JAKARTA - Calon presiden (capres) Prabowo Subianto dengan tegas dan lantang menyebut hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sebagai pemerkosaan terhadap demokrasi. Hal tersebut disampaikannya saat berpidato dalam sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2014 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/8).

"Sekarang ini kita dihadapkan pada pemerkosaan hak-hak demokrasi. Kami tidak mau menerima mandat yang didasari kecurangan," tegas Prabowo di dalam persidangan.

Prabowo diberi kesempatan berbicara oleh pimpinan sidang, hakim Hamdhan Zoelva setelah kuasa hukumnya selesai membacakan gugatan. Secara berapi-api, calon presiden nomor urut 1 itu menyampaikan penilaiannya terhadap hasil pilpres yang menyatakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang.

Menurut Prabowo, kekalahannya dari Jokowi-JK disebabkan adanya kecurangan yang bersifat sangat masif. Prabowo menyinggung bagaimana di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dirinya tidak mendapatkan suara sama sekali.

"Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis atau komunis. Saya koreksi, di Korea Utara mereka masih melakukan rekayasa, mereka bikin 80 persen sekian," ujar mantan Danjen Kopassus TNI ini.

Lebih lanjut Prabowo mengaku percaya sepenuhnya terhadap kebijaksanaan MK. Namun, ia sangat berharap kesembilan hakim konstitusi memiliki pandangan yang sama dan mengabulkan permohonannya.

"Kalau keadilan tidak bisa kami dapat kami sangat khawatir dengan masa depan demokrasi, masa depan Indonesia. Ketika masyarakat sudah tidak percaya dengan sistem harus kemana lagi mereka," tandasnya. (dil/jpnn)
Sumber : [1]

Liputan6.com, Jakarta - Prabowo Subianto menghadiri sidang perdana gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Di dalam sidang, Prabowo mengungkapkan kekecewaannya pada proses Pilpres yang berlangsung di tanah air Juli lalu.

"Kami sebetulnya diberi nasihat, percuma ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kami hormati sistem yang telah kami bangun," ucap Prabowo di Gedung MK, Rabu (6/8/2014).

"Di belakang saya ada tokoh reformasi, tahun 66 mereka berjuang untuk demokrasi. Tahun 98 mereka berjuang untuk reformasi," imbuh dia.

Capres nomor urut 1 itu pun mengungkapkan kekecewaannya atas tuduhan yang selama ini diarahkan padanya. Dia membantah semua tudingan itu.

"Saya dituduh kudeta, saya dituduh calon diktaktor, saya tak melakukan. Di hadapan rakyat Indonesia, saya buktikan komitmen saya pada demokrasi," ujar Prabowo.

Dia pun berharap agar kebenaran terungkap di MK. "Seluruh bangsa akan berharap suatu keadilan, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah."
Dalam kasus ini, Prabowo-Hatta mengajukan penolakannya atas hasil Pilpres 2014 yang ditetapkan KPU yang memenangkan pasangan lawan, Jokowi-JK sebagai presiden-wapres terpilih.
Dalam pembacaan permohonan, tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Maqdir Ismail mengklaim, suara pasangan Prabowo-Hatta lebih besar daripada pasangan Jokowi-JK. (Sss)
(Nadya Isnaeni )
Sumber : [2]

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut Satu, Prabowo Subianto hadir di sidang perdana pada sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang dimohonkan di Mahkamah Konstutisi, Rabu (6/8). Selaku pemohon, Prabowo menyampaikan berbagai kecurangan yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu.

Prabowo mengatakan terjadi kecurangan yang sangat massif dalam penyelenggaran Pemilu. Menurutnya, kecurangan tidak saja dilakukan oleh penyelenggara tapi juga sangat kentalnya intervensi asing.

"Ada Ibu-ibu yang ditanya oleh penyelenggara pemilu. Dia dilarang (mencoblos) karena mengatakan akan memilih nomor satu," kata Prabowo di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8).

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menyebut kecurangan pemilu juga dihadapkan dengan fenomena intervensi asing. Intervensi dilakukan dengan mendekati kepala daerah pendukung calon nomor urut satu.

"Ada negara tertentu yang mempengaruhi wali kota kami, bupati kami," katanya.

Prabowo juga mengakui, di beberapa daerah, saksi dan pendukungnya mendapat intimidasi dan tindak kekerasan oleh sekelompok orang. "Ketua partai kami di kalimantan dikeroyok, rumah saksi kami di Banyuwangi dibakar," katanya.

