Wisnu Sakti Buana dan PDIP Siap Hadang Penutupan Lokalisasi Dolly

Jika pemkot Surabaya tetap akan melakukan pentupan lokalisasi Dolly pada tanggal 19 Juni 2014, maka besar kemungkian akan chaos (timbul kekacauan) karena secara tegas Wisnu Sakti Buana Wawalikota Surabaya yang juga ketua DPC PDIP Surabaya menyatakan bahwa dirinya bersama kader akan siap berada diposisi warga sekitar dolly yang terdampak.

SURABAYA (SPNews) - Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana (WS) rupanya tidak main main atas pernyataannya yang akan membela warga sekitar lokalisasi Dolly, jika pemkot Surabaya benar-benar akan melakukan penutupan pada tanggal 19 Juni 2014, karena himbaun penundaan yang dilontarkannya merupakan keputusan partai.

“soal Dolly adalah prinsip, karena menyangkut hajat orang banyak, maka sikap saya dan partai (PDIP-red) tegas agar pemkot Surabaya terlebih dahulu mengajak bicara warga kota Surabaya asli yang terdampak, karena PSK dan Mucikari disana seratus persen bukan warga kota Surabaya,” ucap WS.

Ditanya apakah hal itu berarti seluruh kader PDIP kota Surabaya akan turut terjun untuk membantu warga sekitar Dolly, Wisnu mengaku bahwa melakukan pembelaan kepada masyarakat merupakan program partai yang multak harus dijalankan oleh kader.

“itu sudah jelas, karena merupakan program partai yang harus di laksanakan,” tegas putra Ir Soetjipto (alm) ini.

Wisnu juga menyatakan bahwa dirinya bersama kader partai akan siap berada dibarisan warga kota Surabaya sekitar lokalisasi gang Dolly yang terdampak, jika pemkot Surabaya memaksakan program penutupannya pada tanggal 19 Juni mendatang.

“ya kita lihat saja nanti, karena kami tidak akan tinggal diam, dan saya bersama kader PDIP akan berada disana bersama warga setempat,” tegasnya.

Sebagai ketua DPC PDIP Surabaya, WS juga menyampaikan rasa terimaksihnya kepada masyrakat kota Surabaya yang telah mendukung dan memilih PDIP sehingga menjadi partai pemenang di Pileg 2014.

“kami bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga kota Surabaya yang telah memberikan dukungan pilihannya kepada PDIP, sehingga sekarang partai kami bisa menjadi pemenang di Pileg kemaren,” ucap WS, disela-sela sesi wawancaranya dengan sejumlah media.

Dan saat disinggung soal posisi ketua DPRD Surabaya di periode 2014-2019, WS menjelaskan bahwa pihaknya masih berkonsentrasi untuk pemenangan Jokowi di Pilpres mendatang.

“kami masih konsentrasi kepada Pilpres, jadi soal posisi anggota legeslatif asal PDIP diperiode depan belum sempat kami pikirkan, nanti saja menjelang atau setelah pelantikan,” sahutnya. (q cox)

Terkait Penutupan Dolly, Wisnu Tuding Sikap Risma Arogan

SURABAYA (SPNews) – Sistem dan proses yang sudah dijalankan pemkot Surabaya untuk rencana penutupan lokalisasi Dolly ternyata tidak didukung oleh data yang kongkrit soal warga terdampak. Hal ini disampaikan Wisnu Sakti Buana Wakil Walikota Surabaya yang mengaku mendapat laporan dari asisten IV Eko Haryanto bahwa data yang masuk hanya 130 KK dari 4 RW yang jumlah KK-nya mencapai ribuan.

Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana yang kini menjabat sebagai Wawalikota Surabaya mengaku pendapatnya telah diakomodir dan Risma Walikota mulai menerima bahwa laporan dari SKPD soal Dolly selama ini tidak semuanya benar, sekaligus mendapat mandate untuk memimpin pertemuan warga terdampak dengan sejumlah SKPD terkait, agar bisa mendengarkan langsung keluhan warga terdampak.

“saya tadi pagi sudah mendapatkan perintah dari ibu Walikota untuk turun ke lokasi dengan mengajak semua kepala dinas terkait, masukan saya diterima dengan baik, karena ternyata ibu Walikota juga mulai mengerti bahwa laporan yang masuk selama ini tidak seratus persen benar,” ucap Wisnu alias WS.

Wisnu juga membantah jika dirinya dianggap menolak rencana penutupan lokalisasi Dolly, tetapi dirinya mengaku bahwa proses dan sisitem yang diterapkan pemkot Surabaya masih terkesan arogan, sehingga berbeda dengan pendapatnya.

“saya tidak dalam posisi menolak, demikian juga dengan warga yang terdampak disana, namun cara dan prosesnya agak berbeda dengan saya, karena rencana yang akan dilakukan oleh pemkot Surabaya masih terkesan sangat arogan,” tandasnya.

Dijelaskan oleh WS bahwa data laporan yang selama ini masuk Walikota Surabaya tidak akurat karena survey dan pendekatan yang dilakukan hanya kepada sebagian kecil warga terdampak, itupun hanya perwakilan dari RT, sementra jumlah KK terdampak adalah 4 RW yang jumlahnya mencapai ribuan KK.

