, koalisi partai pendukung Jokowi-JK terus berusaha mencari cara agar pemilihan pimpinan MPR tak dilakukan melalui mekanisme voting. Sementara Demokrat bersama Koalisi Merah Putih sudah sepakat mengajukan paket pimpinan MPR dengan komposisi terdiri dari 4 orang perwakilan parpol koalisi dan 1 perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah.

Adapun koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengajukan paket dengan komposisi Ketua MPR yang akan diisi oleh perwakilan DPD serta empat wakil oleh perwakilan partai koalisi dan Koalisi Merah Putih. Pemilihan calon pimpinan MPR dijadwalkan pada pukul 19.30 WIB malam ini.
http://nasional.kompas.com/read/2014...isa.Terhambat.


3 SKENARIO GAGALKAN PELANTIKAN JOKOWI: Itu Cara Kotor, Tegas Boni
Kamis, 24/07/2014 15:54 WIB

kabar24..com, JAKARTA— Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman yang mengatakan Jokowi berpotensi batal dilantik sebagai presiden.

"Bilangin sama Nurzaman jangan bicara ngawur. Jokowi sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh lembaga sah KPU. Jadi jangan pernah merusak demokrasi," katanya ketika dihubungi kabar24..com, Kamis (24/7/2014).

Jajat Nurzaman sebelumnya menyatakan tiga skenario yang dapat membatalkan pelantikan Jokowi oleh Presiden SBY pada 20 Oktober 2014.

Pertama, permohonan Jokowi untuk mundur dari Gubernur DKI Jakarta berpotensi ditolak oleh DPRD DKI Jakarta, karena koalisi yang dibangun oleh Jokowi tidak cukup kuat untuk meloloskan permohonan tersebut.

Kedua, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan kubu Prabowo-Hatta terkait gugatan sengketa pemilu dengan mengabulkan pemilihan suara ulang. Ajuan ke MK sendiri rencananya akan dilaksanakan pada Jumat, 25 Juli 2014 oleh tim Prabowo-Hatta.

Ketiga, adanya dugaan kepemilikan rekening-rekening Jokowi di luar negeri yang tidak dilaporkan oleh Jokowi saat mendaftarkan diri sebagai capres. Ketiga skenario itulah yang menurut Jajat Nurzaman dapat membatalkan pelantikan Jokowi.

Boni Hargens menambahkan skenario yang dipaparkan Jajat Nurzaman merupakan cara kotor yang tidak perlu dilakukan seusai penetapan pemenang pilpres 2014. "Pelaksanaan pilpres 2014 sudah dilakukan secara demokratis, aturan main dan berdasarkan konstitusi. Kalau mau menggugat berarti tidak menyukai demokrasi," paparnya.
[url]http://www.kabar24..com/nasional/read/20140724/98/225135/3-skenario-gagalkan-pelantikan-jokowi-itu-cara-kotor-tegas-boni-hargens[/url]

-----------------------------

Kecemasan yang berlebhan dan cenderung paranoid ... tidak baik itu, belum-belum sudah su'usdon duluan. Kalau toh di boikot, bukannya bisa menghandirkan sejuta massa di seputar Gedung MPR saat dilaksanakannya pelantikan di MPR, yang pernah dilontarkan seorang elit PDIP kemaren itu, yang mengklaim sanggup mendatangkan sejuta pendukunya Jokowi?