Dengan permohonan ini, Prabowo pun berharap agar MK memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sebab, Indonesia kini tengah dihadapkan pada pemerkosaan demokrasi. "Kalau rakyat tidak percaya lagi kepada sistem, kemana lagi?," ucapnya. (awa/jpnn)
Sumber : [3]

Jakarta: Calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto menuding adanya praktik kecurangan terkait proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Prabowo mengaku merasa sakit dengan proses Pilpres yang tak jujur.

"Kami sebagai calon yang didukung tujuh partai besar merasa sangat tersakiti dengan praktik penyimpangan. Ketidakjujuran yang diperlihatkan penyelenggara pemilu," kata Prabowo saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014).

Proses pemilihan umum, kata Prabowo, adalah inti demokrasi. Inti pemilihan umum adalah proses pra pelaksanaan pemilihan, pada saat pemilihan dan setelah pemilihan. Pra pelaksanaan pemilihan menjadi kunci.

"Kalau ada waktu kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi. Saya sampaikan, mereka sampaikan testimoni tertulis dan video," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

Hari ini MK menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
(Ydh)
Sumber : [4]

Mantan calon presiden Prabowo Subianto menuding adanya kecurangan massif yang dilakukan lawannya dalam mempengaruhi hasil pemilu presiden 2014. Salah satunya melakukan upaya kekerasan yang dilakukan terhadap sejumlah ketua partai di sejumlah daerah.

"Ketua-ketua partai kami di daerah ada yang rumahnya dibakar. Ketua partai kami di Kalimantan Barat dikeroyok oleh pemuda-pemuda. Di Banyuwangi, rumah saksi kami dibakar," keluh Prabowo sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/8).

Tak hanya itu, Prabowo lagi-lagi menyebut ada upaya intervensi asing terhadap pelaksanaan demokrasi di Tanah Air. Salah satunya adalah undangan dari pihak asing terhadap bupati dan wali kota.

"Ada negara asing tertentu yang undang bupati kami, wali kota kami, berusaha mempengaruhi mereka, ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan pemilihan RI negara asing ikut ingin pengaruhi," ujarnya.

Sebelum mengakhiri pernyataannya, Prabowo berharap majelis hakim MK mengeluarkan putusan yang adil. Mantan Danjen Kopassus ini menyatakan memberi kepercayaan penuh kepada MK untuk menjaga pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap ditegakkan.

"Kami percaya bahwa mahkamah akan memutuskan bahwa kedaulatan yang akan ditegakkan adalah kedaulatan rakyat, buka tuan atau pemilik modal besar yang jadi pengendali di balik layar, ataupun bangsa asing yang ingin kendalikan bangsa Indonesia," tegasnya.
Sumber : [5]

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa pihaknya merasa tersakiti dengan proses Pemilu Presiden 2014. Prabowo menuding adanya praktik penyimpangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Hal itu disampaikan Prabowo saat sidang perdana perselisihan hasil Pilpres yang diajukan pihaknya di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Dalam sidang perdana yang mengagendakan mendengar pokok-pokok permohonan itu, Prabowo memberi contoh dirinya dan Hatta Rajasa tidak mendapat suara sama sekali di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) saat Pilpres 9 Juli lalu. Prabowo tak memberi contoh lokasi TPS.

Padahal, kata Prabowo, dirinya dan Hatta didukung hingga tujuh parpol. Koalisi pendukungnya memperoleh hingga 62 persen suara saat pemilu legislatif April lalu. Di sisi lain, tanpa menyebut nama, Prabowo mengatakan, pasangan lain memperoleh suara 100 persen.

Awalnya, Prabowo menyebut hal seperti itu hanya terjadi di negara totaliter di Korea Utara. Belakangan, ia meralat pernyataannya.

"Saya ralat, di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 99 persen. Di kita (Indonesia) ada yang 100 persen. Ini luar biasa, ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis, komunis," kata Prabowo.

"Kita ada saksi (yang memberikan suara di TPS), masa saksinya tidak dihitung," tambah mantan Danjen Kopassus itu.

Untuk diketahui, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga tidak mendapatkan satu suara pun di 17 TPS di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Seluruh suara pemilih di 17 TPS ini diberikan untuk pasangan Prabowo-Hatta. (baca: Di 17 TPS Ini, Perolehan Suara Jokowi-JK Nol)
Sumber : [6]

Jakarta: Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memberi kesempatan bagi calon presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan sambutan terkait permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden yang diajukan. Lantaran sambutan Prabowo cukup panjang, Hamdan sempat menyela sambutan itu agar dipersingkat.

"Pak Prabowo, bisa dipersingkat!" ujar Hamdan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014).

Dalam sambutannya, Prabowo merasa tersakiti dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli lalu. Ia menjelaskan, hal itu dilakukan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara.