“target kami itu ada jaminan penghasilan terhadap seluruh keluarga warga yang terdampak, nah ternyata setelah bu Walikota memanggil asisten 4 yang membidangi Kesra, baru diketahui bahwa ternyata hanya 130 KK yang terdata, itupun datanya baru masuk hari senen kemaren, dan diperoleh dari perwakilan RT, artinya SKPD selama ini belum pernah turun langsung, oleh karena itu saya diminta bu Wali untuk memimpin langsung pertemuan SKPD dengan warga terdampak, agar bisa mendengar langsung apa kemauan warga yang sebenarnya,” tambahnya.

Wisnu juga menandaskan bahwa hendaknya pemkot Surabaya melakukan pendekatan dan pendataan ke seluruh warga terdampak yakni 4 RW, karena targetnya penutupan total, bukan sebagian.

“apapun yang akan dilakukan pemkot Surabaya harusnya berdasarkan data yang kongkrit dan komplit, karena targetnya penutupan total, jadi warga yang harus diajak bicara juga semua secara total,” terang WS.

Ditanya soal deadline penutupan lokalisasi Dolly tanggal 19 Mei mendatang, Wisnu mengatakan agar pemkot kembali menanyakan secara langsung kepada seluruh warga terdampak

“Terkait deadline penutupan tanggal 19 Juni, apakah komitmen pemkot sudah bisa diterima oleh warga terdampak, itu harus dipikirkan, makanya harus duduk bersama untuk membicarakan,” tegasnya.

Orang nomor dua di Surabaya ini juga mencontohkan bahwa kasus penutupan lokalisasi besar Kramat Tunggak Jakarta berhasil dilakukan karena system pendekatan dan pendataannya dilakukan secara benar dan bertahap.

“kramat tunggak itu ditutup setelah 3 tahun dicanangkan, artinya ini ada proses panjang yang harus dilalui, bukan dadakan seperti ini, bahkan warga disana mengerti soal rencana penutupan saja dari media, ini kan seperti kembali ke jaman feodal, sehingga orang-orang dinas merasa takut turun lapangan, karena sudah memberikan kesan arogan kepada masyarakat disana,” urainya.

Tidak hanya itu, WS juga menilai bahwa penutupan sejumlah lokalisasi di Surabaya yang telah dilakukan oleh pemkot Surabaya sebelumnya adalah gagal, karena hingga saat ini masih dijumpai sejumlah PSK yang masih menjalankan profesinya di lokasi penutupan.

“siapa yang bilang penutupan 4 lokalisasi sebelumnya itu berhasil, ayo datang sama-sama dengan saya nanti malam, kira-kira masih ada nggak PSK yang beroperasi, yang pasti masih ada, itu artinya belum berhasil, karena pendekatan dan datanya tidak kongkrit,” kritik WS. (q cox)

Wisnu Sakti Buana, ST terkadang ditulis Whisnu Sakti Buana (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 22 Oktober 1974; umur 39 tahun) adalah Wakil Wali Kota Surabaya yang menjabat sejak 24 Januari 2014. Ia saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya dan pernah menjabat anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan.

Wisnu Sakti merupakan salah seorang putra mantan wakil ketua MPR RI yang juga tokoh senior PDIP, Soetjipto Soedjono.Pada 8 November 2013, Wisnu Sakti terpilih secara aklamasi oleh DPRD Kota Surabaya sebagai Wakil Wali Kota Surabaya periode 2010-2015 menggantikan Bambang Dwi Hartono yang resmi mengundurkan diri pada 14 Juni 2013. Wisnu Sakti resmi dilantik sebagai Wakil Wali Kota Surabaya pada 24 Januari 2014 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo[1]. Ia mendampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga 28 September 2015.

-wikipedia-

Wali Kota Risma Ingin Pindah ke Belanda?

TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menceritakan curahan hati putrinya yang mengajak dia pindah ke Belanda. Risma diajak pindah karena tekanan politik terhadapnya berimbas pada keluarganya.

"Ya, namanya juga anak-anak, mungkin anakku enggak terima ibunya dicaci maki," kata Risma kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Kamis, 20 Februari 2014. (Baca juga: Ada Demo Dukung Risma, Risma: Aku Enggak Ikut-Ikut)

Risma menjelaskan bahwa dia mempunyai teman dekat di Belanda. Sebab, dia pernah mengenyam pendidikan tinggi di sana. "Jadi orang-orang di sana mengenal aku," kata Risma.

Ditanya soal keinginannya untuk pindah ke Belanda, Risma menanggapinya dengan tertawa renyah. Risma mengatakan anak keduanya sempat merasa tertekan oleh pemberitaan yang mencuat tentang isu kemundurannya.

Risma, yang memimipin Surabaya sejak Oktober 2010, kini dilanda tekanan sejumlah kekuatan politik di ibu kota Jawa Timur itu. Salah satu tekanan justru datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengajukannya sebagai calon wali kota tiga tahun silam. (Baca juga: PDIP: Kata Risma, Ada Pihak Luar Paksakan Proyek Tol)

Partai ini menyorongkan Wisnu Sakti Buana, Ketua PDIP Surabaya, sebagai wakil wali kota pengganti tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Risma. (Baca juga: Siapa Menggasak Surya-1)

Risma menyatakan sama sekali tidak jadi masalah baginya jika harus mundur. “Saya sudah berikan semuanya,” kata satu dari tujuh kepala daerah terbaik pilihan Tempo dua tahun silam ini. “Capek saya ngurus mereka, yang hanya memikirkan fitnah, menang-menangan, sikut-sikutan.” Ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan “mereka”, ia tak menjawab.