Melanjutkan sikap politik sekelompok massa yang menamakan dirinya Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) pada 18 Juni 2014 dengan "Menolak Pemilu" karena Pemilu 2014 Inkonstitusional dan mengikuti perkembangan politik negara saat ini dengan berpegang UUD 45 Pasal 1 dan 28, pihaknya kembali mendesak Presiden menerbitkan Dekrit Darurat Politik atau PERPPU untuk membatalkan seluruh proses Pemilu 2014 mulai darei Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

“Kami minta bekukan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengajak rakyat Indonesia diseluruh Daerah untuk mengambil alih politik turun ke jalan, mengikuti instruksi Komite Pimpinan Nasional Persatuan Rakyat Indonesia (KPN PRI) yang akan dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin dengan berpegang pada Pancasila dan UUD 1945,” demikian disampaikan Ketua PRI Yudi Syamhudi Suyuti, di Jakarta, Kamis (24/7).

Selain itu, pihaknya mengajak rakyat Indonesia bersatu untuk mendukung Persatuan Rakyat Indonesia membentuk Dewan Rakyat Nasional sebagai Kekuatan Rakyat Pemilik Negara bersama Presiden dan DPR RI untuk menyiapkan Pemilihan Umum yang konstitusional dimulai dari revisi UU Pemilu hingga terselenggaranya Pileg dan Pilpres serentak.

“Kembalikan negara ke tangan pemiliknya yang sah, yaitu rakyat Indonesia dari kelompok oligarki politik, konglomerat hitam, koruptor, dan para penjahat negara,”pungkasnya.

http://nasional.rimanews.com/politik...ses-Pemiu-2014