Prabowo mengklaim punya bukti kuat soal kecurangan itu. Selain itu, kubunya siap membuktikannya di persidangan. "Kalau ada waktu kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi. Saya sampaikan ke mereka untuk sampaikan testimoni tertulis dan video," ujarnya.

Prabowo melanjutkan 'orasinya' itu dengan menegaskan mengutuk keras tindakan kecurangan pilpres. Karena pidato Prabowo tak kunjung kelar, akhirnya Ketua MK menyela pembacaan sambutan itu. Setelah itu Prabowo mempersingkat sambutannya.

Setelah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menutup sambutannya, sidang pun dilanjutkan kembali dengan mendengarkan nasihat dari Hakim MK. Sampai berita ini ditulis sidang masih berlangsung.
(Lal)
sumber : [7]

Jakarta - Capres Prabowo Subianto menyebut penyelenggaraan Pemilu 2014 Indonesia lebih buruk daripada Pemilu di Korea Utara. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Arry Bainus menilai pernyataan Prabowo hanya luapan rasa frustasi belaka.

"Kalau Prabowo ngomong lebih buruk dari Korea Utara, dia asal jeplak saja. Itu luapan emosi yang frustasi saja," kata Arry kepada detikcom, Rabu (6/8/2014).

Arry mengatakan tak ada penyelenggaraan Pemilu demokratis di negeri komunis Korea Utara. Suksesi kepemimpinan di negara itu dilakukan secara turun-temurun, terjaga dalam dinasti keturunan Kim.

"Di korut nggak ada Pemilu. Di sana itu hanya satu Partai Komunis, pemilihannya turun temurun, keturunan dinasti Kim," katanya.

Menurut Arry, kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sudah baik. Meski tak dapat dipungkiri ada kekurangan di sana-sini, namun kekurangan itu lebih banyak bukan karena penyelenggara Pemilu, namun karena adanya kampanye hitam dari salah satu kubu kontestan.

"Negara sudah bisa menyelenggarakan Pemilu dengan begitu aman, dan KPU tidak diintervensi oleh kekuasaan negara. Bayangkan dengan negara lain, misalnya India, yang berdarah-darah dan berkonflik," kata Arry.

Sebelumnya di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Prabowo Subianto menyuarakan kegalauan perolehan nol suara di ratusan TPS. Atas perolehan itu, dia menilai pelaksanaan Pilpres di Indonesia lebih buruk dari Korea Utara.

"Bahkan di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 97,8 persen. Di kita, ada yang 100 persen, ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis dan komunis," kata Prabowo di ruang sidang MK, di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/)
Sumber : [7]

BANYUWANGI, KOMPAS.com — Klaim capres Prabowo soal adanya posko terbakar di Kabupaten Banyuwangi, yang ia sampaikan saat bersaksi di Mahkamah Konstitusi, dibantah oleh tim Merah Putih Kabupaten Banyuwangi, Rabu (6/8/2014).

Kepada Kompas.com, Rabu, Ketua Tim Merah Putih, Eko Susilo Nurhidayat, mengatakan tidak ada pembakaran posko kampanye Prabowo-Hatta di Banyuwangi. Yang ada hanyalah pelemparan batu.

"Saya akan segera mengklarifikasi bahwa tidak ada pembakaran posko, yang ada hanyalah pelemparan posko pemenangan oleh orang yang tidak dikenal di wilayah Kecamatan Cluring," kata Eko.

Eko mengatakan, saat menghadiri rapat di Surabaya beberapa waktu lalu, ia sudah mengungkapkan peristiwa tersebut. "Saya sebenarnya tidak setuju saat hal tersebut masuk dalam materi yang disampaikan ke MK," tambahnya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Bagian Operasional Polres Banyuwangi Kompol Sujarwo. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pembakaran posko kemenangan Prabowo-Hatta selama pilpres di Kabupaten Banyuwangi.

"Ada laporan tentang pelemparan batu oleh orang tidak dikenal di posko pemenangan Prabowo-Hatta di Kecamatan Cluring, tetapi tidak terbukti mengarah ke politik karena rumah di sekitarnya juga dilempari batu. Jadi, tidak ada posko yang terbakar ataupun dibakar selama pilpres kemarin," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pelemparan batu tersebut merupakan tindakan kriminal murni. "Sampai saat ini, pelakunya juga belum tertangkap," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Senin (30/6/2014), posko pemenangan Prabowo-Hatta yang berada di Jalan Raya Jember, Dusun Tapansari, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal.

Menurut Syamsuri, pemilik rumah yang dijadikan posko pemenangan Prabowo-Hatta, pelemparan tersebut terjadi sekitar pukul 04.00 pagi. Akibat pelemparan batu, kaca jendela depan rumah miliknya pecah. Beberapa batu pun berserak di teras rumah.
Sumber : [9]