Menyimak debat Capres-Cawapres tadi malam, penyampaian Jokowi-JK cukup mengesankan, menyentuh substansi, tidak menerawang seperti penyampaian kubu lawan.

Sebagai contoh:

Calon Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah pemikirannya terkait kinerja pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Prabowo menyebut kinerja pemerintah harus diimbangi dengan peningkatan gaji pejabat publik.

"Korupsi terjadi karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut pensiun, gaji bupati sekitar 6-7 juta rupiah, padahal saat kampanye habis 15 miliar rupiah. Ini terjadi di mana-mana. Akibatnya, dia ambl dari APBD," ucap Prabowo dalam acara Debat Capres-Cawapres di Balai Sarbini, Senin malam (9/6/2014).

Prabowo ketika itu ditanya oleh moderator, Zaenal Arifin Mochtar, terkait kinerja pemerintahan yang buruk dan perlindungan HAM. Moderator bertanya agenda khusus dari capres yang diusung Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP ini.

Prabowo kemudian menceritakan, tudingan penyebab pejabat korupsi disebabkan tidak ada sumber daya yang maksimal untuk menjamin kualitas hidup para pejabat. Ia pun mengungkapkan perlunya gaji para pejabat itu dinaikkan.

"Kalau mau kurangi korupsi, kita harus jamin kehidupan pejabat-pejabat negara. Semua pejabat di tempat-tempat penting harus dijamin kualitas hidupnya," papar Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo pun membandingkan kehidupan para pejabat di Indonesia dengan pejabat di Inggris. Ia menyebut seharusnya Indonesia dapat meniru Inggris yang gaji hakim agungnya lebih tinggi daripada perdana menterinya.

Lebih jauh, Prabowo menitikberatkan persoalan kinerja pemerintahan adalah persoalan uang.

"Ujung-ujungnya itu soal uang. Karena itu, penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerialnya. Ini butuh investasi yang besar," urai Prabowo.


Sumber yang berkaitan:

http://nasional.kompas.com/read/2014...Pejabat.Tinggi

Menurut saya apa yang disampaikan Prabowo tersebut terkesan memaksa dan tidak menyentuh substansi sama sekali, singkat kata dia hendak berjanji manis kepada seluruh pejabat tinggi, bahwa gaji mereka akan semakin besar lagi, padahal kita memahami betul bahwa gaji besar tidak menjaminkan pemberantasan terhadap korupsi, sebagai contoh Ketua BPK dan Ketua MK, termasuk juga beberapa pejabat tinggi Negara yang ditahan oleh KPK rata-rata berasal dari kalangan yang berkecukupan.