Belum berkuasa sudah membuat sesak nafas, itulah pandangan Saya tentang Jokowi. Paling tidak, ada dua hal yang ingin saya bahas kali ini, Pertama Soal pesawat kepresidenan yang akan dijual dan Kedua masalah BBM yang akan naik.
Ya meski sudah terpilih Jokowi memang belum berkuasa. Tapi, kubu PDIP sebagai partai pendukung Jokowi sudah gencar dengan jurus-jurus dewa mabuknya. Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait akan mengusulkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden SBY, dengan alasan untuk menghemat anggaran operasional.

Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) dibeli Indonesia seharga 89,6 juta dolar AS atau dalam kurs rupiah Rp 847 miliar. Pesawat itu tiba di Indonesia pada 10 April 2014. Usulan menjual pesawat itu kini ramai diperbincangkan di media sosial. Ada yang bertanya apa urgensi dari penjualan pesawat kepresidenan itu nanti. Kalau uangnya untuk kepentingan rakyat, gedung DPR dijadikan perumnas tentu lebih berguna.

Ketua DPP Partai Demokrat, Ikhsan Modjo dengan tanda (simbol) senyum menyebut usulan tersebut adalah sebagai bentuk konsistensi PDIP menjual aset negara. Seperti yang awam diketahui publik, Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) sewaktu presiden menjual aset negara, Indosat. "(Usulan PDIP, sebagai bentuk) konsisten jual-jual aset negara," tulis di akun @IkhsanModjo.

Pihak Istana juga sudah menanggapi usulan politisi PDIP Maruarar Sirait ini. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah menerangkan, pembelian pesawat kepresidenan di era Presiden SBY merupakan langkah untuk menghemat biaya perjalanan dinas kepresidenan. Biayanya dinas kepresidenan akan jauh lebih besar jika menggunakan pesawat reguler atau pesawat sewaan.

Soal BBM ini, kita patut mempertanyakan sikap Jokowi jika jadi menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, sudah berapa kali penolakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi di era pemerintahan SBY dilakukan oleh PDI Perjuangan di DPR RI, bahkan hingga diikuti aksi walk out. Alasannya klasik bahwa kenaikan BBM akan membuat sengsara wong cilik.

Jokowi ketika menjadi walikota Solo dengan lantang ikut menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Menurut Jokowi kenaikan BBM bisa diatasi tanpa harus menaikan harga, yaitu dengan efisiensi anggaran dan manajemen anggaran.
Partai Gerindra menantang Jokowi untuk membuktikan omongannya kalau harga BBM bersubsidi tidak perlu naik. Silahkan juga PDIP mempraktekan buku putihnya untuk menolak kenaikan harga BBM.
Ibarat pertandingan, ini baru memasuki pemanasan. Tapi, ternyata sudah ada indikasi tidak pro rakyat. Sebenarnya Penulis ingin menambahkan dengan poin ketiga, yaitu aksi membungkam koalisi. Hingga detik ini Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta terus saja diobrak-abrik. Beberapa kadernya dikipasi agar menyeberang ke kubu Jokowi. Padahal KMP sendiri sudah menyatakan diri tidak akan menjadi penghambat tapi justru penyeimbang.
Jadi Jokowi juga harus bisa menyeimbangkan bandul antara kekuasaannya disatu sisi dengan Rakyat dan Parlemen, jangan semuanya ingin disatukan dalam genggaman. Kasus Mesir bisa menjadi perbandingan. Saat Mursi berkuasa, tuduhan yang paling kental adalah: Ikhwanisasi dan kegagalan ekonomi. Tuduhan tinggal tuduhan, kalau di hatinya rasa benci maka sangatlah sulit untuk menjelaskan rasa manis pada orang yang dijangkiti rasa dengki.
Kenyataan justru sebaliknya, era Mursi berkuasa, tawanan politik dibebaskan, kebebasan pers dijamin, berkumpul boleh-boleh saja, investasi besar-besaran membanjiri Mesir. Apalagi rakyat Mesir yang di luar negeri secara sukarela mengirimkan dollar dan uang asing ke Mesir. Tak heran bila di penghujung kekuasaan Mursi, uang asing berlimpah dan cadangan APBN Mesir surplus.
Setelah Mesir tumbang, keadaan jadi mencekam. Salah sedikit tangkap, penjara atau bunuh! Hokum yang berlaku adalah, ikut kudeta atau tidak? Mesir menjadi Negara yang sangat bergantung tak hanya kepada Amerika. Tapi juga ke tetangganya, Emirates dan Saudi. Dalam pergaulan selalu dikenal no free lunch! Tidak ada makan sianga (bantuan) yang gratis. Mesir pada akhirnya harus membayar mahal atas kudeta tersebut, hilangnya simpati.
Maka ketika As-Sisi mencanangkan kampanye "Tahya Mesir" (Mesir Jaya), respons masyarakat sangat sepi. Ketika sudah sangat terlambat, As Sisi menyadari terus memerangi Mursi sama saja dengan membunuh setengah rakyatnya. Pendukung As Sisi pun membuka topengnya, kembali wujud semula dari pengkhianat kembali dikhianati. Seruan kejayaan tak bergaung, bahkan ke Surat Utang Negara atau Obligasi tidak digubris, bahkan oleh para konglomerat Mesir, termasuk yang dulunya menjadi donatur kudeta. Mesir pun bangkrut.

Realitasnya, pada Pilpres 2014 ini, rakyat Indonesia terbelah dua, sebagian ke Prabowo dan sebagian lagi ke Jokowi. Masing-masing sulit berpindah, lihat saja Koalisi Merah Putih yang solid. Padahal biasanya partai-partai itu bersikap pragmatis, tanpa malu-malu (kalau perlu mengemis) ikut siapa pemenang. Tapi, kali ini tidak. Rakyat pun begitu, tetap konsisten dengan pilihannya, tanpa takut intimidasi. Jadi Jokowi juga harus mengakomodasi, rakyatnya yang tidak memilihnya. Jangan berpihak kepada pihak-pihak yang selama ini menyengsarakan rakyat. Pemilih Prabowo mayoritas dari partai Islam, Jokowi harus bisa mendukung mereka dengan kebijakan yang sesuai dengan agama yang mereka anut, jauhi cukong-cukong kemaksiatan. Jangan malah menjadi boneka asing dan jongosnya aseng. Jadi jika Jokowi tidak arif menyikapi maka kondisi Mesir bisa pindah ke Indonesia, bisa bangkrut.
Jadi disinilah peran penting KMP, keberadaannya, bukan sekadar pelengkap tapi memang harus ada. Agar pemerintah berikutnya berjalan pada garis estafet yang benar.

Sumber Terkait: [url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2132850/pesan-tegas-dari-cikeas-soal-koalisi-penyeimbang#.VAaKjdxl6w0[/url]
http://nasional.sindonews.com/read/8...si-merah-putih