TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri menolak untuk memproses laporan Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, terkait Ketua Komisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik yang diduga melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilihan presiden (Pilpres).

"Kami meminta agar pengaduan dari Tim Prabowo-Hatta dilaporkan melalui Badan Pengawas Pemilu," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Ronny F Sompie, Selasa, 5 Agustus 2014.

Ronny mengatakan aduan yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan Prabowo-Hatta masih dalam tahapan Pilpres. "Masih dalam tahapan sengketa Pilpres, kalau setelah dari Bawaslu ditentukan ada tindak pidana baru polisi akan bertindak," ujarnya.

Ronny menjelaskan laporan dari Fadli Zon baru akan dibahas pada Rabu, 6 Agustus 2014 oleh Bawaslu. "Polisi tunggu hasilnya seperti apa," ujarnya. (Baca: KPU Yakin Buka Kotak Suara Tak Bisa Dipidana)

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hattamendatangi Bareskrim, Mabes Polri untuk melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik terkait dugaan pelanggaran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).

Fadli menilai, laporannya ini terkait surat edaran KPU yang meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk membuka kotak surat suara. Sebab, dalam aturannya KPU hanya berhak membuka kotak suara jika ada rekomendasi dari Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pada pagi ini saya akan melaporkan ketua KPU, yang telah melakukan suatu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang terkait pembongkaran suatu barang bukti, tidak diputuskan melalui suatu proses pengadilan atau perintah dari hakim. Jadi kita laporkan pada pagi hari ini dan ini merupakan untuk mencari keadilan," kata Fadli Zon kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2014.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...Soal-Ketua-KPU
.......................... .................... ..................